Dirut Baru Bulog Masih TNI Aktif, Dewan Pengawasnya Eks Jenderal Polri

- Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menunjuk jenderal TNI aktif, Mayor Jenderal Novi Helmy Prasetya, sebagai Direktur Utama Perum Bulog.

Novi menggantikan Wahyu Suparyono yang sebelumnya menjabat sebagai Dirut Bulog sejak 10 September 2024 atau menjabat tak sampai lima bulan lamanya.

Keputusan penggantian jabatan direksi Bulog tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-30/MBU/02/2025 tertanggal 7 Februari 2025.

Sebelumnya, Novi menjabat sebagai Asisten Teritorial Panglima TNI. Adapun Hendra sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.

Masih dalam SK yang sama, Erick Thohir juga menunjuk purnawirawan polisi Verdianto Iskandar Bitticaca yang menggantikan posisi Wicipto Setiadi.

Jabatan terakhir Verdianto Iskandar Bitticaca di Polri sebelum pensiun adalah Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi.

Bulog di bawah langsung Presiden RI

Sekedar informasi pemerintah tengah berupaya menjadikan Perum Bulog menjadi badan di bawah Presiden Prabowo Subianto, bukan lagi di bawah koordinasi Kementerian Badan BUMN.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, yang juga menjadi Kepala Dewan Pengawas Bulog, mengungkap setidaknya ada tiga peran Bulog setelah nantinya menjadi badan otonom di bawah presiden.

“Ya kita berharap Bulog bukan sebagai perusahaan yang profit center, tapi sebagai stokist, stabilisator, dan penyalur bantuan kepada rakyat,” kata Sudaryono usai rapat koordinasi terbatas di kantor Perum Bulog, Jakarta Selatan, 29 November 2024.

Stokist artinya Bulog sebagai gudang cadangan pangan nasional. Kemudian, Bulog juga bisa menjadi stabilisator, yakni penyerap hasil panen petani.

“Saat panen, di situ dia (Bulog) berperan. Yang ketiga, ya perusahaan rakyat, biar nanti ada bantuan pangan ke mana-mana,” tutur Sudaryono.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut, ada dua opsi yang sedang digodok untuk mentransformasi Bulog, yakni melalui Peraturan Presiden (Perpres) atau mengubah Undang-Undang.

Presiden Prabowo Subianto juga memerintahkan Bulog menyerap tiga juta ton beras dari petani hingga April 2025. Data terbaru, per 3 Februari 2025, Bulog baru menyerap 18.000 ton setara beras petani.

Pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp 16 triliun dari APBN untuk mencapai target tersebut.

Untuk penyerapan tiga juta ton beras itu bisa dalam bentuk gabah kering panen (GKP) atau beras, tergantung kondisi di lapangan.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi memproyeksikan, jika Bulog berhasil menyerap tiga juta ton beras, maka cadangan beras nasional bisa mencapai lima juta ton dalam tiga hingga empat bulan ke depan.

Selain itu, pemerintah mencabut aturan rafaksi terkait penyerapan gabah kering panen (GKP) petani.

Bapanas semula mengeluarkan Keputusan Kepala Bapanas Nomor 2 Tahun 2025 tentang perubahan atas harga pembelian pemerintah dan rafaksi harga gabah serta beras.

Dalam keputusan itu, persyaratan gabah kering panen yang akan diserap Bulog harus memiliki kadar air maksimal 25 persen. Kemudian, gabah harus memiliki kadar hampa maksimal 10 persen.

Namun, keputusan itu dicabut dengan penerbitan Keputusan Kepala Bapanas Nomor 14 Tahun 2025. Keputusan ditetapkan pada 24 Januari 2025.

“Ketentuan mengenai harga pembelian gabah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf A dan Lampiran II Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” tulis Keputusan Kepala Bapanas Nomor 14 Tahun 2025.

Dengan demikian, Perum Bulog wajib membeli gabah kering panen (GKP) di tingkat petani dengan harga Rp 6.500 per kilogram tanpa syarat kadar air maupun kadar hampa.

Tag:  #dirut #baru #bulog #masih #aktif #dewan #pengawasnya #jenderal #polri