Tekan Defisit APBN, Ekonom CORE: Bisa Realokasi Anggaran Program Prioritas

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai penundaan atau realokasi anggaran program prioritas pemerintah dapat menjadi salah satu opsi untuk menekan defisit APBN, terutama di tengah tekanan geopolitik dan potensi lonjakan harga energi.

Menurut dia, program strategis pemerintah memiliki alokasi anggaran yang besar sehingga dapat dimanfaatkan sebagai ruang fiskal ketika pemerintah membutuhkan tambahan belanja, khususnya untuk subsidi energi.

“Tentu, apalagi program strategis punya alokasi yang besar. Sebagai ilustrasi, program MBG dan KDMP, total alokasi anggaran pada tahun ini mencapai sekitar Rp 400 triliun, cukup besar untuk dilewatkan dalam kebijakan mitigasi pemerintah seperti misalnya efisiensi anggaran,” ujar Yusuf kepada Kompas.com pada Senin (13/4/2026).

Baca juga: Gaji Ke-13 ASN: Hak Wajar di Tengah Fiskal Ketat

Ia menjelaskan, jika pemerintah melakukan realokasi sebagian anggaran dari program tersebut, maka dana yang dihemat bisa digunakan untuk menjaga stabilitas fiskal saat tekanan meningkat.

“Katakanlah, pemerintah melakukan realokasi anggaran setengah dari total anggaran tersebut, itu dapat digunakan untuk menambah anggaran subsidi yang bisa digunakan apabila harga minyak mengalami kenaikan dan pemerintah membutuhkan tambahan anggaran,” jelasnya.

Meski demikian, Yusuf mencatat pemerintah sebenarnya telah mulai melakukan efisiensi terhadap program prioritas, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), meski skalanya masih terbatas.

“Sebenarnya kalau melihat dari mitigasi awal pemerintah, MBG sudah masuk ke dalam salah satu aspek belanja yang diefisiensikan. Hanya memang masih terbatas, pada pengurangan hari pembagian makanan,” katanya.

Ia menilai langkah efisiensi tersebut belum cukup signifikan, sementara di sisi lain program prioritas justru masih menyerap anggaran dalam jumlah besar.

“Belum cukup besar, dan betul, di tengah proses efisiensi yang tengah dilakukan pemerintah, program ini malah terlihat sangat masif dalam melakukan pembelanjaan,” ucapnya.

Yusuf menegaskan, dalam kondisi tekanan fiskal yang semakin besar akibat konflik geopolitik, pemerintah perlu lebih tegas memasukkan program strategis ke dalam daftar belanja yang bisa dievaluasi atau ditunda.

“Hal ini karena pemerintah, punya ruang anggaran yang semakin tipis. apabila tekanan melalui konflik geopolitik membesar,” tuturnya.

Ia menambahkan, langkah tersebut menjadi penting untuk menjaga defisit tetap terkendali di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.

Sebelumnya, kegagalan perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran di Pakistan pada Sabtu (11/4/2026) memunculkan dilema besar bagi Presiden AS Donald Trump.

Menurut laporan South China Morning Post, Trump dihadapkan pada pilihan sulit: melanjutkan serangan militer atau menahan diri.

Jika AS kembali meningkatkan aksi militer, langkah itu berpotensi mendapat tentangan dari dalam negeri, terutama menjelang pemilu paruh waktu.

Sebaliknya, jika tidak ada tindakan militer lanjutan, maka kebuntuan dengan Iran akan terus berlanjut, khususnya terkait akses ke Selat Hormuz yang menjadi jalur vital bagi minyak global.

Situasi ini menempatkan Trump dalam posisi serba sulit antara risiko politik domestik dan tekanan strategis di kawasan.

Perundingan selama 21 jam di Islamabad membahas dua isu utama, yakni program nuklir Iran dan akses ke Selat Hormuz.

Namun, kedua pihak tidak mencapai titik temu.

Pejabat Iran menuding AS mengajukan “tuntutan berlebihan”, yang membuat masa depan gencatan senjata dua minggu menjadi tidak pasti.

Baca juga: Harga BBM Tidak Naik, Bank Dunia: Fiskal RI Punya Kapasitas untuk Tetap Berikan Subsidi Energi

Tag:  #tekan #defisit #apbn #ekonom #core #bisa #realokasi #anggaran #program #prioritas