Mengawal Danantara yang Punya Aset Rp 14.000 Triliun

- Presiden Prabowo Subianto meresmikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada Senin (24/2/2025).

Peresmian dilakukan setelah penandatanganan tiga aturan hukum sebagai dasar regulasi bagi Danantara.

Ketiganya meliputi Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola BPI Danantara, serta Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana BPI Danantara.

Penandatanganan dilakukan di Istana Merdeka, Jakarta, disaksikan para pengurus Danantara. Setelah itu, Prabowo meresmikan lembaga tersebut bersama Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Prabowo juga mengajak para mantan wakil presiden, seperti Jusuf Kalla, Boediono, dan Ma'ruf Amin, untuk ikut serta dalam peresmian.

"Danantara Indonesia menyampaikan kepada dunia bahwa kita siap bekerja sama. Indonesia terbuka untuk kolaborasi, bisnis, investasi, dan berbagi kemakmuran," ujar Prabowo.

Aset Awal Danantara Rp 14.670 Triliun

Prabowo mengungkapkan, Danantara mendapatkan suntikan dana awal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana tersebut berasal dari efisiensi anggaran yang menghasilkan lebih dari Rp 300 triliun (20 miliar dolar AS).

Dalam 100 hari pertama pemerintahannya, lebih dari Rp 300 triliun berhasil diamankan sebagai tabungan negara, yang sebelumnya tersendat oleh inefisiensi, korupsi, dan belanja tidak tepat sasaran.

"Kini dana tersebut akan dikelola Danantara untuk diinvestasikan dalam 20 atau lebih proyek nasional. Ini bagian dari industrialisasi dan hilirisasi kita," kata Prabowo.

Total aset awal Danantara mencapai 900 miliar dolar AS atau sekitar Rp 14.670 triliun. Aset tersebut merupakan gabungan dari berbagai perusahaan BUMN yang dihimpun dalam Danantara. Prabowo menargetkan BUMN Indonesia bisa lebih kompetitif di bawah pengelolaan Danantara.

"Kita akan menginvestasikan dividen BUMN ke industri yang mendorong pertumbuhan jangka panjang. Kita ingin lebih banyak BUMN Indonesia masuk dalam daftar Fortune 100," tegasnya.

Dikelola Transparan, Bisa Diaudit

Prabowo menegaskan, Danantara akan dikelola secara transparan dan bebas korupsi. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi.

"Saya bertekad membangun pemerintahan yang bersih. Saya akan melawan korupsi dengan segala tenaga, tanpa pandang bulu," ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar pengelolaan Danantara dilakukan secara hati-hati dan dapat diaudit kapan saja.

"Harus dikelola dengan baik, transparan, saling mengawasi, dan bisa diaudit setiap saat. Ini milik anak dan cucu kita, milik generasi penerus Indonesia," lanjutnya.

Menurut Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, Danantara juga bisa diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasan memastikan, lembaga ini diawasi oleh orang-orang berintegritas, termasuk para mantan presiden RI.

Dipimpin Rosan Roeslani

Prabowo menunjuk Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan P. Roeslani sebagai Kepala BPI Danantara.

Untuk membantu Rosan, Dony Oskaria ditunjuk sebagai Kepala Holding Operasional (Chief Operating Officer/COO) dan Pandu Sjahrir sebagai Kepala Holding Investasi (Chief Investment Officer/CIO).

Menteri BUMN Erick Thohir dipercaya sebagai Ketua Dewan Pengawas Danantara, didampingi Muliaman Hadad sebagai wakilnya. Selain itu, para mantan presiden RI juga diajak menjadi penasihat Danantara, termasuk SBY dan Jokowi.

Setelah peluncuran, Rosan mengonfirmasi bahwa mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair menjadi salah satu pengawas Danantara. Namun, ia tidak mengungkapkan nama lainnya dalam jajaran pengawas.

Danantara Diawasi Publik

Rosan menegaskan, Danantara akan menjadi lembaga yang diawasi secara ketat oleh publik. Selain itu, Danantara juga memberikan laporan langsung kepada Presiden Prabowo.

"Menurut saya, Danantara adalah badan yang paling banyak diawasi. Laporannya langsung ke Presiden. Beliau akan memastikan lembaga ini berjalan dengan baik," ujarnya.

Prabowo sudah berpesan agar Danantara dijalankan dengan hati-hati, tetapi tetap mengikuti standar bisnis internasional. Rosan juga menyebutkan, tim yang mengelola Danantara akan diseleksi oleh tim independen nasional dan internasional agar diisi oleh profesional yang kompeten.

"Presiden ingin memastikan tim yang dipilih benar-benar profesional dan kompeten. Karena itu, kami dibantu oleh tim independen untuk menyeleksi siapa saja yang layak masuk ke Danantara," kata Rosan.

BUMN Lain Bisa Bergabung

Rosan menyatakan, ke depan tidak hanya tujuh BUMN yang akan bergabung dengan Danantara. Seluruh BUMN bisa bergabung setelah melalui tahapan tertentu.

"Seluruh BUMN akan bergabung dalam Danantara. Kita akan konsolidasikan semua aset untuk menciptakan nilai tambah," ungkapnya.

Saat ini, tujuh BUMN yang sudah masuk ke Danantara adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, dan Mining Industry Indonesia (MIND ID). Ketujuhnya dipilih karena memiliki aset terbesar dari total 47 BUMN yang ada.

Selain itu, Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA), yang merupakan sovereign wealth fund (SWF) Indonesia bentukan era Jokowi, juga dikabarkan akan bergabung dengan Danantara.

Tag:  #mengawal #danantara #yang #punya #aset #14000 #triliun