Menhan Sjafrie Minta Pandangan Purnawirawan dan Pakar soal Dewan Pertahanan Nasional

Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengumpulkan purnawirawan jenderal TNI dan Polri serta pakar tata negara di Gedung Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI, Jakarta, Jumat (13/6/2025) pagi.

Sjafrie mengatakan, pertemuan itu digelar untuk mendengar pandangan para purnawirawan dan pakar mengenai Dewan Pertahanan Nasional (DPN) yang baru dibentuk.

"Saya sebagai ketua harian Dewan Pertahanan Nasional berencana memberikan sedikit gambaran mengenai DPN dengan implementasinya sekaligus bisa mendapatkan pandangan-pandangan dari bapak-bapak sekalian dalam rangka pekerjaan Dewan Pertahanan Nasional," kata Sjafrie saat membuka rapat.

Sjafrie juga menyampaikan bahwa rapat ini bisa terlaksana atas izin Presiden Prabowo Subianto selaku Ketua DPN.

"Saya berterima kasih, pada pagi ini mengundang para tokoh nasional, para pakar, khususnya yang berlatar belakang tata negara pada kesempatan pagi hari ini atas izin Bapak Presiden RI," ujar Sjafrie.

Sjafrie lantas menyinggung payung hukum pembentukan DPN, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, khususnya Pasal 15.

Pasal ini mengamanatkan pembentukan DPN sebagai lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pembentukan DPN juga diimplementasikan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 202 Tahun 2024 tentang Dewan Pertahanan Nasional.

Peraturan ini mengatur berbagai aspek DPN, mulai dari susunan anggota, tugas, dan fungsi.

Diberitakan sebelumnya, ada sejumlah purnawirawan dan pakar hukum tata negara yang diundang oleh Sjafrie.

Selain Sjafrie dan Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto, rapat ini turut diikuti sejumlah penasihat khusus Presiden Prabowo Subianto, yakni Wiranto, Dudung Abdurachman, dan Purnomo Yusgiantoro.

Sejumlah eks kepala staf juga hadir, antara lain, eks Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI (Purn) Siwi Sukma Adji dan eks Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI (Purn) Ida Bagus Putu Dunia.

Dua eks Kapolri yaitu Jenderal Polisi (Purn) Sutanto dan eks Kapolri Jenderal Polisi (Purn) Bambang Hendarso Danuri pun ikut hadir.

Dari tokoh nonmiliter, ada pakar hukum tata negara sekaligus pengacara Refly Harun, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, mantan Menteri Sekretaris Negara Bambang Kesowo hingga eks Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie yang mengikuti rapat ini.

Tag:  #menhan #sjafrie #minta #pandangan #purnawirawan #pakar #soal #dewan #pertahanan #nasional