OJK Keluarkan 8 Aksi Reformasi BEI

Baca 10 detik

• Pjs Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengumumkan delapan rencana aksi reformasi integritas pasar modal pada Minggu (1/2/2026).
• Delapan aksi tersebut mencakup peningkatan batas minimum free float emiten menjadi 15 persen dan penguatan transparansi ultimate beneficial owner (UBO).
• Rencana ini bertujuan meningkatkan kepercayaan investor domestik dan asing melalui empat klaster: kebijakan baru, transparansi, tata kelola, dan sinergitas.

Pejabat Sementara (Pjs) Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, membuat delapan rencana aksi percepatan reformasi integritas pasar modal  Indonesia.

Dengan rencana ini, diyakini pasar modal RI akan mendapat kepercayaan dari para investor asing dan domestik.

"Kita punya delapan aksi reformasi tadi yang untuk reformasi struktural, reformasi integritas di pasar modal. Jadi harapannya dengan begitu menimbulkan confidence dari market kita," ujarnya dalam konferensi pers di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Minggu (1/2/2026).

PerbesarBursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (27/1/2026). [Suara.com/Rina]

Adapun, delapan rencana aksi ini dikelompokkan ke dalam empat klaster. Klaster pertama adalah kebijakan baru free float, klaster kedua adalah transparansi. Sementara klaster ketiga adalah tata kelola dan enforcement, serta klaster keempat adalah sinergitas.

Rencana aksi pertama, adalah menaikkan batas minimum free float emiten menjadi 15 persen, meningkat dari ketentuan saat ini sebesar 7,5 persen yang dilakukan secara bertahap.

Untuk perusahaan yang melakukan IPO baru, dapat langsung ditetapkan 15 persen. Sedangkan untuk emiten yang sudah lama, akan diberikan waktu transisi.

Aksi kedua adalah transparansi, khususnya transparansi atas ultimate beneficial owner atau UBO. OJK akan terus mendorong penguatan transparansi UBO dan keterbukaan afiliasi pemegang saham, guna meningkatkan kredibilitas dan daya tarik investasi melalui pengaturan yang tegas berdasarkan best practices internasional.

Aksi ketiga, yaitu penguatan data kepemilikan saham. OJK akan memerintahkan SRO untuk melakukan penguatan data kepemilikan saham agar lebih granular dan reliable, dengan klasifikasi sub-tipe investor mengacu pada praktik global. KSEI akan menyampaikan data tersebut kepada Bursa Efek Indonesia untuk dipublikasikan melalui situs BEI.

Kemudian aksi keempat, adalah demutualisasi Bursa Efek Indonesia, sesuai amanat undang-undang, untuk meningkatkan tata kelola dan mengurangi konflik kepentingan. OJK akan terus membahas hal ini bersama pemerintah dan BEI dalam rangka persiapan implementasi.

Rencana aksi kelima adalah penegakan peraturan dan sanksi. OJK akan memperkuat enforcement terhadap berbagai pelanggaran hukum di pasar modal, termasuk manipulasi transaksi saham dan penyebaran informasi menyesatkan yang merugikan investor ritel.

Rencana aksi keenam adalah penguatan tata kelola emiten, antara lain melalui kewajiban pendidikan berkelanjutan bagi direksi, komisaris, dan komite audit, serta kewajiban sertifikasi bagi penyusun laporan keuangan emiten.

Untuk sinergitas, rencana aksi ketujuh adalah pendalaman pasar secara terintegrasi melalui sinergi OJK dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan stakeholder lainnya, guna memperkuat peran pasar modal sebagai sumber pembiayaan jangka panjang.

Rencana aksi kedelapan adalah penguatan kolaborasi dan sinergi dengan seluruh stakeholder, termasuk pemerintah, SRO, pelaku industri, untuk melanjutkan reformasi pasar modal secara berkesinambungan.

Wanita yang kerap disapa Kiki ini, mengungkapkan bahwa kondisi pasar modal Indonesia masih cukup kuat. Apalagi, Indonesia sudah berpengalaman dalam menghadapi krisis moneter yang terjadi pada tahun 2008.

"Kita pernah melewati masa-masa sulit kayak krisis 2008 dan lain-lain Tapi kita bisa Saya ingat waktu krisis 2008 kan Sampai market tutup 3 hari dan lain-lain Tapi kita bisa melewati semua dengan baik," pungkasnya.

Tag:  #keluarkan #aksi #reformasi