Prabowo Minta Tim Desain IKN Berangkat Studi Banding ke 3 Negara

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan untuk melakukan studi banding ke tiga negara, menyusul revisi desain kompleks yudikatif dan legislatif di Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Pada rapat terakhir dengan Pak Prabowo, meminta studi banding ke tiga negara, yaitu Mesir, Turki, dan India,” kata Menteri Dody saat ditemui di Kantor Kementerian PU di Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat (14/2/2025).

Mengenai pertimbangan presiden untuk melakukan revisi desain tersebut, Dody mengatakan Prabowo menilai bahwa ketiga negara di Asia itu memiliki karakteristik yang cukup mirip dengan Indonesia.

“Pada saat beliau ke sana, kantor-kantor yudikatif dan legislatifnya, menurut dia punya karakter yang mirip-mirip dengan di Indonesia. Dari situ, tim nanti akan merekonstruksi gambarnya dan akan disampaikan ke presiden lagi,” ujar Dody.

Dody menambahkan, informasi lebih lanjut akan diberikan melalui Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Desain IKN.

“Ketua tim desainnya Bu Wamen,” kata dia.

Adapun pembangunan dari gedung yudikatif dan legislatif ini nantinya akan menjadi tanggung jawab Otorita IKN (OIKN), yang dinahkodai oleh Basuki Hadimuljono.

Pada Rabu (12/2/2025), OIKN menerima tambahan anggaran sebesar Rp 8,1 triliun di tahun 2025, untuk pembangunan kompleks legislatif, yudikatif dan sistem pendukungnya.

Basuki mengatakan, Daftar Isian dan Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal OIKN adalah Rp 6,395 triliun.

Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, pagu alokasi anggaran tahun 2025 setelah dilakukan efisiensi belanja adalah sebesar Rp5,242 triliun.

“Di DIPA awal kami ada Rp 6,3 triliun atau yang sudah direkonstruksi tadi menjadi Rp 5,3 triliun. Nah itu bagian dari Rp 48 triliun sehingga kami hitung juga tahun 2025 ini butuhnya berapa kami butuhnya Rp 14,4 dikurangi Rp 6,3, sehingga kami akan mengusulkan Rp 8,1 triliun,” kata Basuki.

Dana IKN diblokir

Sebelumnya, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah memblokir anggaran pembangunan IKN. Meskipun demikian, pemblokiran ini tidak berarti bahwa proyek pembangunan IKN dihentikan.

Anggaran tersebut masih tersedia, namun penggunaannya ditunda hingga waktu yang ditentukan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Mohammad Zainal Fatah menyebutkan, pemblokiran anggaran IKN bukan disebabkan kebijakan efisiensi sebagaimana yang diperintahkan Presiden Prabowo.

Dikatakan Zainal, anggaran IKN diblokir sebenarnya merupakan hal yang biasa terjadi di awal tahun untuk keperluan penyesuaian dalam APBN.

"Bedalah (tidak sama dengan blokir seluruh anggaran). Yang diblokir pertama (misalnya), 'Hei, kamu (kementerian/lembaga) yang bisa dipakai hanya operasional. Yang lain di-blok dulu'," ujar Zainal mengilustrasikan penyesuaian anggaran pada IKN.

Zainal pun menyatakan, efisiensi anggaran di Kementerian PU ditindaklanjuti dengan penyesuaian semua program.

Sementara itu, saat dikonfirmasi apalah efisiensi anggaran itu akan berdampak terhadap kelangsungan pembangunan IKN, Zainal tidak menjawab rinci.

Menurut dia, proyek-proyek pembangunan IKN yang baru tidak lagi di bawah kementeriannya, melainkan sudah akan ditangani oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

"Sebenarnya kan pembangunan yang baru bukan kita, (tapi) di Otorita, kita hanya melanjutkan," tegasnya.

Sementara itu OIKN menegaskan pembangunan IKN tetap berjalan sesuai rencana. Juru Bicara OIKN sekaligus Staf Khusus Kepala OIKN Bidang Komunikasi Publik Troy Pantouw memastikan proyek tetap berlanjut.

“Program pembangunan IKN tahap dua (tahun 2025-2029) ditujukan untuk menyiapkan sarana dan prasarana dengan target menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik Republik Indonesia pada 2028,” kata Troy.

Troy menjelaskan tahap kedua pembangunan akan difokuskan pada pembangunan ekosistem yudisial dan legislatif serta infrastruktur pendukung lainnya.

Pemerintah telah menetapkan kebutuhan anggaran dengan skema pembiayaan dari berbagai sumber.

APBN dialokasikan sebesar Rp 48,8 triliun, skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) mencapai Rp 60,93 triliun, serta investasi swasta yang hingga Februari 2025 diproyeksikan mencapai Rp 6,49 triliun.

OIKN juga membantah kabar yang menyebut pekerja akan dipulangkan ke daerah asalnya.

“Tidak benar ada info bahwa para pekerja akan dimobilisasi ke daerah masing-masing,” ujar Troy.

Tag:  #prabowo #minta #desain #berangkat #studi #banding #negara