Singkat Menkes Budi Ditanya Soal ''Reshuffle''

- Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin angkat bicara soal desakan reshuffle terhadap dirinya dari sejumlah pihak.

Budi hanya singkat menjawab, dicopot atau tidaknya ia dari posisi Menkes sebaiknya ditanyakan kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Wah, itu haknya beliau. Tanya beliau, ya," ujar Budi di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/6/2025).

Budi juga tidak menjawab apakah ia mendapatkan teguran imbas dari sejumlah pernyataannya dalam beberapa waktu terakhir.

Mulai dari orang yang menerima gaji Rp 15 juta lebih pintar hingga ukuran celana di atas 32 akan lebih cepat menghadap Allah.

Budi justru mengaku, dirinya mendapatkan senyuman dari Prabowo.

"Dapat senyuman," ujar Budi singkat lagi.

Sudah Kelewatan

Seruan agar Prabowo mengganti atau me-reshuffle Budi datang dari Ikatan Alumni (ILUNI) Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI).

Budi yang merupakan Menkes sejak era Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) itu dinilai sudah kelewatan dalam sejumlah hal berkaitan dengan kesehatan.

"Kami menyerukan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengganti Menteri Kesehatan. Jadi saya (katakan) jelas, karena sudah kelewatan," ujar Ketua Iluni FKUI, Wawan Mulyawan di Gedung FKUI Salemba, Jakarta, Selasa (20/5/2025).

Sejumlah sikap Menkes Budi yang dianggap sudah kelewatan berkaitan dengan pendidikan kedokteran dan pelayanan kesehatan.

Bahkan, pihak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) di bawah pimpinan Budi dinilai tak mendengar masukan dari Iluni FKUI sebelum pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

"Mohon maaf, (Kemenkes) hanya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Kami bertemu langsung dengan Pak Menkes saat itu, beraudiensi, memaparkan revisi dan kami ajukan," ujar Wawan.

Karenanya, Iluni FKUI mendukung sikap guru besar FKUI yang menyuarakan evaluasi terhadap kebijakan Kemenkes.

"Kami yakin bahwa ketika melawan dan memperjuangkan yang benar, seluruhnya pasti akan mendukung, termasuk masyarakat," ujar Wawan.

Hak Prerogatif Presiden

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi mengatakan, perombakan atau reshuffle merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai Presiden.

Ia menyebut, Prabowo tentu memiliki penilaian dan pertimbangan terhadap kinerja menteri-menterinya di Kabinet Merah Putih.

"Apa kelebihan, apa kekurangan, masih dibutuhkan atau tidak, ini masih bisa dipertahankan atau tidak, Presiden tentu punya penilaian yang lebih menyeluruh," ujar Hasan saat memberikan keterangan di Kantor PCO, Jakarta, Senin (3/6/2025).

"Tapi kapan dan siapa orang yang akan terkena reshuffle, itu betul-betul hak prerogatif Presiden," sambungnya.

Ia melanjutkan, isu reshuffle yang muncul beberapa waktu belakangan hanyalah sebatas spekulasi di publik.

Meskipun Hasan menyebut, perombakan kabinet dapat dilakukan kapan saja oleh Prabowo sebagai presiden.

"Tapi sepanjang tidak diumumkan oleh Presiden, tidak disampaikan langsung oleh Presiden. Karena yang berhak menyampaikan ini kan hanya Presiden. Orang yang di luar kan nebak-nebak saja, melakukan spekulasi saja," ujar Hasan Nasbi.

Tag:  #singkat #menkes #budi #ditanya #soal #reshuffle