PAN Sebut Saran JK untuk Naikkan Harga BBM Tak Sesuai Data Terkini

Ketua DPP Partai Amanat Nasional, Bima Arya Sugiharto mengatakan, saran Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) agar pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) untuk menghemat anggaran tidak sesuai dengan data terkini.

"Pernyataan pak JK agar pemerintah mencabut subsidi BBM terlalu terburu buru dan tidak sesuai dengan data terkini," kata Bima kepada Kompas.com, Sabtu (11/4/2026).

Bima menjelaskan, saat ini tidak saja ketersediaan BBM yang masih mencukupi tetapi ketergantungan Indonesia kepada impor BBM mentah melalui selat Hormuz masih pada skala yang moderat yaitu 20 persen.

"Pemerintah pun saat ini tengah mengambil langkah untuk mengalihkan sumber tersebut melalui jalur lain," ucap Bima.

Baca juga: Gibran Minta Maaf ke JK, Usul Naikkan Harga BBM Tak Sesuai Arahan Prabowo

Wakil Menteri Dalam Negeri itu juga menjelaskan, dalam Rapat Kerja Pemerintah, data kondisi fiskal Indonesia yang dipaparkan secara lengkap dan rinci oleh Menko Ekonomi, Menteri keuangan dan menteri ESDM menunjukkan, kondisi keuangan masih stabil dan terkendali.

Bima menilai, usulan pencabutan subsidi yang disampaikan JK hanya akan membebani rakyat dan memberikan efek domino lainnya yang menyusahkan rakyat.

Selain Bima, Wakil Ketua Umum DPP PAN Saleh Partaonan Daulay juga memberikan pernyataan terkait kritik JK tersebut.

Dia berharap, JK bisa memberikan pandangannya secara langsung kepada Prabowo, bukan lewat media sosial atau media masa.

Baca juga: Harga Minyak Dunia Naik Lagi, Serangan ke Arab Saudi Ganggu Pasokan

"Saya yakin Prabowo akan senang bertemu dengan tokoh sekaliber Pak JK. Itulah sebabnya, saya dengar, Pak JK selalu diundang juga ke istana," ucapnya.

Menurut Saleh, orang sekelas JK tentu tak elok menyampaikan kritik lewat media masa.

"Biarlah kritik-kritik terbuka seperti itu disampaikan oleh masyarakat biasa. Apalagi semua orang tahu bahwa Pak JK itu sangat cinta dan rela berkorban untuk Indonesia," ucapnya.

JK usul pemerintah agar naikkan harga BBM

Sebelumnya, JK mengatakan subsidi energi khususnya bahan bakar minyak (BBM) akan membuat defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) semakin membengkak dan menumpuk utang.

Hal ini yang menjadi alasan utama JK mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan menaikkan harga BBM dan mengurangi subsidi di sektor energi tersebut.

"Kita minta bahwa agar dipertimbangkan untuk mengurangi defisit, mengurangi utang dengan cara mengurangi subsidi. Karena mengurangi subsidi berarti menaikkan harga," kata Jusuf Kalla saat wawancara di kediamannya, Jakarta Selatan, Minggu (5/4/2026).

Baca juga: Alasan JK Minta Pemerintah Naikkan Harga BBM di Tengah Konflik Timur Tengah

Pertimbangan dari usulan tersebut tak lain adalah harga BBM yang melonjak karena perang Iran dan Amerika Serikat (AS)-Israel.

Banyak negara yang akhirnya melakukan penghematan untuk mengurangi potensi krisis energi dalam negeri akibat perang di Timur Tengah.

Menurut JK, apabila pemerintah tetap mempertahankan subsidi BBM dan tidak menaikkan harga saat harga BBM dunia melambung, maka utang pemerintah akan semakin besar.

JK berpandangan, kenaikan utang justru lebih berbahaya dalam jangka panjang. Pada akhirnya, seluruh masyarakat Indonesia akan merasakan dampaknya.

Baca juga: PAN: Tidak Naiknya Harga BBM untuk Jaga Daya Beli Masyarakat

Di sisi lain JK tidak memungkiri, kenaikan harga BBM saat terjadi penyesuaian dan rasionalisasi harga minyak dunia mungkin akan menimbulkan protes masyarakat di awal.

Walakin, hal ini hanya perihal pilihan asal dijelaskan dengan baik.

"Jadi pilihan, ini masalah pilihan. Pengalaman saya 20 tahun memang kalau dijelaskan kepada rakyat dengan baik, rakyat akan menerima. 2005, 2014, tidak ada demo karena kita jelaskan dengan baik. Apalagi ini masalah eksternal. Eksternal itu artinya terpaksa bagi kita terpaksa karena dari luar," jelas JK.

Tag:  #sebut #saran #untuk #naikkan #harga #sesuai #data #terkini