Efisiensi Anggaran, Menhub Pastikan Subsidi Angkutan Perintis Tetap Jadi Perhatian

- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan transportasi publik dan subsidi angkutan perintis tetap menjadi perhatian utama di tengah penghematan anggaran pemerintah.

Hal ini menyusul penerbitan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan, penghematan anggaran di Kemenhub dilakukan secara cermat, hati-hati, dan selektif.

Kompas.com/Ahmad Dzulviqor Kapal ferri yang melayani penyeberangan Nunukan - Tarakan dan sekitarnya."Sektor transportasi publik dan subsidi angkutan perintis yang berperan penting dalam mobilitas masyarakat, terutama bagi kelompok masyarakat rentan, tetap mendapatkan perhatian dan dukungan penuh," ujarnya dalam siaran pers, Minggu (8/2/2025).

Menhub Dudy mengatakan, subsidi transportasi publik dan angkutan perintis akan tetap menjadi prioritas utama guna memastikan kelancaran aksesibilitas, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan mobilitas publik yang terjangkau dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. 

Pemerintah tetap berkomitmen untuk memastikan ketersediaan layanan transportasi yang terjangkau dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

Kemenhub memastikan program buy the service (BTS) sektor transportasi darat terus berjalan di enam kota seluruh Indonesia, meliputi Surakarta, Surabaya, Makassar, Palembang, Balikpapan, dan Kabupaten Banyumas, serta penambahan dua kota yakni Mando dan Pontianak.

Di samping itu program subsidi perintis, maupun kewajiban pelayanan publik/public service obligation (PSO) angkutan kelas ekonomi juga terus dilakukan. 

DOK. ASDP Ilustrasi layanan kapal perintis ASDP. Untuk sektor transportasi laut, program subsidi kapal perintis, subsidi penyelenggaraan kapal barang tol laut, subsidi kapal ternak, subsidi kapal rede serta PSO kapal kelas ekonomi akan dilanjutkan.

Demikian juga subsidi angkutan udara perintis penumpang dan perintis kargo, serta subsidi BBM kargo.

Lalu di sektor perkeretaapian ada subsidi layanan kereta api perintis serta PSO kereta kelas ekonomi untuk perjalanan KA Jarak Jauh, KA Jarak Sedang, KA Lebaran, KA Jarak Dekat, KRD, KRL Jabodetabek, dan KRL Yogyakarta. 

 "Kami akan memastikan bahwa layanan transportasi yang vital bagi masyarakat, terutama di daerah terpencil, tetap berjalan dengan baik," lanjut Menhub.

Sebelumnya, Pengamat transportasi sekaligus Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno meminta kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk tidak menumbalkan subsidi transportasi publik di tengah adanya pemotongan anggaran.

Adapun pemangkasan anggaran sektor transportasi di Kemenhub mencapai Rp 17,9 triliun yang semulanya Rp 31,5 triliun.

Djoko menjelaskan, transportasi merupakan urat nadi pembangunan suatu daerah. Melalui transportasi, intensifitas pembangunan dan konektivitas wilayah pun akan terjadi.

Dengan demikian, menurut dia, apabila subsidi transportasi ditumbalkan, secara tidak langsung akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi juga.

“Secara langsung atau tidak, jika anggaran subsidi dipotong akan membua keterisolasian wilayah lalu akan berdampak dengan sendirinya pada pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal,” ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Jumat (7/2/2025).

Tag:  #efisiensi #anggaran #menhub #pastikan #subsidi #angkutan #perintis #tetap #jadi #perhatian