Sebab Bandara Kertajati Sepi, Padahal Habiskan APBN 2,3 Triliun

Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Majalengka, Jawa Barat kembali menjadi sorotan publik akibat rendahnya tingkat okupansi dan kerugian besar yang terus diderita.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bahkan mengungkapkan bahwa kerugian pengelola bandara ini mencapai Rp 60 miliar dalam setahun.

Padahal, bandara ini dibangun dengan anggaran mencapai Rp 2,6 triliun dari APBN, belum termasuk dana pembebasan lahan dari APBD Jawa Barat.

Padahal, Bandara Kertajati adalah bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) era Presiden Joko Widodo dan sudah diwacanakan sejak masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Namun sejak dibangun pada 2015 dan mulai beroperasi, bandara ini justru terus menuai kritik karena dianggap mubazir dan tidak efektif.

Masalah pengelolaan Bandara Kertajati

Menurut Djoko Setijowarno, pakar transportasi dan Ketua Bidang Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), akar utama dari sepinya Bandara Kertajati adalah pengelolaan yang kurang kompeten.

Saat ini, mayoritas saham BIJB sebagai operator bandara dikuasai oleh Pemprov Jawa Barat melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar 83,88 persen, sementara Angkasa Pura II hanya memegang 13,78 persen saham.

Djoko menilai BUMD seperti BIJB tidak memiliki pengalaman memadai dalam pengelolaan bandara maupun industri penerbangan.

“Sebaiknya peran Angkasa Pura atau InJourney diperbesar agar operasional dan manajemen bandara bisa lebih profesional,” ujarnya.

Angkasa Pura yang memiliki jaringan maskapai dan pengalaman panjang dinilai lebih mumpuni untuk mengatur distribusi penerbangan, termasuk membuka peluang pemindahan sebagian rute dari Bandara Halim ke Kertajati.

Masalah akses dan basis penumpang

Satu lagi permasalahan besar adalah minimnya basis penumpang dari kawasan sekitar bandara.

Padahal, akses ke Bandara Kertajati dinilai sudah cukup memadai, termasuk melalui Tol Cisumdawu yang menghubungkan Kota Bandung dengan Majalengka, lokasi bandara.

Dok. Kementerian Perhubungan Bandara Kertajati siap layani penerbangan haji.

Namun faktanya, banyak warga Bandung dan sekitarnya lebih memilih terbang dari Bandara Halim Perdanakusuma atau Soekarno-Hatta karena dinilai lebih mudah dijangkau dan memiliki lebih banyak pilihan penerbangan.

Djoko menekankan pentingnya transportasi publik yang efisien dan terintegrasi dari Bandung ke Kertajati agar calon penumpang lebih tertarik menggunakan bandara tersebut.

Menurutnya, tugas penyediaan infrastruktur transportasi darat ini harus dijalankan secara serius oleh BIJB sebagai operator lokal.

Infrastruktur megah, pemanfaatan minim

Ironisnya, Bandara Kertajati memiliki fasilitas sangat luas dan modern—1.800 hektare lahan, dua landasan pacu, terminal penumpang seluas 121.000 meter persegi, dan terminal kargo 90.000 meter persegi. Namun pemanfaatan bandara ini sangat minim.

Pada tahun 2024, hanya 413.240 penumpang tercatat menggunakan Bandara Kertajati, atau sekitar 3 persen dari target 12 juta penumpang per tahun. Sementara di tahun 2023, jumlah penumpang bahkan lebih kecil lagi, yakni hanya 135.535 orang.

Sepinya Bandara Kertajati adalah cermin dari kegagalan merancang integrasi antara infrastruktur dan ekosistem pendukungnya. Dengan investasi yang sangat besar dan status sebagai proyek strategis nasional, bandara ini tak seharusnya terus merugi.

Solusi yang ditawarkan oleh para ahli antara lain:

1. Menyerahkan pengelolaan operasional sepenuhnya ke Angkasa Pura atau InJourney, yang memiliki kapasitas dan jaringan kuat di sektor penerbangan.
2. BIJB lebih fokus pada pengembangan kawasan dan penyediaan transportasi darat, bukan operasional bandara.
3. Peningkatan konektivitas dari Bandung dan kota-kota hinterland seperti Cirebon, Indramayu, Brebes, dan Majalengka ke Bandara Kertajati.

Tanpa perbaikan fundamental ini, Bandara Kertajati berpotensi menjadi monumen mahal dari kebijakan infrastruktur yang tidak berorientasi pada kebutuhan pengguna.

Tag:  #sebab #bandara #kertajati #sepi #padahal #habiskan #apbn #triliun