Menteri AHY Bertemu Perwakilan World Bank Bahas Program Percepatan Reforma Agraria

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melakukan pertemuan dengan beberapa perwakilan World Bank di Ruang Rapat Menteri, Jakarta, Rabu (20/03/2024).

Pertemuan tersebut membahas soal pelaksanaan program yang telah berjalan serta potensi kerja sama antara kedua pihak, khususnya dalam capaian Reforma Agraria.

Menteri AHY mengungkapkan program utama dari kerja sama antara Kementerian ATR/BPN dan World Bank ini adalah Program Percepatan Reforma Agraria (PPRA).

Pada dasarnya, PPRA ini kata AHY bertujuan meningkatkan capaian pendaftaran tanah dan administrasi pertanahan untuk mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah.

“Kami ingin bagaimana implementasi pertanahan dan tata ruang dapat mendukung adanya pertumbuhan ekonomi. Tentu kita ingin implementasi yang pro lingkungan dan responsif terhadap perubahan iklim,” jelas Menteri AHY.

Percepatan program tersebut diupayakan dengan berbagai cara.

Program PPRA juga melibatkan masyarakat yang telah diberi pelatihan sebagai pengumpul data pertanahan (Puldatan).

Di samping itu, Kementerian ATR/BPN pun terus fokus menjalankan transformasi digital.

Menteri ATR/BPN menjelaskan, PPRA sudah berlangsung di 10 provinsi. Kesepuluh provinsi tersebut meliputi Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Sementara itu World Bank Country Director for Indonesia and Timor Leste, Satu Kahkonen menyebut bahwa kerjasama World Bank dengan Pemerintah RI bisa disebut amat sukses dengan capaian hasil yang begitu signifikan.

Ia juga mendukung inisiasi Kementerian ATR/BPN yang ingin menerapkan implementasi pertanahan dan tata ruang yang lebih pro lingkungan.

“Hal ini bisa dimulai dari bisnis prosesnya. Bisnis proses apa yang dapat dilakukan yang berhubungan dengan dukungan kepada penanganan perubahan iklim,” jelasnya.