Fenomena Gagal Bayar Pinjol, OJK: Konsumen Wajib Lakukan Pembayaran

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan, saat ini masih marak fenomena gagal bayar pinjol alias pinjaman online atau pinjaman daring. Bahkan, ada segelintir orang yang mengungkap cara gagal bayar pinjol dengan aman.

Menanggapi fenomena ini, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menyatakan, konsumen yang memanfaatkan produk/layanan keuangan, khususnya produk kredit dan/atau pembiayaan memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran kembali sebagaimana diatur dalam perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan (PUJK).

"Gagal bayar merupakan salah satu bentuk peristiwa wanprestasi konsumen yang akhirnya memberikan hak bagi PUJK untuk dapat melakukan penagihan atau hingga kepada eksekusi
agunan atau jaminan," kata Friderica dalam jawaban tertulis konferensi pers Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2025, dikutip pada Senin (24/2/2025).

PIXABAY/PIYAPONG SAYDAUNG Ilustrasi pinjaman online, pinjol.

Friderica menuturkan, OJK sebagai regulator sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh
undang-undang memahami bahwa dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 telah diatur mengenai hak dan kewajiban PUJK dan konsumen.

Dalam UU tersebut, salah satu kewajiban konsumen adalah membayar sesuai dengan nilai atau harga dan/atau biaya produk dan/atau layanan yang disepakati dengan PUJK.

Adapun hak PUJK adalah menerima pembayaran sesuai dengan nilai atau harga dan/atau biaya produk dan/atau layanan yang disepakati
dengan Konsumen.

"Hal mengenai hak dan kewajiban PUJK dan konsumen ini pun telah diturunkan ke dalam POJK 22 Tahun 2023 untuk kemudian dapat dipahami dan ditaati baik oleh PUJK maupun konsumen," tuturnya.

Tangkapan layar Youtube Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mengatakan, anak muda saat ini lebih banyak pengeluaran ketimbang pemasukan. Hal ini disampaikan Friderica saat sambutan dalam acara Financial Love Story 2025 di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Jakarta, Sabtu (22/2/2025).

Selanjutnya, menindaklanjuti amanat Undang-undang ini juga, dalam POJK 22 tahun
2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan telah mengatur mengenai tata cara penagihan dan
pengambilalihan atau penarikan agunan yang menjadi acuan bagi PUJK dalam menyikapi gagal bayar dari konsumen.

"Selain hal tersebut di atas, OJK juga mendorong agar PUJK dapat melakukan analisis secara cermat dan tepat mengenai kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan membayar konsumen," ujar Friderica.

Hal ini juga menjadi salah satu cara
memitigasi risiko gagal bayar sedini mungkin dengan mempertimbangkan bahwa pada dasarnya produk jasa keuangan khususnya produk kredit atau pembiayaan harus dilandaskan pada itikad baik konsumen maupun PUJK
termasuk bagaimana konsumen itu harus dinilai dari sisi kebutuhan maupun kemampuan membayarnya.

Selain itu, ungkap Friderica, OJK juga selalu mengedukasi konsumen dan masyarakat untuk
bertanggungjawab atas pinjaman yang diajukannya.

OJK juga memberikan informasi mengenai akibat dan risiko yang akan diterima oleh konsumen dan masyarakat apabila tidak melakukan pembayaran angsuran atau pelunasan pinjaman yaitu akan berdampak buruk pada informasi debitur di Pusdafil (Pusat Data Fintech Lending) yang dapat menyebabkan konsumen dan masyarakat akan kesulitan ketika ingin melakukan pinjaman kembali.

"Selain itu beberapa perusahaan sudah mewajibkan konsumen dan masyarakat yang ingin bekerja ditempatnya untuk memberikan hasil informasi debitur. Apabila hasil tersebut buruk, maka akan menjadi penghambat untuk diterima bekerja di suatu perusahaan," sebut dia.

Tag:  #fenomena #gagal #bayar #pinjol #konsumen #wajib #lakukan #pembayaran