Kasus Korupsi Ijin Tambang, Kejaksaan Agung Periksa Sekretaris dan Eks Direktur PT Timah

- Kejaksaan Agung memeriksa delapan saksi terkait kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah ijin usaha pertambangan (IUP) perusahaan negara, PT Timah di Bangka.

Empat di antaranya, merupakan bagian dari perusahaan negara, PT Timah.

"Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus memeriksa 8 orang saksi yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan di PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana dalam keterangannya.

Dari PT Timah, tim penyidik menggali keterangan sekretaris perusahannya yang masih aktif menjabat.

"Saksi yang diperiksa ialah AUB selaku Sekretaris Perusahaan PT Timah Tbk/ Kepala Divisi Keuangan PT Timah Tbk," kata Ketut.

Kemudian keterangan juga digali dari dua mantan direkturnya.

Kali ini, mantan pejabat direksi yang diperiksa ialah Direktur Keuangan periode 2017 hingga 2018 dan Direktur Operasi & Produksi periode 2020 beserta stafnya.

"EA selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk tahun 2017 sampai 2018, AP selaku Direktur Operasi dan Produksi PT Timah Tbk tahun 2020, serta EZS selaku Staf Direktur Operasi dan Produksi PT Timah Tbk," ujar Ketut.

Adapun empat saksi lain yang diperiksa merupakan petinggi perusahaan swasta.

Di antaranya merupakan direktur utama hingga owner perusahaan, yakni:

Menurut Ketut, pemeriksaan saksi ini merupakan bagian dari upaya pengumpulan alat bukti.

Hal itu dimaksudkan untuk memperkuat pembuktian perkara yang statusnya masih penyidikan umum ini.

"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud," katanya.

Status perkara korupsi pada PT Timah ini sendiri ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan pada Kamis (12/10/2023).

Hingga kini belum ditetapkan seorangpun tersangka.

"Kasus ini baru dinaikkan dari proses penyelidikan ke penyidikan umum tanggal 12 Oktober 2023," ujar Ketut.

Meski belum ada tersangka, sejauh ini tim penyidik menemukan adanya potensi kerugian negara dari hasil tambang timah yang dijual kepada PT Timah secara ilegal.

Sebabnya, hasil tambang itu diperoleh dari kerja sama pengelolaan lahan PT Timah Tbk dengan pihak swasta secara ilegal.

"Adanya kerja sama secara ilegal antara PT Timah dengan pihak lain, yaitu pihak swasta, di mana kerja sama tersebut menghasilkan hasil tambang timah yang dibeli kembali secara ilegal oleh PT Timah sehingga menyebabkan potensi kerugian negara dalam perkara ini," katanya.

Tag:  #kasus #korupsi #ijin #tambang #kejaksaan #agung #periksa #sekretaris #direktur #timah