[POPULER MONEY] Disebut Siap Mundur, Sri Mulyani ke Swiss | Luhut Sebut Pemerintah Mau Tunda Kenaikan Pajak Hiburan 40-75 Persen

1. Disebut Siap Mundur, Sri Mulyani Hadiri Pertemuan WEF di Swiss

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati disebut-sebut siap untuk mengundurkan diri dari kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ekonom senior Faisal Basri.

Di tengah isu tersebut, Sri Mulyani terpantau masih aktif menjalankan tugasnya sebagai menteri keuangan RI.

Saat ini dia sedang menghadiri rangkaian acara Forum Ekonomi Dunia (WEF) 2024 di Davos, Swiss. Bendahara negara telah tiba di Davos sejak 14 Januari lalu.

"Meski di tengah salju dan cuaca dingin, semangat untuk membangun kolaborasi dan mengatasi permasalahan dunia harus tetap berjalan," tulis Sri Mulyani, dalam unggahan akun resmi Instagram-nya, dikutip Kamis (18/1/2024).

Dalam acara pertemuan tahunan tersebut, Sri Mulyani tampak aktif menghadiri dan berpartisipasi berbagai kegiatan. Mengawali lawatan kerjanya, ia sempat bertemu langsung dan bertukar pikiran dengan CEO Youtube Neal Mohan.

Selengkapnya klik di sini.

2. Fenomena "Makan Tabungan" dan Simpanan Masyarakat yang Melandai

Tabungan masyarakat Indonesia yang tercermin dari dana pihak ketiga (DPK) perbankan mengalami perlambatan pertumbuhan. Hal itu dikhawatirkan mengacu pada fenomena masyarakat yang mulai makan tabungan (mantab) untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, secara umum dana pihak ketiga (DPK) perbankan masih dalam tren pertumbuhan.

Sebagai gambaran, tabungan di atas Rp 5 miliar masih terus bertumbuh. Tren pertumbuhan tersebut juga masih terjadi pada tabungan masyarakat dengan nominal di atas Rp 100 juta.

"Cuma (tabungan) yang di bawah Rp 1 juta agak melambat. Itu belum tentu mereka mantab (makan tabungan)," kata dia usai acara groundbreaking pembangunan gedung Arthaadhyasa kantor LPS di Ibu Kota Nusantara (IKN), Rabu (17/1/2024).

Selengkapnya klik di sini.

3. Debat Keempat Pilpres, Isu Mobil Listrik dan "Food Estate" Bisa Jadi Bahasan Utama

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menyelenggarakan debat keempat Pemilu Presiden (Pilpres) 2024. Debat keempat dijadwalkan digelar pada Minggu, 21 Januari 2024.

Debat yang jadi debat kedua bagi calon wakil presiden (cawapres) itu akan membahas topik energi, sumber daya alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat dan desa.

Ekonom sekaligus Director of Digital Economy Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menuturkan, dalam debat cawapres mendatang menarik melihat kelanjutan program-program mengenai lingkungan yang sudah berjalan.

"Terlebih program seperti Just Energy Transition Partnership (JETP) belum banyak disinggung, mungkin debat cawapres menjadi momen untuk mengenalkan program tersebut," kata dia kepada Kompas.com, Kamis (18/1/2024).

Ia menambahkan, debat cawapres mendatang juga seharusnya membahas topik mengenai pengembangan mobil listrik.

"Apakah ada kelanjutan dari program saat ini, seperti subsidi kendaraan listrik. Atau bahkan perlu diperluas bahan bakar listrik yang masih menggunakan batu bara," imbuh dia.

Selengkapnya klik di sini.

4. Luhut Sebut Pemerintah Mau Tunda Kenaikan Pajak Hiburan 40-75 Persen

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah akan menunda penerapan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) jasa hiburan sebesar 40-75 persen.

Luhut mengatakan, pihaknya sudah mengumpulkan beberapa instansi terkait untuk membahas isu kenaikan pajak tempat hiburan tersebut.

"Ya memang kemarin saya justru sudah dengar itu dan saya langsung kumpulkan instansi terkait masalah itu, termasuk Pak Gubernur bali dan sebagainya. Jadi kita mau tunda dulu saja pelaksanaannya," kata Luhut melalui akun resmi Instagramnya @luhut.pandjaitan, Rabu (17/1/2024).

Luhut mengatakan, kebijakan tersebut tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga Komisi XI DPR RI. Karenanya, ia memutuskan aturan tersebut dievaluasi.

Selengkapnya klik di sini.

5. Saham Hiburan, Properti, dan Mal "Tersengat" Sentimen Kenaikan Pajak Hiburan

Kenaikan pajak hiburan dinilai membebankan sektor properti dan mal.

Pada akhir perdagangan, Rabu (17/1/2024) saham-saham sektor properti dan mal mengalami penurunan. Founder WH Project William Hartanto mengatakan, sejak adanya peningkatan pajak hiburan, para pelaku pasar merespons negatif kebijakan itu.

Hal ini tecermin dalam penurunan harga saham-saham yang terkait dengan industri tersebut.

“Sejak adanya peningkatan pajak hiburan, maka terjadi respons negatif pelaku pasar pada saham-saham yang terkait dengan industri hiburan seperti property (mal),” kata William dalam analisisnya.

Walau demikian, sentimen penurunan harga saham yang terjadi kemarin tak hanya disebabkan oleh beleid tersebut, tapi juga suku bunga, inflasi AS, dan pertumbuhan ekonomi China.

“Terlihat sentimen negatif cukup banyak, di sisi lain, kemungkinan dimulainya era suku bunga rendah sepertinya masih lama, melihat data inflasi Amerika yang belum berhasil ditekan lebih lanjut,” tambah William.

Beberapa saham properti dan mal yang mengalami penurunan pada akhir perdagangan kemarin di antaranya, Pakuwon Jati (PWON) yang turun 3,9 persen ke level Rp 436 per saham. Kemudian, Ciputra Development yang melemah 1,6 persen ke posisi Rp 1.225 per saham.

Selengkapnya klik di sini.

Tag:  #populer #money #disebut #siap #mundur #mulyani #swiss #luhut #sebut #pemerintah #tunda #kenaikan #pajak #hiburan #persen