



DPR Setujui RUU Minerba Dibawa ke Paripurna, Ada Aturan untuk Ormas dan Kampus
- Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. RUU ini akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR.
“Apakah hasil pembahasan RUU tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dapat diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan?” kata Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan dalam rapat pleno di Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2025), seperti dilansir Antara.
Anggota Baleg DPR menyetujui usulan tersebut, sehingga RUU Minerba akan dibahas lebih lanjut di Rapat Paripurna DPR yang dijadwalkan pada Selasa (18/2/2025).
Bob Hasan mengatakan, revisi UU Minerba bertujuan memperkuat pemberdayaan berbagai pihak, termasuk badan usaha milik negara (BUMN), organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan, koperasi, perguruan tinggi, usaha kecil dan menengah (UKM), hingga perseorangan.
Dalam rapat pleno tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan sikap pemerintah yang menyetujui revisi UU Minerba.
“Kami atas nama pemerintah menyepakati dan menyetujui hasil pembahasan tingkat I dan putusannya dapat diajukan pada pembahasan tingkat II,” ujar Bahlil.
Revisi UU Minerba bersifat kumulatif terbuka. Undang-Undang Minerba telah empat kali diuji di Mahkamah Konstitusi (MK), dan dua di antaranya dikabulkan bersyarat.
Untuk menindaklanjuti putusan MK yang bersifat final dan mengikat, DPR melakukan revisi terhadap sejumlah pasal dalam UU Minerba.
Selain mengikuti putusan MK, DPR juga menambahkan beberapa ketentuan baru dalam draf RUU Minerba dengan alasan kebutuhan hukum.
Salah satu perubahan mencakup revisi Pasal 51 dengan menambahkan frasa “atau dengan cara pemberian prioritas,” yang mengatur pemberian prioritas kepada ormas keagamaan pada Pasal 51 ayat (3) huruf c.
Selain itu, DPR menambahkan Pasal 51A yang mengatur peluang perguruan tinggi untuk mengelola tambang.
Tag: #setujui #minerba #dibawa #paripurna #aturan #untuk #ormas #kampus