BPKH dan PBNU Perkuat Sinergi dalam Pengelolaan Keuangan Haji

– Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sepakat memperkuat sinergi dalam pengelolaan keuangan haji. Kesepahaman ini dibahas dalam pertemuan antara kedua lembaga di kantor PBNU, Jakarta, pada Rabu (19/02/2025).

Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, menegaskan bahwa kolaborasi dengan PBNU menjadi bagian penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dana haji.

"Kolaborasi dengan PBNU adalah langkah kunci untuk memastikan pengelolaan keuangan haji yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan umat," ujarnya, melalui keterangan pers, Kamis (20/02/2025).

Dalam pertemuan ini, BPKH juga menyampaikan usulan revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji agar lebih selaras dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Menurut BPKH, revisi ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola haji sekaligus memastikan kepentingan jamaah tetap terjaga.

Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, menyambut baik langkah BPKH dalam menggandeng organisasi masyarakat Islam, khususnya NU, untuk mendukung peningkatan literasi keuangan haji dan pemberdayaan ekonomi umat.

"PBNU siap mendukung upaya BPKH dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terkait keuangan haji serta mendampingi calon jamaah agar lebih siap dalam proses ibadah haji," kata Yahya.

Sebagai tindak lanjut, BPKH dan PBNU berencana menyusun nota kesepahaman (MoU) yang mencakup kerja sama di berbagai bidang, termasuk literasi keuangan haji, fatwa keuangan haji, riset, serta penguatan kelembagaan.

Pertemuan ini turut dihadiri oleh Anggota Badan Pelaksana BPKH seperti Sulistyowati, Acep Riana Jayaprawira, dan Arief Mufraini, serta jajaran pengurus PBNU. Dengan sinergi ini, BPKH dan PBNU berharap pengelolaan dana haji dapat semakin optimal dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat Islam di Indonesia.

Tag:  #bpkh #pbnu #perkuat #sinergi #dalam #pengelolaan #keuangan #haji