Walau Ada Efisiensi Anggaran, Sri Mulyani Pastikan Tukin Dosen Tetap Cair

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan tunjangan kinerja (tukin) dosen di perguruan tinggi negeri (PTN) tetap diberikan.

Meskipun pemerintah tengah melaksanakan efisiensi anggaran untuk tahun 2025 sebesar Rp 306,69 triliun sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

Dia mengungkapkan, saat ini terdapat 97.734 dosen di perguruan tinggi yang terdiri dari empat kategori dosen.

Maka empat kategori dosen tersebut akan tetap mendapatkan tukin, yaitu dosen di perguruan tinggi badan hukum (PTN BH), dosen PTN Badan Layanan Umum (BLU), dosen di satuan kerja (Satker) Kemendikti Saintek, dan dosen PNS di lembaga layanan pendidikan tinggi (PNS LLDikti).

"Mengenai tunjangan kinerja dosen, saat ini di dalam data ada 97.734 dosen dari 4 kategori dosen," ujarnya saat konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (14/2/2025).

Dia merincikan, untuk dosen PTN BH dipastikan akan terus mendapatkan tukin sesuai standar PTN BH.

Demikian juga dengan dosen di PTN BLU yang telah menerapkan sistem remunerasi, mereka juga akan tetap menerima tukin atau remunerasi.

Kemudian, PTN BLU yang belum mendapatkan remunerasi dan dosen PNS PTN LLDikti yang saat ini menerima tunjangan profesi, akan diberikan tukin atau remunerasi seperti di PTN BLU dengan tetap memperhatikan tunjangan profesi.

"Jadi mereka sudah mendapatkan tunjangan profesi tapi belum tunjangan kinerja atau remunerasi. Sedang proses penghitungan dan pendataan. Perpres juga dalam proses untuk difinalkan," kata dia.

Terakhir, dosen PTN Satker di lingkungan Kemenristek dan Kemendikti Saintek juga dipastikan akan mendapatkan tukin.

"Keputusan mengenai tukin dari dosen PTN Satker di lingkungan Kemendikti Saintek, kemudian dosen PTN BLU yang belum menerapkan remunerasi dan dosen PNS LLDikti serta dosen K/L lainnya mengenai tukin sedang dalam proses finalisasi perpres yang akan diselesaikan dalam waktu beberapa hari," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro menegaskan tukin dosen seharusnya tidak kena efisiensi.

"Tunjangan dosen, beasiswa, tidak kena efisiensi," tegas Mendikti Satryo dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Rabu (12/2/2025).

Tunjangan Kinerja atau tukin dosen menjadi salah satu komponen yang terkena efisiensi oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan.

Padahal, saat ini masalah tukin menjadi sorotan masyarakat. Terutama tukin dosen PNS yang belum dibayar sejak tahun 2020-2024.

Tukin dosen yang kena efisiensi anggaran adalah tukin dosen Non-PNS. Anggaran tukin dosen non-PNS tahun 2025 semula dianggarkan Rp 2.704.297.187.000.

Sementara dari efisiensi anggaran DJA, tukin dosen non-PNS bisa kena efisiensi sampai Rp 676.074.297.000 atau sebanyak 25 persen.

"Kami usulkan kembali supaya tidak ada efisiensi sehingga pemotongannya 0 persen," kata Satryo menanggapi soal angka tersebut.

Alasan lainnya mengapa tukin dosen non-PNS tidak dilakukan efisiensi oleh Kemendiktisaintek, lanjut Satryo, sebab tunjangan profesi dosen non PNS merupakan hak yang harus diterima oleh dosen non PNS. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Tag:  #walau #efisiensi #anggaran #mulyani #pastikan #tukin #dosen #tetap #cair