Prabowo Minta TKDN Dibuat Fleksibel, Pengusaha Elektronik: Harusnya Tidak Dilonggarkan

- Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Elektronik (Gabel) Daniel Suhardiman mengatakan, seharusnya aturan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) diperkuat, bukan dilonggarkan.

Hal itu disampaikan merespons permintaan Presiden Prabowo Subianto untuk melonggarkan penerapan aturan TKDN.

"Menurut kami, kebijakan harusnya diperkuat dan tidak dilonggarkan. Jika dilonggarkan, maka negara atau komoditas lain juga akan meminta pelonggaran," ujar Daniel dalam keterangan tertulis yang dilansir pada Kamis (10/4/2025).

"Kita menginginkan setiap Rp 1 uang pajak yang dipungut dari rakyat dan masuk APBN/APBD serta BUMN/BUMD dibelanjakan untuk membeli produk dalam negeri," lanjutnya.

Menurut Daniel, jika uang negara dibelanjakan untuk produk dalam negeri, maka nilai tambah berupa peningkatan produk domestik bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja ada di dalam negeri.

Sebaliknya, jika uang negara digunakan untuk membeli produk impor, maka nilai tambahnya ada di luar negeri.

"TKDN ini kan hanya untuk belanja pemerintah, jadi sudah sewajarnya diprioritaskan industri dalam negeri jika ada. Kalau memang tidak ada industrinya, kan tetap saja bisa impor," jelasnya.

Jika aturan soal TKDN dilonggarkan, menurut Daniel, akan terjadi penurunan utilisasi industri, terutama untuk produk yang dibeli melalui program TKDN.

Di sisi lain, pelonggaran yang bisa diartikan sebagai ketidakpastian regulasi juga bisa menimbulkan keraguan dan pengalihan investasi sektor elektronik keluar Indonesia.

"Lalu, tentu saja, produsen dalam negeri berpotensi kehilangan penjualan B2G (business to government), baik melalui tender atau E-katalog," kata Daniel.

Ia menyarankan, sebaiknya penerapan TKDN untuk elektronik diperluas dengan TKDN sektoral, di mana setiap peralatan elektronik selain HKT (Handphone, Komputer Genggam, dan Tablet) punya kebijakan tersendiri.

Daniel menilai, penerapan TKDN sektoral elektronik penting untuk meningkatkan utilisasi industri elektronik lebih tinggi lagi, untuk jaminan dan menarik investasi.

YouTube / Kompas.com Presiden Prabowo SubiantoSebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, kebijakan soal TKDN sebaiknya dibuat lebih fleksibel. Bahkan, menurut Prabowo, pemenuhan TKDN bisa diganti dengan insentif.

Presiden pun meminta para menterinya untuk realistis dalam menerapkan TKDN.

"Saya setuju TKDN fleksibel saja, mungkin diganti dengan insentif. Tolong ya, semua para pembantu saya, realistis. Tolong dibikin yang realistis saja," ujar Prabowo dalam acara "Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI" di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

"Masalah kemampuan dalam negeri, konten dalam negeri itu luas. Itu masalah pendidikan IPTEK, sains. Jadi, itu enggak bisa diselesaikan dengan cara regulasi minta TKDN naik," tegasnya.

Meski demikian, Prabowo mengakui bahwa kebijakan TKDN diterapkan untuk tujuan yang baik, salah satunya mendorong nasionalisme terhadap industri dalam negeri. Namun, jika terus dipaksakan, menurut Prabowo, Indonesia bisa kalah saing dengan negara lain.

"Tapi, kita harus realistis, iya kan. TKDN yang dipaksakan ini akhirnya membuat kita kalah kompetitif," lanjutnya.

Prabowo menambahkan, relaksasi kebijakan TKDN juga merupakan bagian dari deregulasi yang sebelumnya ia perintahkan.

Tag:  #prabowo #minta #tkdn #dibuat #fleksibel #pengusaha #elektronik #harusnya #tidak #dilonggarkan