Sidang Isbat 1 Syawal 1447 H: Ketika Langit Bertemu Protokol

KAMIS malam, 19 Maret 2026, di Auditorium Kementerian Agama, pemerintah melalui sidang isbat menetapkan 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026.

Keputusan itu diambil setelah paparan hisab dan laporan rukyat dari lebih dari 100 titik di seluruh Indonesia.

Sidang yang dipimpin Menteri Agama itu berlangsung tertutup sebelum diumumkan ke publik. Dasarnya sederhana: hilal belum cukup “hadir” dalam batas imkan rukyat untuk diyakini, sehingga Ramadhan pun digenapkan menjadi 30 hari.

Namun waktu, seperti yang diam-diam kita tahu, tidak hanya bergerak di langit.

Di meja panjang yang licin oleh protokol, keputusan itu tampak seperti hasil dari kalkulasi dan kesaksian. Sesungguhnya, ia juga gema dari sesuatu yang telah disiapkan jauh sebelumnya.

Idul Fitri, di negeri ini, bukan hanya momen ibadah. Ia adalah peristiwa kenegaraan.

Di Istana, rangkaian acara telah dirancang berlapis: shalat Id, lalu open house presiden yang mengundang ribuan orang. Protokol keamanan disusun berhari-hari, undangan telah disebar, konsumsi dipesan melalui mekanisme yang tak sederhana, tata ruang diatur dengan presisi.

Di kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah, pola yang sama berulang: halal bihalal, distribusi bantuan, pengamanan tempat ibadah, hingga penyesuaian jadwal pelayanan publik. Semua bergerak dalam satu asumsi yang tak boleh goyah: kepastian tanggal.

Jika sidang isbat memutuskan sesuatu yang berbeda dari perkiraan awal, maka yang terguncang bukan hanya kalender, tetapi keseluruhan orkestrasi itu.

Penyedia konsumsi harus memajukan distribusi dalam hitungan jam. Aparat harus menggeser skema pengamanan. Agenda kepala negara, yang terikat pada jadwal lintas institusi, harus disusun ulang dalam waktu yang nyaris mustahil.

Dalam logika birokrasi modern, seperti dikatakan Max Weber, dunia diatur oleh rasionalitas yang dapat dihitung. Segala sesuatu harus terencana, terukur, dan dapat diprediksi. 

Namun hilal, bulan sabit yang tipis itu, tidak selalu hadir sesuai kebutuhan manusia. Ia adalah kemungkinan, bukan kepastian.

Arus mudik memang sering disebut sebagai variabel terbesar. Pergerakan lebih dari 100 juta orang menuntut kepastian waktu agar sistem transportasi tidak kacau.

Namun, mudik hanyalah satu wajah dari peristiwa yang lebih luas. Yang sebenarnya sedang dikelola adalah ritus kolektif berskala nasional: bagaimana negara hadir, bagaimana kekuasaan menata simbol, bagaimana masyarakat bergerak dalam satu ritme.

Di titik ini, sidang isbat menjadi lebih dari sekadar forum penentuan. Ia adalah panggung legitimasi. Sebuah tempat keputusan yang secara praktis telah “didekati” oleh kesiapan administratif yang akhirnya diumumkan. Seolah langit diminta memberi persetujuan pada sesuatu yang sudah disiapkan bumi.

ANTARA FOTO/Aji Styawan Foto udara warga Muhammadiyah melaksanakan Shalat Idul Fitri 1447 Hijriah di Alun-alun Bung Karno, Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Jumat (20/3/2026). Jamaah Muhammadiyah di Indonesia menetapkan 1 Syawal 1447 Hijriah pada Jumat (20/3) atau satu hari lebih awal dibandingkan dengan penetapan pemerintah yang jatuh pada Sabtu (21/3). Namun, di luar meja sidang itu, realitas Indonesia tidak tunggal.

Ada warga yang memilih mengikuti keputusan pemerintah sebagai representasi ulil amri, demi keteraturan bersama.

Namun, ada pula yang mengikuti otoritas keagamaan lain, ormas yang menggunakan metode hisab atau rukyat dengan kriteria berbeda. Pilihan itu bukan semata-mata pembangkangan, melainkan bagian dari khazanah panjang ijtihad dalam tradisi Islam.

Sejarah menunjukkan bahwa perbedaan dalam penentuan awal bulan bukan hal baru. Ia pernah terjadi sejak masa awal Islam, ketika jarak geografis dan metode pengamatan melahirkan ragam penetapan. Dalam konteks itu, perbedaan bukan anomali. Ia adalah keniscayaan.

Negara lain memilih jalan berbeda. Turkiye menetapkan kalender hijriah secara hisab jauh hari, memberi kepastian penuh bagi sistem.

Saudi Arabia tetap mengandalkan rukyat, dengan segala dinamika dan kontroversinya. Malaysia mencoba menggabungkan keduanya dalam koordinasi regional.

Indonesia, seperti biasa, memilih merangkul. Dan karena itu, juga memikul. Ia menanggung beban untuk menyeimbangkan yang tak selalu bisa disatukan.

Di sinilah kebijaksanaan diuji. Bahwa mengikuti pemerintah adalah pilihan yang sah. Mengikuti ulama atau ormas yang diyakini juga pilihan yang sah. Yang menjadi persoalan bukan perbedaannya, melainkan bagaimana kita memaknainya.

Seperti diingatkan Hannah Arendt, filsuf dan salah satu ahli teori politik paling berpengaruh di abad ke-20, bahwa kehidupan bersama tidak dibangun oleh keseragaman. Ia ditegakkan oleh kesediaan bersama untuk hidup dalam perbedaan tanpa saling meniadakan.

Maka ketika Kamis, 19 Maret 2026, keputusan hasil sidang isbat dibacakan, dengan data, angka, dan laporan rukyat, yang sebenarnya terjadi mungkin lebih sederhana: negara dan masyarakat sedang bersepakat tentang waktu.

Karena Idul Fitri, pada hakikatnya, bukan sekadar soal tanggal. Ia adalah perayaan kembali ke fitrah. Kepada kejernihan hati, kemampuan memaafkan, dan kesediaan merangkul yang berbeda.

Maka ketika ada yang ber-Lebaran lebih dahulu, dan ada yang menyusul sehari kemudian, barangkali yang perlu dijaga bukanlah siapa yang paling tepat melihat bulan, tetapi siapa yang paling lapang menerima perbedaan.

Sebab bulan sabit dalam hilal itu selalu sama: tipis, nyaris tak terlihat, dan tidak pernah benar-benar milik siapa pun.

Dan barangkali, justru karena itu, ia mengajarkan sesuatu yang sederhana. Bahwa di bawah langit yang sama, kita tidak harus selalu seragam untuk tetap bersama.

Tag:  #sidang #isbat #syawal #1447 #ketika #langit #bertemu #protokol