Kepala Daerah Sering Kena OTT, Mendagri Tito Usul 'Bonus' dari PAD: Biar Tak Korupsi?

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan respons terkait maraknya kepala daerah yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), termasuk kasus terbaru yang menjerat Bupati Muara Enim Edison yang baru ditetapkan sebagai tersangka.

Tito Karnavian menekankan, bahwa selain pembinaan, integritas pribadi menjadi faktor penentu.

Ia menjelaskan, bahwa pihaknya telah melakukan berbagai upaya pembinaan secara rutin, namun hasil akhirnya sangat bergantung pada karakter masing-masing pemimpin daerah.

"Iya, pembinaan udah sering kita lakukan, tapi kan kembali kepada, kepada pribadi masing-masing, ya. Tadi memang ada juga usulan supaya memberikan dukungan dana operasional untuk kepala daerah. Itu good idea pendapat saya, ya. Tapi ya, supaya nggak ke mana-mana, kan? Tapi apakah bisa menjamin? Pertanyaannya gitu," ujar Tito di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Guna menekan potensi penyimpangan, Tito melontarkan sebuah gagasan sistemik terkait kesejahteraan kepala daerah.

Ia mengusulkan agar kepala daerah bisa mendapatkan insentif yang diambil dari persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tito menilai, sistem ini dapat memicu kreativitas kepala daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah tanpa harus membebani masyarakat dengan pungutan liar atau tindakan korupsi.

"Yang kedua, saya pernah juga punya ide sebetulnya, kepala daerah bisa mendapatkan persentase dari PAD. Kenapa? Kalau, kalau dia PAD-nya makin tinggi, maka dia kepala daerahnya makin aktif, kreatif untuk mencari anggaran sendiri tanpa memberatkan rakyat," jelasnya.

Lebih lanjut, mantan Kapolri ini menganggap pemberian insentif tersebut adalah hal yang wajar sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras kepala daerah dalam membangun kemandirian fiskal daerahnya.

"Ya, nggak ada salahnya kalau seandainya mereka diberikan insentif, hasil kerjanya mereka, gitu. Karena itu, itu akan, PAD-nya akan bertambah, kan," tambah Tito.

Tito juga mengkhawatirkan jika tidak ada sistem insentif yang jelas, motivasi kepala daerah untuk berinovasi dan mendongkrak pendapatan daerah akan menurun.

"Tapi kalau nggak ada insentifnya, ya mungkin mereka kreativitasnya jadi, jadi nggak semangat gitu lho, kurang semangat untuk mendapatkan PAD. Kira-kira gitu," pungkasnya.

Tag:  #kepala #daerah #sering #kena #mendagri #tito #usul #bonus #dari #biar #korupsi