Belajar Disiplin dari BUMN China

BEIJING sekarang bukan lagi sekadar pusat politik, melainkan episentrum gravitasi korporasi dunia.

Laporan Fortune Global 500 pada 2025 mengonfirmasi kota tersebut sebagai rumah bagi 47 perusahaan raksasa—melampaui gabungan Tokyo dan New York.

Di barisan terdepan, naga-naga ekonomi seperti State Grid, CNPC, dan Sinopec berdiri kokoh dengan aset luar negeri yang menembus 13,9 triliun dollar AS.

China sedang memimpin panggung kapitalisme negara dengan disiplin baja yang sulit ditandingi. Kontras yang nyata muncul ketika kita menoleh ke Tanah Air.

Pada saat BUMN China sibuk menguasai rantai pasok global, BUMN Indonesia masih berproses membenahi urusan fundamental.

Baca juga: Kritik Saiful Mujani Cermin Demokrasi yang Pincang

Berdasarkan data kuartal pertama 2026, pasca-transisi ke badan Danantara, terlihat disparitas kinerja yang lebar antar-sektor.

Struktur kinerja BUMN era Danantara memperlihatkan anomali tajam. Sektor perbankan mampu membukukan pertumbuhan laba bersih 12,5 persen, namun sektor industri kimia dan farmasi justru mengalami tekanan margin berat meski tumbuh sektoral 11,65 persen.

Laporan Ditjen IKFT mengungkap bahwa kendati kontribusi PDB stabil di angka 3,82–3,93 persen, efisiensi korporasi tertahan pada Return on Asset (RoA) di level 1–2 persen.

Rendahnya profitabilitas tersebut dipicu oleh ketergantungan kronis pada impor bahan baku hulu dan tingginya biaya logistik energi.

Angka tersebut mencerminkan mesin ekonomi yang belum sepenuhnya sinkron dengan strategi investasi global.

Ilusi Super Holding

Kehadiran Badan Pengelola BUMN dan peluncuran Danantara sebagai embrio Sovereign Wealth Fund (SWF) merupakan tonggak sejarah yang menjanjikan.

Secara teoretis, Danantara diproyeksikan menjadi raksasa yang mengonsolidasi aset strategis untuk penetrasi pasar global.

Ambisinya pun sangat berani karena mengalokasikan 20 persen modal untuk investasi luar negeri dengan target dividen hingga 10 miliar dollar AS.

Namun, kita perlu melihat tantangan tersebut secara jernih melalui kacamata profesional.

Mengutip laporan South China Morning Post, keberhasilan institusi semacam itu sangat bergantung pada fondasi hukum yang solid dan perlindungan dari dinamika politik jangka pendek.

Di banyak negara maju, SWF bekerja dengan mandat investasi yang murni profesional.

Danantara hadir dengan misi besar untuk mengharmonisasikan peran regulator dan operator agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi yang sering kali melumpuhkan inisiatif bisnis.

Langkah strategis dimaksud harus dibarengi dengan transparansi radikal agar setiap investasi luar negeri benar-benar menjadi mesin pencetak devisa, bukan sekadar pelarian modal yang berisiko tinggi.

Kunci dari keberhasilan BUMN China sebenarnya terletak pada ketatnya fungsi pengawasan.

Melalui SASAC (State-owned Assets Supervision and Administration Commission), China membangun benteng akuntabilitas yang luar biasa.

Berdasarkan data terbaru yang dihimpun South China Morning Post, SASAC secara resmi telah membentuk biro baru yang khusus didedikasikan untuk mengawasi investasi asing sebagai respons atas meningkatnya ketegangan geopolitik global.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa ekspansi global bukan sekadar soal modal, melainkan seberapa ketat risiko dikendalikan.

Biro baru dimaksud memegang mandat krusial: mengarahkan operasional internasional hingga menangani krisis darurat di negara tujuan investasi.

China menyadari bahwa dengan penguasaan 64,6 persen stok investasi asing oleh aset negara, kegagalan di luar negeri adalah ancaman kedaulatan ekonomi.

Sebaliknya, riset kebijakan domestik mencatat bahwa pengawasan BUMN kita masih bersifat reaktif.

Data laporan Direktorat Jenderal IKFT per Januari 2026 menyingkap tabir kerentanan industri hulu kita.

Tanpa integrasi hulu-hilir yang dipayungi oleh kepastian pasokan energi melalui kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang konsisten, performa finansial BUMN sektor industri akan tetap stagnan di tengah fluktuasi harga energi dunia yang menyentuh 100 dollar AS per barel.

Lebih jauh lagi, riset independen pasca-pembubaran Kementerian BUMN pada Oktober 2025 menunjukkan adanya celah koordinasi dalam pengawasan risiko investasi luar negeri.

Baca juga: Diplomasi Energi Prabowo Ke Rusia: Bebas Aktif atau Srategi Keluar dari Krisis?

Danantara memang telah menjajaki kemitraan dengan Qatar Investment Authority dan China Investment Corporation (CIC), namun tanpa mekanisme deteksi dini terhadap krisis geopolitik seperti yang dimiliki SASAC, modal negara yang dipisahkan ini berisiko terjebak dalam krisis regional seperti di Timur Tengah atau Venezuela.

Kita membutuhkan mekanisme pengawasan sistemik yang tidak hanya menindak korupsi setelah terjadi (ex-post), tetapi juga mampu melakukan mitigasi risiko secara proaktif (ex-ante) guna menjamin resiliensi rantai pasok manufaktur nasional dari guncangan eksternal.

Indonesia sekarang memiliki momentum emas untuk menyempurnakan mekanisme serupa.

Hal yang paling krusial adalah memperkuat kembali marwah institusi antikorupsi melalui sinkronisasi legislasi yang lebih suportif.

Di saat China terus meningkatkan standar akuntabilitasnya, Indonesia dapat memanfaatkan regulasi terbaru sebagai sarana untuk menyelaraskan tata kelola perusahaan dengan semangat transparansi yang dijunjung KPK.

Integritas hukum yang kokoh akan menjadi tiket emas bagi Danantara. Dengan tata kelola yang bersih, ambisi kemitraan global akan bertransformasi dari sekadar dokumen kerja menjadi realitas strategis.

China membuktikan bahwa kapitalisme negara bisa berjaya karena adanya disiplin institusional yang tidak bisa ditawar.

Indonesia tidak butuh sekadar perubahan papan nama, melainkan keberanian untuk menegakkan aturan main yang transparan di setiap inci aset milik rakyat.

Dengan profesionalitas sebagai panglima, mimpi melihat BUMN kita bersaing di level global bukan lagi sekadar dongeng, melainkan masa depan yang sedang dibangun bersama.

Tag:  #belajar #disiplin #dari #bumn #china