Nasib TikTok di AS: Sangat Digemari, Sempat Ditutup, dan Kini Beroperasi Lagi

- Nasib TikTok di Amerika Serikat terombang-ambing. Pada hari Minggu kemarin, 19 Januari 2025, aplikasi media sosial berbagi video pendek tersebut mengalami pemblokiran di Amerika Serikat (AS).

Pemblokiran TikTok di AS terjadi lantaran adanya Undang-Undang (UU) yang mewajibkan Bytedance (induk perusahaan TikTok) menjadikan TikTok perusahaan mandiri di AS atau menjualnya ke perusahaan non-China (divestasi).

Lantaran tak memenuhi UU tersebut hingga batas waktu yang ditentukan pada 19 Januari 2025, TikTok pun mengalami pemblokiran di AS. Akan tetapi, pemblokiran TikTok di AS tak berlangsung lama. Kini, TikTok dibuka kembali dan bisa dipakai pengguna di AS.

TikTok bisa digunakan kembali di AS berkat dukungan pemerintahan Donald Trump yang baru berjalan per hari ini, Senin (20/1/2025). Dukungan ini tampaknya mengurangi ketegangan yang terjadi sejak TikTok meraih popularitasnya di AS.

Digemari masyarakat AS

TikTok merupakan anak perusahaan dari Bytedance, yang bermarkas di Beijing, China. TikTok mulai masuk pasar AS pada sekitar 2017. Saat masuk di pasar AS, TikTok memiliki pertumbuhan pengguna yang cukup pesat.

Setelah Bytedance mengakuisisi aplikasi Musical.ly. pada 2017 dan menggabungkannya dengan TikTok, aplikasi ini mulai bisa menguasai pangsa pasar media sosial pada 2018 di AS. Saat itu, TikTok sudah bisa mengungguli Facebook, Instagram, YouTube, dan Snapchat.

Dikutip dari Techcrunch, per Oktober 2018, TikTok berhasil mendominasi pangsa pasar di antara aplikasi Facebook, Instagram, YouTube, dan Snapchat. TikTok saat itu menguasai 42,4 persen jumlah unduhan bulanan di antara aplikasi-aplikasi tersebut.

Banyak pengguna baru yang mulai memakai TikTok saat itu. Hal ini akhirnya mampu membuat TikTok menjadi aplikasi gratis terfavorit urutan keempat di App Store AS yang mengungguli Facebook dan Messanger.

Saat pandemi Covid-19 melanda, TikTok kian populer di berbagai kalangan pengguna di AS. Menurut survei lembaga Pew Research Center, sekitar 67 persen remaja AS merupakan pengguna TikTok pada 2022.

Menurut laporan Cnet, secara umum, TikTok memiliki pengguna aktif bulanan di AS sebanyak 100 juta. Pengguna aktif TikTok di AS telah meningkat pesat. Saat ini, pengguna TikTok di AS diprediksi mencapai 170 juta pengguna.

Angka tersebut menunjukkan TikTok sangat digemari masyarakat AS. Meski digemari masyarakat AS, bukan berarti TikTok digemari pemerintah juga. Sejak kedatangannya di AS, TikTok telah menyita perhatian pemerintah yang membuat nasibnya nanti terombang-ambing.

Dianggap mengancam keamanan nasional AS di masa Trump

Di tengah popularitasnya di AS, TikTok mendapat tekanan dari otoritas. Pada sekitar akhir 2019 di masa pemerintahan Trump periode pertama, parlemen AS menuding TikTok sebagai aplikasi yang mengancam keamanan nasional.

TikTok dituduh membahayakan privasi pengguna dan menjadi mata-mata bagi pemerintah China. Saat itu, TikTok pun membantah tudingan dari parlemen AS.

Dalam blog resminya, pihak TikTok membantah telah terafiliasi dengan pemerintah China. TikTok menegaskan bahwa perusahaan tetap menjaga kerahasiaan data pengguna dan akan terus menjamin keamanannya.

Menurut TikTok semua data disimpan dalam database yang berlokasi di luar China. Dengan demikian menurut TikTok, perusahaan pun tak perlu tunduk pada regulasi ketat yang dibuat oleh pemerintah China.

Tekanan pada TikTok meningkat ketika pada Agustus 2020, Trump menginisiasi pemblokiran TikTok di AS lewat perintah eksekutif. Berdasar perintah tersebut, TikTok dianggap membahayakan keamanan nasional AS.

Alasannya adalah TikTok dianggap mengizinkan pemerintah China untuk mengakses data pribadi pengguna AS yang telah dikumpulkan. Akes dari TikTok tersebut dinilai bakal membuat China bisa memata-matai AS.

Trump mendorong agar TikTok diakuisisi Microsoft, tetapi tidak berhasil. Sebagai gantinya, perusahaan perangkat lunak asal AS Oracle mengajukan untuk menjadi mitra terpercaya TikTok di AS.

TikTok akhirnya bekerja sama dengan Oracle sebagai komitmen melindungi data pengguna AS. Kerja sama ini dikenal dengan Project Texas. Nama kerja sama ini mengacu pada nama lokasi kantor Oracle yang bermarkas di Texas.

Pada sekitar Juni 2022, Project Texas yang bernilai sekitar 1,5 miliar dollar AS, mulai berjalan untuk memastikan TikTok aman. Dalam kerja sama ini, TikTok mengalihkan semua data penggunanya di AS ke infrastruktur milik Oracle.

Oracle mulai memeriksa algoritma dan model moderasi konten TikTok untuk memastikan tidak ada manipulasi yang dipengaruhi oleh otoritas China dan mengancam keamanan pengguna AS.

Ditentang keras di masa Biden

Sama seperti di era Trump yang pertama, TikTok juga ditentang keras di masa pemerintahan Joe Biden. Meski sudah menjalankan Project Texas untuk memastikan TikTok aman, otoritas AS masih menekan TikTok.

Pada awal 2023, pemerintahan Biden tetap berupaya mengatur TikTok dan melarang penggunaan aplikasi tersebut pada perangkat pegawai pemerintah federal. Selain eksekutif, upaya untuk memblokir TikTok di AS juga bergulir di legislatif.

Pada Maret 2023, CEO TikTok Shou Zi Chew dipanggil dalam sidang parlemen AS untuk diinterogasi keterkaitan TikTok dengan pemerintah China.

Meski Shou telah menjelaskan tidak ada keterkaitan dengan pemerintah China, parlemen tetap bersikukuh menganggap TikTok mengancam keamanan nasional dan pantas untuk diblokir dari AS.

Pemerintahan Biden melalui Komite Investasi asing kala itu sudah meminta TikTok agar dijual ke perusahaan non-China, bila ingin tetap beroperasi di AS. Di masa ini, muncul pula wacana membuat Undang-Undang (UU) yang melindungi platform digital dari pengaruh asing.

Drama pemblokiran TikTok 19 Januari 2025

Nasib TikTok di AS kian tak jelas setelah terdapat UU yang bisa berpotensi memblokir TikTok disahkan pada April 2024. UU tersebut menjadi landasan utama terjadinya drama pemblokiran TikTok pada 19 Januari 2025.

UU yang memiliki nama resmi Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act disepakati oleh parlemen AS pada Maret 2024 dan disahkan oleh Biden pada April 2024.

UU itu memberikan keputusan yang sulit bagi Bytedance, induk perusahaan TikTok. Dalam UU tersebut, TikTok dipaksa membuat perusahaan tersendiri di AS. Artinya, ByteDace harus divestasi dan menjual TikTok ke perusahaan lain non-China.

Jika menolak menjualnya, TikTok diblokir di AS. Dengan demikian, TikTok juga bakal lenyap dari App Store dan Play Store. Keputusan ini harus diambil dalam waktu 233 hari sejak Undang-Undang berlaku, yang mana tenggatnya jatuh pada 19 Januari 2025.

Berbulan-bulan sebelum menuju tenggat, TikTok berupaya menggagalkan UU tersebut berlaku. Pada Mei 2024, TikTok dan Bytedance sempat menggugat pemerintah federal AS ke pengadilan federal membatalkan Undang-Undang itu karena dianggap inkonstitusional.

ByteDance/TikTok mengatakan bahwa UU tersebut tidak konstitusional karena melanggar hak kebebasan berbicara sebagaimana diamanatkan Amandemen Pertama.

Adapun Amandemen Pertama (Amendment I) Konstitusi Amerika Serikat melarang DPR AS membuat undang-undang yang isinya membentuk suatu agama, melarang praktik agama secara bebas, serta menghambat kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan untuk berkumpul secara damai, dan kebebasan untuk menyampaikan petisi kepada pemerintah terkait dengan ganti rugi atas keluhan mereka.

Pengadilan federal kala itu memutuskan bahwa Undang-Undang tersebut konstitusional. TikTok dan Bytedance tidak tinggal diam dan mengajukan banding ke level Mahkamah Agung pada pertengahan Desember 2024.

Pada 16 Desember 2024, TikTok meminta Mahkamah Agung agar menunda pemberlakuan UU yang bisa memblokir TikTok untuk ditinjau oleh pengadilan dan untuk memungkinkan pemerintahan yang baru (Donald Trump) untuk mengevaluasi masalah ini.

Di tengah proses banding ini, Trump memberikan dukungan penundaan pemberlakukan UU pemblokiran TikTok. Argumen Trump untuk menunda penerapan UU itu tidak berkaitan dengan keamanan nasional.

Namun, Trump mengatakan pengadilan harus memberinya waktu setelah pelantikannya pada 20 Januari 2025 untuk "mengupayakan penyelesaian politik" untuk kasus ini.

Trump mengatakan kepada para hakim bahwa hanya dia yang "memiliki keahlian membuat kesepakatan yang sempurna, mandat elektoral, dan kemauan politik untuk menegosiasikan resolusi untuk menyelamatkan platform tersebut, sambil mengatasi masalah keamanan nasional yang diungkapkan oleh pemerintah".

Meski telah didukung Trump, Mahkamah Agung pada 17 Januari 2025 menolak gugatan UU yang mengharuskan TikTok dijual ke perusahaan non-China jika ingin beroperasi di AS. UU tersebut dinilai tidak melanggar hak Amandemen Pertama.

Lantaran banding ditolak, tenggat pemenuhan UU pemblokiran TikTok tetap berjalan. Pada 19 Januari 2025, TikTok diblokir di AS secara resmi. Pengguna yang masuk aplikasi tersebut disambut dengan pesan yang berbunyi seperti ini:

“Maaf, TikTok tidak tersedia saat ini. Undang-undang yang melarang TikTok telah diberlakukan di AS. Sayangnya, itu berarti Anda tidak dapat menggunakan TikTok untuk saat ini,” tulis TikTok dalam pengumuman di aplikasi, Minggu (19/1/2025).

The Guardian Aplikasi TikTok menampilkan keterangan tidak bisa diakses di Amerika Serikat, Minggu (19/1/2025).

Selain itu, aplikasi TikTok juga telah dihapus dari Google Play Store dan Apple App Store wilayah AS. Pengguna yang mencoba mencari aplikasi ini di kedua toko aplikasi tersebut hanya akan menemukan pesan bahwa aplikasi tidak tersedia di negara mereka.

Kembali beroperasi berkat Trump

Pemblokiran TikTok di AS untungnya tidak berjalan lama. TikTok mulai kembali beroperasi pada Minggu siang (19/1/2025) sekitar pukul 12 waktu setempat.

Pengguna di AS yang membuka aplikasi kini melihat pesan "Welcome back" alias "Selamat datang kembali". Provider hosting TikTok di AS, Oracle dan partner CDN-nya, Akamai setuju untuk memulihkan layanan TikTok di AS.

TikTok Pesan yang dilihat pengguna TikTok di AS saat layanan kembali beroperasi.

Pemulihan TikTok dari pemblokiran ini bisa terjadi berkat bantuan dari Presiden Donald Trump. “Sebagai hasil dari upaya Presiden Trump, TikTok kembali hadir di AS!”, demikian bunyi pesan tersebut.

Meski kembali beroperasi, kewajiban TikTok untuk divestasi sesuai UU bukan berarti dibatalkan. TikTok tetap harus melakukan kewajibannya dengan rencananya akan diberikan tambahan waktu.

Dalam sebuah wawancara dengan NBCNews, Trump menyebut bahwa dia kemungkinan akan membuat Peraturan Presiden (Executive Order) yang akan memberikan TikTok waktu sekitar 90 hari untuk menyelesaikan apa yang jadi kewajiban mereka, terutama seputar soal penjualan bisnis (divestasi) di AS.

"Perpanjangan operasional 90 hari ini tentunya merupakan pilihan yang akan kami pertimbangkan, dan ini kemungkinan besar akan kami lakukan dan salah satu langkah yang tepat untuk saat ini," jelas Trump.

Lewat akun pribadi di Truth Social, Trump menginginkan TikTok setidaknya 50 persen dimiliki oleh investor Amerika Serikat. Langkah ini dianggapnya dapat menyelamatkan TikTok.

"Saya ingin Amerika Serikat memiliki posisi kepemilikan 50 persen dengan patungan (joint venture). Dengan melakukan ini, kita menyelamatkan TikTok, menjaganya di tangan yang baik, dan membiarkannya berkembang," tulis Trump.

Dalam pernyataan yang sama, perintah eksekutif atau Executive Order rencananya akan dikeluarkan Trump pada hari ini, Senin (20/1/2025) waktu AS sekitar Senin malam waktu Indonesia, setelah dirinya dilantik menjadi Presiden AS.

"Saya akan mengeluarkan perintah eksekutif pada hari Senin untuk memperpanjang jangka waktu sebelum larangan hukum mulai berlaku, sehingga kita dapat membuat kesepakatan untuk melindungi keamanan nasional kita," kata Trump.

Dapatkan update berita teknologi dan gadget pilihan setiap hari. Mari bergabung di Kanal WhatsApp KompasTekno. Caranya klik link https://whatsapp.com/channel/0029VaCVYKk89ine5YSjZh1a. Anda harus install aplikasi WhatsApp terlebih dulu di ponsel.

Tag:  #nasib #tiktok #sangat #digemari #sempat #ditutup #kini #beroperasi #lagi