Daya Beli Melemah dan Masa Depan Kelas Menengah
DI TENGAH berbagai indikator makroekonomi yang masih menunjukkan stabilitas, terdapat satu fenomena yang patut mendapat perhatian serius, yaitu melemahnya daya beli masyarakat, khususnya kelompok kelas menengah.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bergerak di kisaran 5 persen -bahkan di Triwulan I 2026 masih dapat mencapai 5,61 persen—inflasi relatif terkendali, dan berbagai program stimulus pemerintah terus digulirkan.
Namun, di balik angka-angka tersebut, banyak keluarga kelas menengah merasakan bahwa pendapatan mereka tidak lagi tumbuh secepat kenaikan biaya hidup.
Fenomena ini terlihat dari semakin banyaknya rumah tangga yang menunda pembelian barang tahan lama, mengurangi pengeluaran untuk rekreasi, hingga mengubah pola konsumsi menjadi produk yang lebih murah.
Di berbagai kota besar, restoran, pusat perbelanjaan, hingga sektor properti mulai merasakan perlambatan permintaan.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan daya beli tidak sekadar isu statistik, melainkan kenyataan yang dirasakan sehari-hari oleh jutaan masyarakat.
Baca juga: Romansa Paris dan Aritmetika Diplomasi Prabowo
Kondisi yang lebih mengkhawatirkan, pelemahan daya beli justru terjadi pada kelompok yang selama ini menjadi tulang punggung konsumsi nasional, yaitu kelas menengah.
Ketika kelas menengah mengalami tekanan ekonomi, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh rumah tangga tersebut, tetapi juga oleh perekonomian secara keseluruhan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa kelas menengah memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian Indonesia.
Pada 2024, kelompok kelas menengah dan menuju kelas menengah mencakup sekitar 66 persen dari populasi dan berkontribusi lebih dari 81 persen terhadap total konsumsi nasional.
Hal ini berarti kekuatan konsumsi rumah tangga Indonesia sangat bergantung pada kondisi ekonomi kelompok ini.
Karena itu, ketika daya beli kelas menengah melemah, persoalannya bukan lagi sekadar persoalan individu, melainkan tantangan strategis bagi masa depan ekonomi Indonesia.
Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah penduduk yang masuk kategori kelas menengah mengalami penurunan.
Data yang diolah dari BPS menunjukkan jumlah kelas menengah turun dari sekitar 47,9 juta orang pada 2024 menjadi 46,7 juta orang pada 2025.
Pada saat yang sama, kelompok aspiring middle class atau masyarakat yang berada tepat di bawah kelas menengah justru meningkat secara signifikan.
Perubahan ini mengandung pesan penting. Sebagian masyarakat yang sebelumnya telah berhasil masuk ke kelas menengah ternyata tidak mampu mempertahankan status ekonominya.
Mereka mengalami tekanan yang menyebabkan posisi ekonominya turun ke kelompok yang lebih rentan.
Jika ditarik lebih jauh, tren tersebut sebenarnya sudah berlangsung selama beberapa tahun, terutama setelah Covid-19.
Sejumlah kajian menunjukkan bahwa Indonesia kehilangan jutaan penduduk kelas menengah dalam satu dekade terakhir.
Penyusutan ini menjadi sinyal bahwa mobilitas ekonomi yang sebelumnya berjalan cukup baik mulai menghadapi hambatan yang serius.
Fenomena ini menjadi paradoks tersendiri. Di satu sisi, Indonesia berhasil menurunkan angka kemiskinan dan menjaga pertumbuhan ekonomi.
Baca juga: Keluar dari Bayang-bayang Utang
Namun, di sisi lain, kelompok kelas menengah yang seharusnya semakin membesar justru mengalami tekanan.
Padahal dalam teori pembangunan, keberadaan kelas menengah yang kuat merupakan ciri utama negara yang sedang bergerak menuju status negara maju.
Kelas menengah biasanya menjadi motor konsumsi, sumber penerimaan pajak, pendorong investasi pendidikan, sekaligus fondasi stabilitas sosial dan politik.
Ketika kelas menengah melemah, proses transformasi menuju negara maju berpotensi melambat.
Terdapat beberapa faktor yang menjelaskan mengapa daya beli kelas menengah saat ini mengalami tekanan.
Pertama, pertumbuhan pendapatan tidak secepat kenaikan biaya hidup. Secara nominal, pendapatan sebagian pekerja memang meningkat.
Namun, kenaikan tersebut sering kali tidak cukup untuk mengimbangi berbagai kebutuhan hidup yang terus meningkat.
Biaya pendidikan, kesehatan, transportasi, perumahan, hingga kebutuhan digital mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.
Akibatnya, ruang fiskal rumah tangga semakin menyempit. Sebagian besar pendapatan habis untuk kebutuhan rutin sehingga kemampuan menabung dan berinvestasi berkurang.
Kedua, perubahan struktur pasar kerja. Salah satu tantangan terbesar Indonesia saat ini adalah terbatasnya penciptaan lapangan kerja formal dengan pendapatan yang memadai.
Banyak pekerjaan baru muncul dalam sektor informal atau pekerjaan berbasis platform digital yang menawarkan fleksibilitas tinggi tetapi tidak selalu memberikan jaminan pendapatan yang stabil.
Bagi kelas menengah, stabilitas pendapatan sangat penting. Ketika kepastian pekerjaan berkurang, rumah tangga cenderung menahan konsumsi dan memperbesar tabungan sebagai langkah antisipasi.
Ketiga, meningkatnya beban utang rumah tangga. Dalam beberapa tahun terakhir, akses terhadap berbagai fasilitas pembiayaan semakin mudah.
Mulai dari kartu kredit, pinjaman daring, hingga layanan buy now pay later (BNPL).
Di satu sisi, hal ini membantu masyarakat memenuhi kebutuhan konsumsi. Namun, di sisi lain, penggunaan yang tidak terkendali dapat menggerus kapasitas konsumsi di masa depan.
Baca juga: Seriuskah Indonesia Memulai Perbaikan Tata Ruang?
Sebagian pendapatan rumah tangga akhirnya terserap untuk membayar cicilan sehingga ruang konsumsi menjadi lebih terbatas.
Keempat, ketidakpastian ekonomi global. Perlambatan ekonomi dunia, ketegangan geopolitik, dan volatilitas pasar keuangan global menciptakan ketidakpastian yang memengaruhi keputusan ekonomi rumah tangga.
Ketika masyarakat merasa masa depan ekonomi kurang pasti, mereka cenderung mengurangi konsumsi dan meningkatkan tabungan.
Fenomena tersebut tercermin dalam berbagai survei mengenai kepercayaan konsumen.
Survei Bank Indonesia menunjukkan bahwa meskipun optimisme konsumen masih berada pada zona positif, indeks keyakinan konsumen beberapa kali mengalami penurunan sepanjang 2025.
Hal ini menunjukkan adanya kehati-hatian yang semakin besar dalam perilaku konsumsi masyarakat.
Salah satu karakteristik menarik dari kelas menengah Indonesia adalah posisinya yang sering kali berada dalam situasi serba tanggung.
Mereka tidak lagi tergolong miskin sehingga tidak menjadi prioritas utama berbagai program bantuan sosial.
Namun, mereka juga belum memiliki kekuatan finansial yang cukup untuk menghadapi berbagai guncangan ekonomi.
Ketika harga kebutuhan pokok naik, mereka terdampak. Ketika biaya pendidikan meningkat, mereka harus menanggungnya sendiri.
Ketika terjadi perlambatan ekonomi dan ancaman pemutusan hubungan kerja, mereka tidak memiliki banyak perlindungan.
Posisi inilah yang sering disebut sebagai middle class squeeze atau tekanan terhadap kelas menengah.
Baca juga: Film Pesta Babi dan Ujian bagi Gerakan Sosial
Kelompok ini menghadapi beban yang semakin besar dari berbagai sisi.
Mereka harus membayar pajak, membiayai pendidikan anak, membantu orang tua yang memasuki usia lanjut, serta mempersiapkan dana pensiun di masa depan.
Tidak sedikit pula yang termasuk dalam kategori generasi sandwich, yaitu generasi yang harus menopang kebutuhan dua generasi sekaligus yaitu anak dan orang tua.
Akumulasi berbagai tekanan tersebut membuat banyak rumah tangga kelas menengah merasa bahwa kualitas hidup mereka tidak meningkat secara signifikan meskipun pendapatan nominal bertambah.
Pelemahan daya beli kelas menengah memiliki konsekuensi yang luas bagi perekonomian nasional.
Selama ini, konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari separuh Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
Dengan struktur ekonomi yang sangat bergantung pada konsumsi domestik, kesehatan kelas menengah menjadi faktor krusial.
Ketika kelas menengah mengurangi belanja, dampaknya menjalar ke berbagai sektor.
Penjualan ritel menurun, sektor properti melambat, industri otomotif kehilangan konsumen potensial, dan sektor jasa menghadapi penurunan permintaan.
Beberapa indikator bahkan menunjukkan bahwa lemahnya konsumsi rumah tangga merupakan salah satu faktor yang menghambat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Sejumlah lembaga internasional mencatat perlambatan konsumsi domestik yang berkontribusi terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi pada 2025.
Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menciptakan lingkaran yang tidak menguntungkan.
Konsumsi yang melemah menyebabkan investasi berkurang. Investasi yang berkurang membuat penciptaan lapangan kerja melambat.
Akibatnya, pendapatan masyarakat tidak tumbuh secara optimal dan konsumsi kembali melemah.
Jika tidak diantisipasi, siklus tersebut dapat menjadi penghambat utama bagi ambisi Indonesia untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi pada 2045.
Pengalaman di banyak negara menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi ekonomi sangat bergantung pada kemampuan memperkuat kelas menengah.
Korea Selatan, Taiwan, dan Tiongkok berhasil membangun kelas menengah yang besar melalui industrialisasi, peningkatan produktivitas, serta penciptaan lapangan kerja formal dengan upah yang terus meningkat.
Sebaliknya, sejumlah negara berkembang mengalami apa yang disebut middle-income trap karena gagal memperluas dan memperkuat kelas menengahnya.
Pertumbuhan ekonomi memang terjadi, tetapi tidak menghasilkan mobilitas sosial yang cukup besar. Indonesia perlu belajar dari pengalaman tersebut.
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak otomatis menjamin kesejahteraan jika manfaatnya tidak diterjemahkan menjadi peningkatan pendapatan yang berkelanjutan bagi masyarakat.
Masa depan kelas menengah Indonesia sesungguhnya masih sangat terbuka. Namun diperlukan kebijakan yang lebih terarah dan berpihak pada penguatan daya beli.
Pertama, mempercepat penciptaan lapangan kerja berkualitas.
Indonesia membutuhkan lebih banyak pekerjaan formal dengan produktivitas dan upah yang lebih tinggi. Untuk itu, revitalisasi sektor manufaktur harus menjadi prioritas.
Industri manufaktur memiliki kemampuan untuk menciptakan pekerjaan dalam jumlah besar sekaligus meningkatkan nilai tambah ekonomi.
Fokus pembangunan tidak cukup hanya pada pertumbuhan investasi, tetapi juga pada kualitas investasi yang mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Persaingan kerja di masa depan akan semakin bergantung pada keterampilan.
Karena itu, investasi pada pendidikan, pelatihan vokasi, dan peningkatan keterampilan digital menjadi kebutuhan mendesak.
Kelas menengah yang memiliki kemampuan adaptasi tinggi akan lebih mampu menghadapi perubahan ekonomi dan teknologi.
Ketiga, menjaga keterjangkauan kebutuhan dasar. Pemerintah perlu memastikan bahwa inflasi kebutuhan pokok tetap terkendali.
Selain itu, kebijakan perumahan, pendidikan, dan kesehatan harus dirancang agar tidak menjadi beban berlebihan bagi rumah tangga kelas menengah.
Penguatan layanan publik akan membantu meningkatkan pendapatan riil masyarakat tanpa harus menaikkan pendapatan nominal secara drastis.
Keempat, memperluas perlindungan sosial adaptif. Perlindungan sosial tidak hanya ditujukan bagi kelompok miskin.
Kelas menengah juga rentan dan memerlukan mekanisme perlindungan ketika menghadapi guncangan ekonomi, kehilangan pekerjaan, atau krisis kesehatan.
Keberadaan sistem perlindungan yang kuat akan mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan keberanian masyarakat untuk berbelanja maupun berinvestasi.
Kelima, mendorong transformasi ekonomi berbasis produktivitas. Peningkatan daya beli yang berkelanjutan tidak dapat dicapai hanya melalui bantuan atau subsidi.
Solusi jangka panjang terletak pada peningkatan produktivitas nasional.
Ketika produktivitas meningkat, perusahaan dapat membayar upah yang lebih tinggi.
Ketika upah meningkat, konsumsi menguat. Ketika konsumsi meningkat, ekonomi tumbuh lebih cepat. Inilah siklus positif yang harus dibangun.
Diskusi mengenai daya beli dan kelas menengah pada dasarnya adalah diskusi tentang masa depan Indonesia.
Visi Indonesia Emas 2045 tidak hanya membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Indonesia juga memerlukan kelas menengah yang besar, produktif, inovatif, dan optimistis.
Kelas menengah merupakan kelompok yang menggerakkan ekonomi setiap hari.
Mereka membeli rumah, kendaraan, produk pendidikan, layanan kesehatan, hingga berbagai produk konsumsi yang menopang aktivitas ekonomi nasional.
Mereka juga menjadi pembayar pajak utama dan sumber lahirnya banyak wirausaha baru.
Karena itu, penyusutan kelas menengah dan melemahnya daya beli tidak boleh dianggap sebagai fenomena sementara yang akan pulih dengan sendirinya.
Ini adalah sinyal penting bahwa fondasi konsumsi nasional sedang berada di bawah tekanan.
Pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan perlu menjadikan penguatan kelas menengah sebagai agenda strategis pembangunan.
Jika kelas menengah tumbuh kuat, konsumsi akan meningkat, investasi akan berkembang, dan ekonomi akan bergerak lebih dinamis.
Sebaliknya, jika kelas menengah terus menyusut, Indonesia berisiko kehilangan salah satu mesin pertumbuhan terpenting.
Pada akhirnya, masa depan ekonomi Indonesia akan sangat ditentukan oleh satu pertanyaan mendasar, yaitu apakah jutaan keluarga kelas menengah dapat kembali merasakan bahwa kerja keras mereka mampu menghadirkan kehidupan yang lebih baik?
Jika jawabannya ya, optimisme menuju Indonesia Emas 2045 akan tetap menyala.
Namun, jika tidak, pelemahan daya beli hari ini bisa menjadi awal dari tantangan yang lebih besar di masa depan.
Strategi untuk memperkuat kelas menengah bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan keharusan bagi Indonesia agar dapat melepaskan diri dari jeratan kelas menengah.