Harkitnas ke-118: Tunas Bangsa di Persimpangan Layar

HARI Kebangkitan Nasional (Harkitnas) adalah pengingat masa lalu perjuangan bangsa yang harus terus disegarkan, dimaknai, diresapi, dan disusun sebagai peristiwa bersejarah yang penting.

Tanpa kelahiran kebangkitan oleh kelompok strategis bangsa pada 20 Mei 1908, tahapan menuju kemerdekaan akan makin mustahil diwujudkan.

Ibarat sebuah nexus, ia terputus dan tersesat. Itulah sebabnya, memperingati Harkitnas adalah wujud kembalinya ingatan kolektif bangsa atas tahapan sejarah penting itu.

Seperti diteorikan Jared Diamond dalam Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed (2005), kemampuan sebuah bangsa untuk bertahan ditentukan oleh tiga tahapan berurutan: kesadaran untuk mengantisipasi dan mengenali masalah, pengetahuan untuk memahami akarnya, serta tindakan kolektif untuk mengatasinya.

Kegagalan pada satu titik saja akan menyeret peradaban menuju keruntuhan.

Setelah 118 tahun perjalanan sejak Boedi Oetomo berdiri, bangsa Indonesia kini berdiri di persimpangan yang tidak kalah menentukan.

Menjadi bangsa yang bersatu, berdaulat, dan berkelanjutan tidaklah mudah dalam perjalanan ke depan.

Setidaknya ada empat tantangan utama yang membentuk wajah generasi hari ini, dan keempatnya tidak datang dari musuh di luar, melainkan tumbuh dari dalam ekosistem digital yang kita sendiri rawat.

Empat Tantangan dan Satu Akar yang Sama

Pertama, jebakan struktural judi online (judol) dan pinjaman online (pinjol).

PPATK mencatat sepanjang 2025 sebanyak 12,3 juta orang masih melakukan deposit judol melalui kanal bank, e-wallet, hingga QRIS, dengan perputaran dana Rp 286,84 triliun, turun 20 persen dari Rp 359,81 triliun pada 2024 (Kompas, 30 Januari 2026).

Secara akumulatif sejak 2017 hingga kuartal III 2025, perputaran dana judol telah menembus Rp 1.032 triliun dari lebih 259 juta transaksi (PPATK, 4 November 2025).

Yang lebih mencemaskan, sekitar 80.000 anak di bawah usia sepuluh tahun ikut terpapar, dan 71 persen pemain berpenghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan terjerat siklus gali lubang tutup lubang melalui pinjol illegal.

Kedua, terorisme yang bermetamorfosis. Meski Mujahidin Indonesia Timur (MIT) dinyatakan tumpas pada 2022 dan Operasi Madago Raya resmi diakhiri pada 31 Desember 2025, ancaman justru berpindah ke ruang digital.

Pada 6 Mei 2026, Densus 88 menangkap delapan terduga teroris jaringan Jamaah Ansharu Daulah di Poso dan Parigi Moutong yang aktif menyebarkan propaganda melalui media sosial, salah satunya seorang penjual buah yang sehari-hari berbaur tanpa kecurigaan.

Ketiga, kekerasan nihilistik berbasis True Crime Community (TCC).

Densus 88 mengidentifikasi 70 anak di 19 provinsi yang tergabung dalam grup media sosial pemuja pembunuh massal, mayoritas berusia 15 tahun.

Ledakan tujuh bom rakitan di SMA Negeri 72 Jakarta pada November 2025 menjadi manifestasi paling tragis: pelaku, siswa berusia 17 tahun, meniru gaya pelaku penembakan sekolah internasional dan menuliskan referensi Columbine hingga Christchurch pada replika senjatanya.

Keempat, buta huruf digital yang memayungi ketiga tantangan di atas. Penetrasi internet meluas, tetapi literasi tertinggal.

Generasi muda terpapar konten eksploitatif tanpa kemampuan memilah, sementara orang tua sering kali memberikan ponsel kepada anak agar tidak rewel tanpa pengawasan memadai.

Ruang digital yang seharusnya menjadi alat pemberdayaan justru berubah menjadi pintu masuk kerentanan.

Keempat tantangan ini sebenarnya beranak dari satu akar yang sama, yakni budaya instan yang menggerus etos kerja produktif.

Judol menjual mimpi cepat kaya, pinjol menjual solusi cepat cair, TCC menjual ilusi cepat terkenal lewat kekejaman, dan radikalisme digital menjual janji cepat masuk surga.

Semuanya bekerja dengan mekanisme yang nyaris identik: memintas proses, mengeksploitasi kerapuhan psikologis remaja yang sedang mencari jati diri, dan memanen mereka di ruang yang lalai dijaga orang dewasa.

Empat tantangan itu hanya bisa diatasi jika kesadaran, pengetahuan, dan tindakan berjalan serentak, persis seperti kerangka Diamond.

Kesadaran berarti mengakui tanpa penyangkalan bahwa ancaman tidak datang dari musuh imajiner di luar, melainkan dari layar di tangan anak-anak kita.

Pengetahuan berarti memetakan akar persoalan berupa kerentanan ekonomi, perundungan, keluarga yang absen, dan algoritma yang memprovokasi.

Tindakan berarti sinergi nyata antara pemerintah, partai politik, organisasi masyarakat, sekolah, dan keluarga.

Jadi, bukan hanya pemblokiran reaktif terhadap situs, melainkan pembangunan etos kerja, literasi digital sebagai kurikulum dasar, dan perluasan akses ekonomi produktif yang nyata.

Kembali ke Tujuan Bernegara

Pertanyaannya, apakah Harkitnas tahun ini akan menyajikan harapan optimis untuk masa depan bangsa dengan potret generasi seperti ini? Akankah ia menjadi bonus demografi pada 2045 ataukah justru beban demografis?

Tema resmi Harkitnas ke-118, “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara”, terasa lebih sebagai seruan darurat daripada slogan seremonial.

Tunas bangsa hari ini (mayoritas remaja berusia 15 tahun) sedang berdiri di persimpangan antara menjadi tulang punggung Indonesia Emas atau menjadi generasi yang rapuh secara finansial, kosong secara emosional, dan terbelit utang permanen.

Baca juga: Feodalisme Dewan Juri

Di sinilah relevansi Pembukaan UUD 1945 alinea keempat menemukan urgensi baru. Indonesia didirikan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Empat tujuan bernegara ini ternyata berkelindan langsung dengan empat tantangan tadi.

Perlindungan bukan hanya soal kedaulatan teritorial, melainkan juga kedaulatan ruang digital anak-anak kita.

Kesejahteraan bukan hanya angka pertumbuhan ekonomi makro, melainkan juga akses ekonomi produktif yang membuat orang tidak perlu mencari jalan pintas.

Mencerdaskan kehidupan bangsa di abad ke-21 berarti literasi digital, finansial, dan moral sekaligus. Dan ketertiban dunia dimulai dari ketertiban ruang siber domestik.

Negara, dengan demikian, harus diarahkan untuk kepentingan menghadirkan kesejahteraan dalam arti yang sebenarnya, bukan kesejahteraan yang diukur dari angka konsumsi, melainkan dari kemampuan generasi muda untuk hidup bermartabat, berkarya, dan bebas dari jebakan struktural.

Integrasi nasional dapat porak-poranda bukan karena penjajah, melainkan karena ketidakadilan struktural yang melebar dan kesenjangan vertikal yang menganga.

Maka pertanyaan paling jujur yang patut diajukan pada Harkitnas ke-118 ini bukanlah seberapa khidmat upacara di lapangan sekolah, melainkan apakah kita masih punya keberanian Boedi Oetomo untuk mengakui bahwa kebangkitan sejati menuntut kita melawan musuh yang lebih sulit dari penjajah, yaitu kelengahan kita sendiri terhadap apa yang sedang dilakukan layar terhadap anak-anak kita?

Jika 1908 melahirkan kesadaran bahwa kemerdekaan harus direbut, maka 2026 menuntut kesadaran bahwa kedaulatan harus dipertahankan dari ancaman yang masuk lewat kantong sendiri.

Tanpa keberanian itu, peringatan Harkitnas akan hanya menjadi ritual tahunan, indah dalam upacara, namun hampa dalam tindakan, sementara nexus sejarah yang pernah disambung Boedi Oetomo perlahan terputus kembali di tangan generasi yang kita sendiri tinggalkan sendirian di hadapan layar.

Tag: #harkitnas #tunas #bangsa #persimpangan #layar