5 Fakta Rencana Pemerintah Hapus Subsidi BBM Mulai 2027

Pemerintah kembali menggulirkan wacana pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Kebijakan BBM subsidi dihapus ini kemungkinan baru bisa direalisasikan pada 2027.

Rencana soal BBM subsidi dicabut ini diumumkan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Alasannya, subsidi BBM sangat membebani fiskal APBN.

Selain subsidi yang dianggap memberatkan keuangan negara, impor BBM yang dari tahun ke tahun semakin naik, juga terus menguras devisa negara. Sehingga rencana subsidi BBM dicabut dianggap mendesak dan perlu segera direalisasikan.

Diketahui, kapasitas kilang Indonesia hanya mampu mengolah 700.000 sampai 800.000 barel per hari, sementara kebutuhan BBM nasional mencapai sekitar 1,5 juta barel per hari.

Sederet fakta rencana subsidi BBM dicabut

Nah berikut beberapa fakta soal rencana subsidi BBM dihapus, baik jenis bensin Pertalite maupun diesel Solar:

1. Ditunda di era Jokowi

Sebagai informasi saja, wacana BBM subsidi dihapus secara penuh sebenarnya sudah ada sejak era Presiden Joko Widodo (Jokowi), namun kemudian selalu ditunda-tunda karena sejumlah alasan.

Misalnya saja pada medio 2023 atau saat Luhut masih mejabat Menko Marves di era pemerintahan sebelumnya, ia juga merencanakan penghapusan bensin Pertalite bisa dieksekusi paling lambat pada 2024.

Luhut saat itu berani memastikan bahwa BBM jenis Pertalite tidak lagi dijual pada 2024. Hal itu dilakukan agar masyarakat bisa beralih ke BBM seperti Pertamax yang lebih ramah lingkungan.

"Nanti kita lakukan (BBM subsidi dihapus seperti Pertalite). Sekarang itu lagi dihitung. Ini kan apa namanya, semuanya masalah ke polusi juga. Kita mau pakai etanol berapa persen, supaya oktannya turun, supaya tadi sulfurnya kurang," kata Luhut dikutip dari pemberitaan Kompas.com pada 6 September 2023.

Menurut dia, transportasi merupakan penyumbang terbesar polusi udara. Bahkan, dia menyebutkan, 37 persen sepeda motor tak lolos uji emisi.

"Karena sampai hari ini kita lihat bahwa yang paling banyak berpengaruh terhadap udara ini dari transportasi. Hasil dari pengetesan di lapangan sekarang, 37 persen sepeda motor itu tidak lulus emisi. Jadi sekarang kita mau perbaiki dulu bahan bakarnya. Jadi itu semua kita lakukan secara terukur," ucapnya.

2. Sudah disampaikan ke Prabowo

Luhut menyatakan, dirinya sudah menyampaikan usulan pencabutan penuh subsidi BBM kepada Presiden Prabowo Subianto. Dengan dihilangkannya BBM subsidi, maka otomatis akan berlaku BBM satu harga.

"Pada akhirnya, saya berpikir dan menyampaikan kepada Presiden bahwa dalam dua tahun ke depan, kita mungkin bisa mencapai harga tunggal, tanpa subsidi untuk bahan bakar," ungkap Luhut di acara Economic Outlook 2025 di The Energy Building, Jakarta, beberapa hari lalu.

Dikatakan Luhut, dengan mencabut subsidi BBM dan menerapkan kebijakan satu harga BBM bensin maupun diesel, maka negara akan menghemat APBN hingga miliaran dollar AS.

3. Subsidi BBM diganti BLT

Sementara itu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa skema blending (campuran) untuk subsidi BBM menjadi alternatif yang paling memungkinkan untuk diterapkan bila subsidi BBM dihapus benar-benar diterapkan.

“Kemungkinan, salah satu potensi di antara alternatif, yang sudah hampir mendekati keputusan itu (subsidi BBM dicabut) adalah skema blending,” ucap Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip dari Antara.

Adapun yang dimaksud dengan skema blending atau campuran, adalah pemberian subsidi dialihkan dalam bentuk barang/komoditas produknya dan sebagian lainnya dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Kebijakan subsidi BBM diganti BLT ini menurut Bahlil dianggap paling ideal, sehingga beban masyarakat yang terdampak bisa diminimalisir.

4. Belum ada keputusan final

Bahlil juga menyatakan hingga saat ini skema BBM subsidi dicabut belum diputuskan. Pemerintah masih melakukan kalkulasi terkait skema apa yang akan diimplementasikan terkait subsidi BBM.

“Saya masih menghitung itu (skema BBM subsidi). Masih tetap ada (subsidi), dan nanti kami laporkan secara internal,” kata Bahlil.

5. Pertamina tunggu pemerintah

Sementara itu Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan, pihaknya sebagai badan usaha yang mendapatkan penugasan dalam menyalurkan BBM subsidi.

Soal apakah akan diterapkan kebijakan BBM subsidi dicabut, pihaknya akan menjalankan kebijakan pemerintah.

Maka, Pertamina saat ini masih menunggu arahan pemerintah jika memang akan dilakukan perubahan skema penyaluran BBM.

"BBM subsidi kewenangan pemerintah, kami menunggu arahan pemerintah (soal rencana subsidi BBM dicabut)," ujar Fadjar kepada Kompas.com.

ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN Kebijakan BBM subsidi dihapus sebenarnya sudah diwacanakan di era Jokowi, namun kemudian BBM subsidi dicabut tidak dilanjutkan. Lalu di era Prabowo subsidi BBM dicabut kembali mengemuka, bahkan ada rencana subsidi BBM diganti BLT.

(Penulis: Ade Miranti, Yohana Artha Uly, Isna Rifka Sri Rahayu | Editor: Akhdi Martin, Teuku Valdi Sakina Rakhma Setiawan)

Tag:  #fakta #rencana #pemerintah #hapus #subsidi #mulai #2027