Prabowo Diminta Klarifikasi Isu Lembaga Antikorupsi Uni Eropa Usut Dugaan Fee Pembelian Jet Mirage

Akademisi yang juga Pengamat Militer dan Pertahanan Connie Rahakundini Bakrie meminta Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto untuk mengklarifkasi soal isu yang berkembang mengenai pengusutan lembaga anti korupsi Uni Eropa (GRECO) terkait pembelian 12 pesawat tempur Mirage 2000-5 yang sudah batal.

Namun ada informasi mengenai dana fee yang sudah kadung diterima sebesar USD 20 juta.

Connie mengatakan hal itu saat ditanya wartawan mengenai beredarnya artikel yang ditulis oleh Jhon William dan diunggah di websiter Meta Nex dan MSN yang menyangkut masalah tersebut pada Jumat (9/2/2024).

“Sekali lagi kita menuntut saja sekarang untuk mengklarifikasi sendiri mungkin Pak Prabowo Subianto dipertanyakan. Karena di berita yang beredar itu dan diplomatic paper yang kita terima dan kawat yang kita terima adalah sekitar 40 persen dari komisi sudah diterima beliau di Qatar dengan dibawa jet pribadi,” kata Connie.

Baginya, hal itu yang paling mungkin dilakukan.

Semua tahu bahwa rencana pengadaan Mirage bekas itu sudah batal.

Namun demikian European Investigative Order (EIO) takkan berhenti karena ada dugaan penggelapan maupun mark up.

“EIO ini sangat correct terhadap kasus-kasus seperti ini. Jadi alutsista itu sangat hati-hati, jadi masalah ada penggelapan, ada mark up, itu sangat hati-hati,” katanya.

“Masalahnya sekarang ada dokumen bocor dari Ceko. Setahu saya kan begitu bahwa dokumen itu bocor kemudian terdeteksi. Setahu saya lagi EIO sudah mengirimkan ke kawat Kedutaan Besar di Jakarta mempertanyakan. Jadi sekarang yang dalam bahaya adalah EIO itu akan membongkar pasti, kenapa urutannya apa, apalagi kalau kita baca dokumennya,” urainya.

Connie mengaku tidak melakukan investigasi atas hal ini.

Ia hanya mendapat informasi dari rekan diplomatnya dan yang berada di sektor pertahanan.

“Sekali lagi saya tidak investigasi. Jadi saya cuma ngomong apa yang saya terima dari kawan-kawan diplomat, dari kawan-kawan pertahanan adalah di berita itu komisi 7 persen sudah diterima Pak Prabowo, dengan pesawat pribadi. Padahal yang mesti kita luruskan, satu Mirage sudah batal. Kedua yang kita mesti hati-hati-hati, Indonesia mesti hati-hati, tuntutan EIO ini akan panjang. Karena EIO melakukan ini dan akan sampai ke akarnya, benar atau tidaknya kan tidak tahu,” tambah Connie.

Apakah KPK perlu turun tangan membantu?

Connie menilai GRECO dan EIO jauh lebih powerfull dari KPK.

“Karena apa? Saya pikir, EIO itu punya elemen kuat sekali. Bayangkan saya saja sempat melihat kawat dia ke Kedutaan Amerika. Artinya EIO sangat menjaga kehormatan currency-nya dengan baik supaya dapat menjaga masyarakat dunia,” ujar Connie.

“Tugas kita sekarang, akhirnya adalah meyakinkan bahwa (proyek pengadaan) Mirage ini tidak ada, kemudian meyakinkan Pak Prabowo memang tidak menerima (fee) itu,”tandasnya.

Sebelumnya, viral di media sosial soal pemberitaan di media terkait Lembaga anti korupsi Uni Eropa yakni GRECO dikabarkan tengah menyelidiki skandal pembelian 12 pesawat tempur Mirage 2000-5 dari Qatar oleh Kemenhan yang dipimpin calon presiden (capres) nomor urut 02 Prabowo Subianto.

Pembelian pesawat tersebut diketahui disepakati senilai 792 juta USD atau sekira Rp12,3 triliun atau dibeli dengan harga satuan 66 juta USD (sekira Rp1,03 triliun).

Disadur dari Microsoft Network (msn.com), GRECO telah mengirimkan perwakilannya ke Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Jakarta pada 25 Januari 2024.

Dalam keterangannya, European Investigation Order (EIO) telah menggelar penyelidikan terhadap perusahaan asal Ceko yang menjembatani pembelian pesawat tempur Mirage 2000-5.

Penyelidikan tersebut merupakan bagian dari penyelidikan besar terhadap dugaan pengaruh Qatar atas para anggota parlemen Eropa untuk mengamankan kepentingan negara Timur Tengah tersebut.

Dalam penyelidikannya, GRECO meminta Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) untuk memberikan bantuan terhadap penyelidikan korupsi di internal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemenhan RI) terutama yang berkaitan dengan Qatar.

Dalam pemberitaan tersebut, disebutkan penyelidikan GRECO dan EIO berfokus pada transaksi bermasalah 12 pesawat tempur Mirage 2000-5 yang dibeli Kemenhan pada Januari 2023.

Padahal pesawat Mirage 2000-5 tersebut pernah ditawarkan Qatar kepada Indonesia secara gratis pada 2009 yang lalu.

Kala itu Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono menolak tawaran tersebut dengan pertimbangan biaya pemeliharan yang mahal.

Di artikel yang diunggah MSN ada bagian yang menyebut Prabowo sudah menerima komisi USD 20 juta, lengkapnya dituliskan sebagai berikut.

“Banyak pertanyaan yang muncul mengenai kesepakatan pembelian jet tempur yang dilakukan Prabowo pada Januari 2023, dimana Indonesia harus membayar $792 juta untuk 12 pesawat Mirage 2000-5 yang sebelumnya digunakan oleh Angkatan Udara Qatar.

Ditunda

Di sisi lain, awal tahun ini Pemerintah RI melalui Kementerian Pertahanan disebut menunda rencana pembelian 12 pesawat Mirage 2000-5 bekas dari Qatar.

Juru Bicara Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Dahnil Anzar mengatakan, penundaan itu dilakukan karena keterbatasan fiskal. “Karena ada keterbatasan fiskal, maka rencana pembelian pesawat Mirage 2000-5 tersebut ditunda,” kata Dahnil dalam keterangannya, Kamis (4/1/2023) lalu dikutip dari Kompas.com.

Pembeliaan 12 unit Mirage 2000-5 dari Angkatan Udara Qatar itu mulanya untuk menutup gap kesiapan tempur TNI Angkatan Udara yang disebabkan banyaknya pesawat tempur TNI AU habis masa pakainya.

Selain itu, sejumlah pesawat tempur TNI AU juga sedang dimodernisasi.

Dengan dibatalkannya pembelian Mirage 2000-5, Dahnil mengatakan bahwa pemerintah akan melaksanakan pembaruan teknologi atau retrofit terhadap pesawat-pesawat tempur lama TNI AU.

Dibantah Yusril

Sementara itu, Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran yakni Yusril Ihza Mahendra membantah seluruh isi pemberitaan Meta Nex dengan judul ‘Indonesia Prabowo Subianto EU Corruption Investigation’ yang terbit hari ini, Jumat (9/2/2024).

Dalam pemberitaan itu, Prabowo disebut terlibat dugaan korupsi dan penyuapan senilai 55,4 juta USD dalam pembelian pesawat jet tempur Mirage bekas dengan Pemerintah Qatar.

Uang itu disebut-sebut dijadikan modal Prabowo maju ke Pilpres 2014. Berita dari sumber itu kemudian dikutip oleh berbagai media di tanah air.

Yusril memastikan informasi terkait adanya investigasi dugaan korupsi dalam pembelian 12 pesawat tempur Mirage 2000-5 bekas dari Qatar adalah hoaks.

“Berita tersebut adalah hoaks terbesar yang dilakukan media asing jelang pencoblosan tanggal 14 Februari. Berita hoaks tersebut adalah sebuah pembusukan politik,” kata Yusril dari keterangan tertulis, Jumat (9/2/2024) malam dikutip dari Warta Kota.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini menjelaskan, pembelian pesawat bekas dengan Qatar tidak pernah dilaksanakan karena keterbatasan anggaran negara.

Meski perjanjian telah disapakati, sambung Yusril, namun pemerintah Indonesia batal membeli pesawat bekas tersebut.

“Tidak ada penalti apapun kepada pemerintah RI akibat pembatalan itu,” jelasnya.

Guru besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia itu menambahkan, Pemerintah Qatar memang menginginkan Indonesia membeli pesawat bekas tersebut secara tunai, namun pemerintah Indonesia ingin membelinya dengan cara kredit.

“Sebab itu, kita menggunakan agen perusahaan dari Republik Czech. Namun karena keterbatasan anggaran kita, pembelian dengan cara utang, itupun akhirnya tidak jadi dilaksanakan,” tegas Yusril.

Yusril pun membantah soal investigasi yang dilakukan badan anti korupsi Uni Eropa kepada Menhan Prabowo terkait pembelian pesawat bekas tersebut. Dia pun memastikan tidak ada pemeriksaan kepada Prabowo.

“Kalau investigasi itu ada, maka pihak Qatar dan agen dari Czech juga akan lebih duluan diinvestigasi, tetapi hal itu tidak terjadi,” ucapnya.

Yusril pun mengimbau seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak begitu saja mempercayai berita yang sumbernya tidak kredibel.

Dia mengajak seluruh masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh dengan pemberitaan-pemberitaan yang berisi pembusukan politik.

Sumber: Tribunnews.com/Warta Kota

Tag:  #prabowo #diminta #klarifikasi #lembaga #antikorupsi #eropa #usut #dugaan #pembelian #mirage