[POPULER MONEY] Deretan Bisnis Widiyanti Putri, Menteri Prabowo Terkaya | Korban PHK di Jakarta Tembus 17.085 Orang Sepanjang 2024

1. Deretan Bisnis Widiyanti Putri, Menteri Prabowo Paling Kaya

Para menteri kabinet Merah Putih kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tercatat, Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana memiliki harta kekayaan terbanyak dibandingkan para menteri lainnya. Kekayaannya mencapai Rp 5,4 triliun. Bahkan, kekayaan Widiyanti Putri Wardhana lebih besar dibandingkan atasannya, Presiden Prabowo Subianto yang kekayaanya tercatat sebesar Rp 2 triliun.

Dalam dokumen LHKPN, Widiyanti punya 7 bidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Jakarta Selatan, nilai totalnya mencapai Rp 152 miliar.

Widiyanti juga memiliki alat transportasi dan mesin dengan nilai keseluruhan sebesar Rp 19,4 miliar. Deretan mobil yang ia miliki adalah Mercedes Benz, Toyota Vellfire, Bentley Continental, Land Rover Range Rover, Bentley Flying Spur, Lexus LM350H, dan Lexus LS500H.

Selengkapnya klik di sini.

2. Terbukti Monopoli, Google Didenda Rp 202,5 Miliar oleh KPPU

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan denda Rp 202,5 miliar kepada Google LLC.

Lembaga anti monopoli itu menyebutkan, Google LLC terbukti melakukan praktik monopoli (Pasal 17) dan menyalahgunakan posisi dominan untuk membatasi pasar dan pengembangan teknologi (Pasal 25 ayat (1) huruf b) dalam Perkara No. 03/KPPU-I/2024 tentang Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Penerapan Google Play Billing System.

"Atas pelanggaran tersebut, Majelis Komisi menjatuhkan denda Rp 202,5 miliar dan memerintahkan Google LLC menghentikan kewajiban penggunaan Google Play Billing dalam Google Play Store," ujar Deswin Nur, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama pada Sekretariat Jenderal KPPU, dalam keterangannya, Rabu (22/1/2025).

Selengkapnya klik di sini.

3. Menteri ATR Batalkan Sejumlah Sertifikat Pagar Laut Tangerang Karena Cacat Prosedur

Menteri Agraria Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid mengatakan, pihaknya membatalkan sejumlah sertifikat hak guna bangunan (SHGB) yang terbit di kawasan pagar laut Tangerang, Provinsi Banten.

Menurut Nusron, pembatalan itu sudah memenuhi syarat peninjauan ulang maupun syarat pembatalan.

"Karena itu sudah mempunyai syarat cukup untuk meninjau ulang dan membatalkan sertifikat tersebut," ujar Nusron di sela-sela kegiatan pembongkaran pagar laut di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (22/1/2025).

Nusron lantas menjelaskan, pembatalan bermula dari penelusuran terhadap sejumlah sertifikat dari total 263 sertifikat yang sebelumnya teridentifikasi.

Selengkapnya klik di sini.

4. Korban PHK di Jakarta Tembus 17.085 Orang Sepanjang 2024

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat jumlah tenaga kerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang 2024 mencapai 77.965 orang.

Dari jumlah itu, jumlah korban PHK di Jakarta adalah yang tertinggi. Angka pekerja korban PHK ini meningkat 13.080 orang dibandingkan periode 2023 yang terdapat 64.855 orang tenaga kerja yang terdampak PHK.

Pada 2023, provinsi yang paling banyak menyumbang angka PHK ialah Jawa Barat yaitu sekitar 29,63 persen dari jumlah keseluruhan

Mengutip data Kemenaker yang dipublikasikan di situs Satudata, provinsi dengan jumlah tenaga kerja korban PHK yang paling banyak di tahun lalu ialah DKI Jakarta yakni 17.085 orang.

Selengkapnya klik di sini.

5. Kekisruhan soal Sertifikat HGB Pagar Laut Tangerang, Siapa yang Terbitkan?

Keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer (km) di Kabupaten Tangerang terus menyita perhatian publik. Pagar laut di Tangerang ini membentang melintasi 6 kecamatan tanpa diketahui dengan jelas tujuan dan kepemilikannya. Kehadiran pagar laut misterius itu pun dikeluhkan para nelayan setempat karena mengganggu aktivitas mereka.

Berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten, sekitar 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya terkena dampak langsung dari pagar laut itu, yang memengaruhi sekitar 21.950 jiwa secara ekonomi.

Selain itu, keberadaan pagar laut ini juga dikhawatirkan dapat merusak ekosistem laut di wilayah tersebut. Pemerintah pun merespons keluhan masyarakat dengan melakukan penyelidikan terkait perizinan di kawasan yang terpasang pagar laut itu.

Usut punya usut, ternyata wilayah yang dipasang pagar laut memiliki sertifikat dalam bentuk Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Selengkapnya klik di sini.

Tag:  #populer #money #deretan #bisnis #widiyanti #putri #menteri #prabowo #terkaya #korban #jakarta #tembus #17085 #orang #sepanjang #2024