Luhut Sarankan Prabowo Lakukan Audit Coretax, Mengapa?

- Kepala Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan heran Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) atau Coretax tak kunjung sempurna.

Padahal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mulai mengembangkan sistem Coretax sejak 2018 seiring dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018.

"Masa Coretax sudah 10 tahun enggak jadi-jadi? Ada apa ini?" ujar Luhut dalam acara The Economic Insights 2025 di Jakarta, Rabu (19/2/2025).

PIXABAY/MOHAMED HASSAN Ilustrasi pajak. Sejumlah asosiasi pengusaha menyambut positif keputusan pemerintah terkait pengenaan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen yang hanya diberlakukan pada barang mewah.

Oleh karenanya, dia meminta Presiden untuk mengaudit sistem administrasi perpajakan tersebut agar segera diketahui sumber permasalahannya sehingga dapat segera disempurnakan.

"Ini perlu dilihat, makanya saya saran Presiden audit saja Pak. Ada undang-undang enggak boleh diaudit, Presiden kan boleh lihat dimana kurang lebihnya," ucapnya.

Sebab menurutnya, implementasi digitalisasi sistem perpajakan harus disegerakan supaya rasio pajak (tax ratio) terus meningkat.

Adapun tax ratio Indonesia pada 2024 sebesar 10,08 persen, lebh rendah dari 2023 yang sebesar 10,31 persen. Pemerintah menargetkan tax ratio tahun ini di kisaran 10,09 sampai 10,29 persen dari PDB.

"Jadi kita harus bertanya kenapa tax ratio kita masih 10 persen saja, kenapa enggak bisa naik? Hal semacam ini perlu kita jawab dengan melakukan audit tadi sehingga kita tahu dimana masalahnya," tukasnya.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah akhirnya memutuskan untuk mengoperasikan sistem Coretax paralel dengan sistem perpajakan lama lantaran sistem Coretax terus-terusan bermasalah sejak diluncurkan pada 1 Januari 2025.

Dok. Freepik Ilustrasi pajak. Apakah lapor SPT Tahun 2024 sudah melalui Coretax? Apakah lapor SPT 2024 via Coretax? Cara lapor SPT Tahun 2024.Keputusan ini disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan saat rapat dengar pendapat di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Senin (10/2/2025).

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menjelaskan bahwa keputusan ini diambil sebagai langkah antisipasi dalam mitigasi terhadap masalah yang masih ada dalam Coretax.

"Komisi XI DPR RI bersama dengan Direktur Jenderal Pajak menyepakati agar memanfaatkan kembali sistem perpajakan yang lama, sebagai antisipasi dalam mitigasi implementasi Coretax yang masih terus disempurnakan agar tidak mengganggu kolektivitas penerimaan pajak," ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Senin (10/2/2025).

Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu, Suryo Utomo, menambahkan bahwa keputusan ini tidak berarti pengimplementasian sistem Coretax ditunda.

Ia menegaskan, penggunaan dua sistem ini mirip dengan saat DJP menggunakan e-Faktur Desktop bersamaan dengan Coretax untuk penerbitan faktur pajak bagi perusahaan besar.

"Jadi nanti yang dirasa perlu, kita menggunakan sistem yang lama. Jadi rolling out-nya Coretax tetap jalan, kalau misalnya dijumpai sesuatu yang harus kembali ke sistem lama, kami jalankan," jelasnya.

Tag:  #luhut #sarankan #prabowo #lakukan #audit #coretax #mengapa