Silaturahmi di Tengah Dunia yang Retak

SAAT artikel ini ditulis, sekitar 144 juta orang Indonesia sedang dalam perjalanan pulang. Mereka memadati jalan tol Trans Jawa, berdesakan di stasiun-stasiun kereta, mengantre di pelabuhan dan bandara.

Angka itu setara dengan populasi Rusia, atau gabungan penduduk Belanda, Belgia, dan Jerman.

Seluruh pergerakan massal ini dilakukan untuk satu tujuan yang sangat sederhana: bertemu keluarga, saling memaafkan, dan menyambung kembali tali yang mungkin renggang selama setahun terakhir.

Silaturahmi adalah kata yang tidak memiliki padanan persis dalam bahasa Inggris, apalagi dalam kosa kata diplomasi internasional. Ia berasal dari bahasa Arab silat al-rahim, yang secara harfiah berarti "menyambung ikatan rahim"—ikatan yang melampaui kepentingan, melampaui kalkulasi, dan melampaui perbedaan.

Dalam tradisi Islam Indonesia, silaturahmi telah berkembang jauh melampaui makna kekerabatan biologis.

Ia menjadi etika relasional yang universal: kewajiban untuk menjaga hubungan baik dengan semua orang, termasuk mereka yang berbeda dan mereka yang pernah menyakiti kita.

Di Lebaran 2026, konsep ini terasa lebih relevan dari sebelumnya. Bukan hanya untuk kehidupan personal, tetapi untuk tata kelola dunia yang sedang mengalami keretakan paling serius dalam beberapa dekade terakhir.

Dunia yang Kehilangan Bahasa untuk Berdamai

Mari kita lihat dunia tempat kita merayakan Lebaran tahun ini. Lima konflik bersenjata berlangsung secara simultan: Gaza yang telah merenggut lebih dari 72.000 jiwa, Ukraina yang memasuki tahun keempat perang, Sudan yang mencatat 13,6 juta orang mengungsi dalam krisis kemanusiaan terburuk di dunia, Myanmar yang lima tahun pascakudeta semakin terfragmentasi, dan perang baru di Iran yang memicu eskalasi regional setelah serangan militer AS-Israel pada akhir Februari lalu.

Baca juga: Air Keras dan Modernitas yang Belum Selesai

World Economic Forum dalam Global Risks Report 2026 menempatkan konfrontasi geoekonomi sebagai risiko nomor satu dunia, dengan 68 persen pakar melihat tatanan internasional sebagai terfragmentasi.

Yang lebih mengkhawatirkan daripada konflik itu sendiri adalah runtuhnya infrastruktur untuk menyelesaikannya.

Pemerintahan Donald Trump telah menarik AS dari 66 organisasi internasional, memangkas pendanaan ke badan-badan PBB secara drastis, dan secara eksplisit menyatakan bahwa era AS menyangga tatanan dunia telah berakhir.

Perang dagang AS-China mendorong tarif ke tingkat yang belum pernah terjadi sejak era Smoot-Hawley.

ASEAN, yang selama ini menjadi model regionalisme di Asia Tenggara, menghadapi tekanan fragmentasi ketika negara-negara anggotanya berlomba mencari kesepakatan bilateral dengan Washington.

Dunia sedang kehilangan bahasa untuk berdamai. Multilateralisme, yang selama delapan dekade menjadi mekanisme utama penyelesaian konflik, sedang dilucuti.

PBB nyaris lumpuh. Mediasi dianggap naif. Kekuatan militer dan ekonomi menjadi satu-satunya bahasa yang didengar.

Di tengah kekosongan inilah sebuah pertanyaan mengemuka: adakah aktor yang masih mampu berbicara dalam bahasa perdamaian yang otentik? Adakah negara yang memiliki modal peradaban untuk menjadi jembatan, bukan sekadar penonton?

Modal yang Tidak Dimiliki Negara Lain

Indonesia memiliki setidaknya empat modal peradaban yang, jika dikelola dengan serius, menjadikannya kandidat paling kuat untuk peran ini.

Modal pertama adalah tradisi silaturahmi itu sendiri. Ini bukan sekadar metafora. Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia di mana ratusan juta orang secara rutin melakukan ritual rekonsiliasi massal setiap tahun.

Mohon maaf lahir batin mengandung pengakuan radikal bahwa setiap pihak pasti pernah menyakiti, dan bahwa hubungan hanya bisa dilanjutkan jika ada kerendahan hati untuk mengakuinya.

Baca juga: Nyepi: Keheningan di Zaman yang Makin Bising

Bayangkan jika logika ini diterapkan dalam diplomasi: bukan siapa yang menang, bukan siapa yang lebih kuat, tetapi siapa yang cukup berani untuk mengakui bahwa perdamaian membutuhkan pengorbanan dari semua pihak. Indonesia memiliki pengalaman kultural yang mendalam tentang hal ini.

Modal kedua adalah warisan Spirit of Bandung. Konferensi Asia-Afrika 1955 bukan sekadar peristiwa sejarah. Ia adalah pernyataan bahwa negara-negara yang baru merdeka, yang tidak memiliki kekuatan militer atau ekonomi untuk memaksakan kehendaknya, tetap memiliki hak dan kemampuan untuk berbicara tentang tatanan dunia yang adil.

Semangat Bandung—solidaritas Global South, penolakan terhadap kolonialisme dalam segala bentuknya, dan keyakinan bahwa ada jalan di luar logika blok—tetap relevan di dunia 2026. Bahkan mungkin lebih relevan.

Ketika AS menarik diri dari multilateralisme dan tatanan berbasis aturan goyah, negara-negara Global South membutuhkan suara yang mengartikulasikan kepentingan mereka tanpa terjebak dalam rivalitas kekuatan besar.

Indonesia, dengan sejarah Bandung-nya, memiliki legitimasi historis untuk menjadi suara itu.

Modal ketiga adalah posisi strategis di ASEAN. Indonesia bukan sekadar anggota ASEAN; ia adalah primus inter pares, negara yang secara tradisional menjadi motor penggerak integrasi regional.

Pada saat ASEAN menghadapi tantangan paling berat dalam sejarahnya—dari krisis Myanmar hingga fragmentasi akibat tarif Trump—kepemimpinan Indonesia menjadi krusial.

Bukan kepemimpinan yang mendominasi, melainkan kepemimpinan yang memfasilitasi. Ini persis logika silaturahmi: bukan tentang siapa yang paling berkuasa di meja makan, tetapi siapa yang memastikan semua orang duduk di meja yang sama.

Modal keempat adalah identitas sebagai negara Muslim terbesar di dunia yang mempraktikkan demokrasi dan pluralisme.

Dengan 231 juta Muslim yang hidup berdampingan dengan komunitas Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu, Indonesia memiliki pengalaman riil dalam mengelola keragaman.

Lebaran 2026 jatuh berdekatan dengan Nyepi, hari raya Hindu Bali—dan dua perayaan itu tumpang tindih dalam satu minggu libur bersama tanpa konflik.

Ini bukan prestasi kecil. Di dunia di mana identitas agama semakin menjadi alat mobilisasi konflik, Indonesia menawarkan bukti hidup bahwa hal itu tidak harus terjadi.

Prof. Siti Ruhaini Dzuhayatin, Duta Besar Indonesia untuk Uzbekistan, menyebutnya sebagai modal diplomasi yang tidak dimiliki semua negara: "Islam di Indonesia memiliki wajah yang moderat, terbuka, dan seimbang."

Silaturahmi sebagai Strategi Diplomatik

Keempat modal ini bukan sekadar potensi abstrak. Ia bisa diterjemahkan ke dalam peran-peran konkret.

Dalam konteks Gaza, Indonesia sudah menunjukkan inisiatif dengan komitmen pasukan perdamaian dan keterlibatan di forum-forum internasional.

Baca juga: Pemotongan Gaji Pejabat: Serius atau Sekadar Gimik?

Langkah ini bisa diperdalam dengan menggunakan posisi unik Indonesia sebagai negara Muslim terbesar yang memiliki hubungan dengan semua pihak—termasuk negara-negara Arab, Turkiye, dan negara-negara Barat—untuk memfasilitasi dialog yang tidak mungkin dilakukan oleh aktor-aktor yang sudah terpolarisasi.

Doktrin bebas-aktif memberikan legitimasi untuk berbicara dengan semua pihak tanpa dianggap memihak.

Dalam konteks perang dagang dan fragmentasi ekonomi global, Indonesia memiliki peluang sebagai middle ground. Keanggotaan simultan di BRICS dan proses aksesi OECD menempatkan Indonesia di persimpangan yang unik.

Alih-alih dilihat sebagai inkonsistensi, dualitas ini justru bisa menjadi kekuatan: Indonesia bisa menjadi jembatan antara blok ekonomi yang semakin terpisah, menawarkan ruang dialog yang tidak dimiliki negara yang sudah terlalu terikat pada satu kubu.

Dalam konteks ASEAN, Indonesia memiliki tanggung jawab historis untuk menunjukkan bahwa solidaritas regional bukan kelemahan melainkan kekuatan.

Pada saat negara-negara ASEAN tergoda untuk bermain sendiri-sendiri demi kesepakatan bilateral dengan kekuatan besar, Indonesia bisa memimpin dengan menunjukkan bahwa posisi tawar kolektif sepuluh negara selalu lebih kuat dari posisi tawar individual.

Ini membutuhkan investasi diplomatik yang serius di kawasan—bukan sebagai pengganti diplomasi global, tetapi sebagai fondasinya.

Dan dalam konteks krisis multilateralisme, Indonesia memiliki kesempatan langka untuk merevitalisasi semangat Bandung dalam bentuk baru.

Ketika AS mundur dari organisasi-organisasi internasional, ada kekosongan yang bisa diisi oleh koalisi negara-negara Global South yang berkomitmen pada tatanan berbasis aturan.

Indonesia, dengan keanggotaannya di G20, BRICS, dan ASEAN, dengan sejarah Bandung-nya, dan dengan agenda kepemimpinan global yang semakin aktif, berada di posisi ideal untuk menginisiasi percakapan ini.

Pulang untuk Berangkat Lagi

Ada kebijaksanaan tersembunyi dalam ritme Lebaran yang sering terlewatkan. Mudik bukan sekadar pulang. Ia adalah pulang untuk berangkat lagi.

Orang Indonesia tidak pulang kampung untuk tinggal selamanya di sana. Mereka pulang untuk mengisi ulang sesuatu yang esensial—ikatan, identitas, kebersamaan—lalu kembali ke kota, ke tempat kerja, ke dunia yang lebih luas, dengan bekal yang diperbarui.

Mungkin inilah pelajaran yang bisa ditawarkan Indonesia kepada dunia yang retak. Bahwa perdamaian bukan tujuan akhir yang statis, melainkan proses yang harus terus diperbaharui—persis seperti silaturahmi yang dilakukan setiap tahun, bukan sekali untuk selamanya.

Bahwa menjaga hubungan membutuhkan kerendahan hati untuk meminta maaf dan kebesaran hati untuk memaafkan. Bahwa jembatan dibangun bukan oleh yang paling kuat, melainkan oleh yang paling sabar.

Baca juga: Ketika Rencana Menjatuhkan Teheran, Justru Berbalik ke Washington

Indonesia memiliki modal peradaban yang luar biasa untuk peran ini. Doktrin bebas-aktif memberikan kerangka. Semangat Bandung memberikan legitimasi. ASEAN memberikan platform. Pluralisme memberikan kredibilitas.

Dan 144 juta orang yang setiap tahun rela menempuh perjalanan ratusan kilometer hanya untuk berkata mohon maaf lahir batin memberikan bukti bahwa rekonsiliasi bukan utopia—ia adalah praktik hidup yang dilakukan bangsa ini secara rutin.

Di tengah dunia yang retak, di tengah perang yang tidak kunjung selesai, di tengah multilateralisme yang goyah, mungkin yang paling dibutuhkan bukan senjata yang lebih canggih atau perjanjian yang lebih tebal.

Mungkin yang dibutuhkan adalah sesuatu yang lebih sederhana: kesediaan untuk duduk bersama, mengakui bahwa kita semua pernah keliru, dan memulai percakapan yang jujur tentang bagaimana melanjutkan hidup berdampingan.

Indonesia tahu caranya. Kita melakukannya setiap Lebaran. Pertanyaannya sekarang adalah apakah kita bersedia menawarkan apa yang kita ketahui itu kepada dunia.

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir batin.

Tag:  #silaturahmi #tengah #dunia #yang #retak