Hasto: PDIP Tetap Tolak Pilkada Melalui DPRD

- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyebut, sikap partainya tetap menolak Pilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD.

Hasto mengatakan, keputusan menolak Pilkada melalui DPRD itu diambil usai mendengar aspirasi masyarakat. Lalu, membahas isu tersebut saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas).

“Melalui Rakernas yang pertama, merekomendasikan bahwa pilkada secara langsung, itulah sikap politik dari PDI Perjuangan,” kata Hasto di Surabaya, Sabtu (17/1/2026).

Menurut Hasto, Pilkada yang dipilih langsung oleh rakyat sesuai dengan amanat reformasi. Sebab, masyarakat memiliki kedaulatan dalam menentukan pemimpinnya sendiri.

“Dengan dipilih langsung, maka masa jabatan kepala daerah bersifat tetap lima tahun. Ada jaminan kepastian masa jabatan dan tidak mudah untuk dijatuhkan melalui parlemen,” ucap dia.

Selain itu, kata Hasto, Pilkada langsung juga bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab kepala daerah. Terutama, untuk menjalankan janjinya selama melakukan kampanye.

“Ini kan suara rakyat, kemudian di parlemen, di DPR RI (Republik Indonesia), kami yakin DPR RI juga akan mendengarkan suara rakyat tersebut,” ujar Hasto.

Lebih lanjut, Hasto mengungkapkan, PDIP akan membahas Pilkada langsung dengan pihak lain dalam waktu dekat. Dia pun yakin, sejumlah partai akan memberikan dukungan.

“Kami akan berdialog, lakukan langkah-langkah, memberikan penjelasan kepada pimpinan partai, pimpinan fraksi. Saya yakin semua juga punya komitmen yang sama terhadap rakyat,” tutup dia.

Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD kembali mencuat setelah disuarakan Presiden Prabowo Subianto dan Partai Golkar.

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan agar mekanisme pilkada pada pemilu mendatang dilakukan melalui DPRD.

Usulan tersebut disampaikan Bahlil di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat perayaan HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025).

“Khusus menyangkut pilkada, setahun lalu kami menyampaikan kalau bisa pilkada dipilih lewat DPRD saja."

"Banyak pro kontra, tapi setelah kita mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR kabupaten/kota biar tidak lagi pusing-pusing."

"Saya yakin ini perlu kajian mendalam,” kata Bahlil.

Tag:  #hasto #pdip #tetap #tolak #pilkada #melalui #dprd