Survei Litbang Kompas: 100 Hari Prabowo-Gibran, Responden Soroti Kondisi Ekonomi hingga Lapangan Kerja

- Sejumlah permasalahan di bidang ekonomi menjadi penyebab ketidakpuasan terhadap kinerja 100 hari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hal ini terungkap dalam Survei Kepemimpinan Nasional 100 Hari Pemerintahan Prabowo - Gibran yang dirilis Litbang Kompas.

Dalam survei kinerja 100 Hari Prabowo Gibran tersebut, terungkap bahwa sebanyak 80,9 persen responden merasa puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Sementara itu, 19,1 persen mengaku tidak puas.

Ada beberapa alasan ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah. Alasan teratas adalah lantaran bantuan sosial (Bansos) tidak merata dan tidak tepat sasaran, yang diungkap oleh 29,2 persen.

FREEPIK/RAWPIXEL.COM Ilustrasi lowongan kerja.

Kemudian, sebanyak 19,5 persen responden mengaku tidak puas terhadap pemerintah karena faktor ekonomi dan ketersediaan lapangan kerja, seperti ekonomi belum stabil atau sulit mendapatkan pekerjaan maupun lapangan kerja minim.

Selanjutnya, sebanyak 17,1 persen responden menyatakan tidak puas terhadap pemerintah karena harga kebutuhan pokok atau sembako mahal.

Secata umum, tingkat keyakinan umum terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran adalah 89,4 persen responden merasa yakin, sementara 10,6 persen responden mengaku tidak yakin.

Sebagai informasi, dalam melakukan survei ini, Litbang Kompas melakukan survei periodik dengan wawancara tatap muka, selama periode 4 sampai 10 Januari 2025. Sebanyak 1.000 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia.

 

Adapun tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. Sementara itu, “margin of error” penelitian sekitar 3,10 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Meskipun demikian, kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi.

Survei dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas (PT Kompas Media Nusantara).

SLAMET WIDODO #---Ratusan penarik becak memadati halaman kantor Polres Trenggalek Jawa Timur, untuk menerima bantuan sosial, Rabu (03/04/2024)---#

Tantangan penyaluran bansos versi pemerintah

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengungkapkan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penyaluran bansos.

Dalam keterangan resmi yang disampaikan pada Selasa (14/1/2025), Gus Ipul mengungkapkan bahwa penyaluran bansos menghadapi beberapa kendala, di antaranya adalah inclusion error, exclusion error, dan data tunggal.

“Inclusion error adalah kesalahan dalam data, yang seharusnya tidak tercatat tetapi masuk sebagai penerima bansos,” kata Gus Ipul.

Ia juga menjelaskan bahwa exclusion error merupakan kesalahan data yang seharusnya tercatat tetapi tidak tercatat sebagai penerima bansos.

Gus Ipul menekankan pentingnya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang mencakup data yang dinamis serta pembaruan terkait perubahan seperti kematian dan perpindahan domisili.

“Proses validasi dan verifikasi terus dilakukan untuk meminimalkan kesalahan,” ujar dia.

Strategi penyaluran bansos

Gus Ipul mengaku, ada tiga langkah strategis yang disiapkan Kemensos untuk mengoptimalkan penyaluran bansos agar tepat sasaran.

Langkah pertama adalah pra-penyaluran, meliputi penyesuaian regulasi seperti revisi Peraturan Menteri Sosial (Permensos) tentang pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan pelaksanaan program Sembako.

“Ini juga termasuk pembentukan satgas penyaluran dan penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM),” kata Gus Ipul dalam keterangan resmi, Selasa (14/1/2025).

 

KOMPAS.com / Ramdhan Triyadi Bempah Anda bisa memilih melakukan pengecekan NIK KTP penerima bansos di situs resmi Cek Bansos atau bisa juga cek bansos NIK KTP dari aplikasi.

Langkah kedua, penyaluran bansos direncanakan dilakukan serentak dengan pengawasan ketat melalui desk pengaduan. Pendampingan sosial akan dilakukan untuk memastikan ketepatan distribusi bantuan.

“Kami ingin bansos tidak hanya menjadi perlindungan sosial, tetapi juga pemberdayaan masyarakat agar mereka bisa mandiri dan keluar dari kemiskinan," ujar Gus Ipul.

Terakhir adalah evaluasi dan pemutakhiran data. Kemensos akan memperbarui data penerima bansos secara berkala untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

Gus Ipul menjelaskan bahwa triwulan pertama tahun ini masih menggunakan data lama. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional digunakan secara penuh mulai triwulan kedua atau ketiga.

“Kami akan memastikan tidak ada lagi ASN (aparatur sipil negara), TNI, Polri, atau pihak lain yang tidak berhak mendapatkan bansos,” katanya.

Ketidakpastian hantui ekonomi Indonesia

Pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai masih akan menghadapi tantangan di sektor ekonomi tahun depan. Namun demikian, Indonesia dinilai telah mampu menentukan arah pertumbuhan sesuai target.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani mengatakan, eskalasi global semakin kompleks dan risiko geoekonomi kembali meningkat.

“Namun, Indonesia berhasil dalam menavigasi pertumbuhan ekonomi, investasi, serta ekspor barang dan jasa di tengah berbagai krisis yang terjadi, bahkan dapat tumbuh tinggi di atas rata-rata global, meskipun pertumbuhan ekonomi yang mandek di kisaran 5 persen bahkan masih merasakan scarring effect akibat pandemi Covid-19 menjadi catatan kritis,” kata dia dalam Hana Bank Economic Outlook 2025.

FREEPIK/PIKISUPERSTAR Ilustrasi pertumbuhan ekonomi.

Sementara, itu Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menyoroti beberapa tantangan yang dihadapi Kabinet Merah Putih, meliputi ketidakpastian global dan dinamika internal.

Lebih lanjut Yunarto menjelaskan, arah kebijakan ekonomi pemerintahan yang baru mengedepankan ekonomi dorongan besar (big push), proteksionisme, dan reindustrialisasi atau padat karya.

Adapun, sektor-sektor yang menjadi prioritas antara lain pangan, industrialisasi, infrastruktur, energi, pemerataan, sumber daya manusia, dan tata kelola.

Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,1 persen pada tahun 2025 dan 2026. Angka ini menunjukkan kestabilan meski di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan 2,7 persen pada periode yang sama.

Dikutip dari Kontan, Senin (20/1/2025), dalam laporan Global Economic Prospects edisi Januari 2025, Indonesia tetap menjadi salah satu dari sedikit negara berkembang yang berhasil mempertahankan momentum pertumbuhan ekonominya.

Faktor pendukung termasuk peningkatan permintaan domestik, kebijakan fiskal yang konsisten, dan pertumbuhan perdagangan yang tetap stabil.

Namun, risiko global seperti ketegangan geopolitik, perubahan kebijakan perdagangan, dan dampak perubahan iklim tetap menjadi ancaman yang perlu diantisipasi.

Lapangan kerja dan pengangguran jadi PR pemerintah

Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Yassierli mengungkapkan sejumlah tantangan di bidang ketenagakerjaan pada 2025. Pertama, potensi jutaan generasi Z (Gen-Z) yang memasuki usia kerja. Di sisi lain, saat ini terdata jumlah angka pengangguran sekitar 7,5 juta orang.

 

ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya Sejumlah pencari kerja antre saat mengikuti Pameran Bursa Kerja di Depok Town Square, Kota Depok, Jawa Barat, Selasa (30/7/2024). Dinas Tenaga Kerja Kota Depok menggelar bursa kerja yang diikuti 40 perusahaan dengan 2.105 lowongan pekerjaan yang bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran.

Selain itu, ada pula persoalan tenaga kerja informal yang saat ini jumlahnya sekitar 53 persen dari seluruh pekerja secara nasional.

“Kita punya 53 persen tenaga kerja di sektor informal, dengan pendidikan paling tinggi tingkat sekolah menengah pertama (SMP) dan ini adalah masalah kita," ujar Yassierli dilansir siaran pers Kemenaker, Jumat (27/12/2024).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat masih ada 7,47 juta rakyat Indonesia yang menganggur pada Agustus 2024. Ini setara dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 4,91persen.

Jumlah pengangguran tersebut meningkat jika dibandingkan dengan Februari 2024 sebanyak 7,20 juta pengangguran. Namun, jika dibandingkan dengan Agustus 2023 yang sebesar 7,99 juta, angka tersebut turun.

Pada Agustus 2024, tingkat pengangguran terbuka laki-laki sebesar 4,90 persen, lebih rendah dibanding tingkat pengangguran terbuka perempuan yang sebesar 4,92 persen.

Tingkat pengangguran terbuka laki-laki dan perempuan turun dibandingkan Agustus 2023, masing-masing sebesar 0,52 persen poin dan 0,23 persen poin.

Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat jumlah tenaga kerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mencapai 64.751 pekerja selama Januari sampai 18 November 2024.

Jumlah pekerja terkena PHK ini bertambah 804 pekerja dari data Januari-Oktober 2024 yang angkanya 63.947 pekerja.

"Total PHK per 18 November 2024 64.751 tenaga kerja," ujar Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemenaker Indah Anggoro Putri saat dihubungi Kompas.com, Senin (18/11/2024).

Tag:  #survei #litbang #kompas #hari #prabowo #gibran #responden #soroti #kondisi #ekonomi #hingga #lapangan #kerja