Pemerintah dan Apple Sepakat Cabut Larangan Penjualan iPhone 16?

- Pemerintah dan Apple Inc dikabarkan sudah sepakat bakal segera mencabut larangan penjualan iPhone 16 di Indonesia.

Dilansir dari Bloomberg pada Selasa (25/2/2025), sejumlah sumber menyatakan bahwa pemerintah Indonesia telah membuka jalan bagi Apple memperdagangkan smartphone terbaru itu.

Namun, pemerintah dikabarkan tetap meminta Apple merealisasikan investasi sebesar 1 miliar dollar AS.

UNSPLASH/BRAM VAN OOST Ilustrasi iPhone 16.

Bloomberg juga melaporkan bahwa Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bakal menandatangani perjanjian dengan Apple sebagai tindak lanjut kesepakatan.

Kabarnya, penandatanganan kesepakatan akan digelar pekan ini.

Selain itu, dalam waktu dekat Kemenperin dan perwakilan dari Apple dikabarkan akan menyampaikan keterangan resmi soal izin peredaran iPhone 16.

Sementara itu, selain realisasi komitmen investasi sebesar 1 miliar dollar AS, Apple dikabarkan setuju mendirikan fasilitas research and development (R&D) atau penelitian dan pengembangan untuk talenta digital Indonesia.

Sehingga ke depannya Indonesia bisa mengembangkan perangkat lunak sendiri.

Kompas.com telah mengonfirmasi mengenai laporan Bloomberg tersebut kepada pihak Kemenperin pada Selasa.

Namun, hingga berita ini ditayangkan, belum ada jawaban resmi dari Kemenperin.

Negosisasi dengan Apple

KOMPAS.com/Dian Erika Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita memberikan keterangan usai meninjau IIMS 2025 di JiExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita sebelumnya menjelaskan perkembangan terbaru soal investasi Apple di Indonesia hingga Februari 2025.

Menurut Agus, beberapa pekan lalu tim dari Apple dan tim dari Kemenperin telah bertemu sebanyak tiga kali.

Pertemuan membahas soal realisasi investasi yang berkaitan dengan pemenuhan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) agar produk Apple bisa dijual di Indonesia, salah satunya untuk iPhone 16.

"Tim kita minggu lalu saja sudah bertemu tiga kali dengan Apple," ujar Agus di Jakarta sebagaimana dikutip pada Kamis (20/2/2024).

Agus bilang, Kemenperin berharap bisa segera mencapai kesepakatan dengan Apple soal realisasi investasi. Kemenperin tetap mendorong agar raksasa elektronik asal AS itu bisa mendirikan fasilitas research and development di Indonesia.

Menurut Agus, proses negosiasi dengan tim Apple sejauh ini berjalan baik.

"Doakan segera, segera, saya hanya mengatakan target saya, kita bisa close the deal," kata Agus.

"Misalnya, saya selalu sampaikan, kalau Apple mau mendirikan atau membentuk fasilitas R&D, misalnya. Seperti target yang terus-terus kita sampaikan," tutur Agus.

Dalam penjelasannya, Agus juga mengatakan, pihak Apple Inc sudah membayar utang investasi sebesar 10 juta dollar AS atau setara Rp 163 miliar (asumsi kurs Rp 16.360 per dollar AS).

Utang tersebut sebelumnya berasal dari komitmen investasi pada periode 2020-2023.

"Sudah, sudah, dia (Apple) sudah kok, kita sudah terima. Jadi sudah, yang untuk 10 juta (dollar) kan, saya bisa menyampaikan bahwa sudah (diterima)," tutur Agus.

Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P Roeslani pada 8 Januari 2025 lalu telah menyelesaikan negosiasi investasi dengan Vice President of Global Policy Apple Inc, Nick Amman di Jakarta.

KOMPAS.com/Rahel Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani mendatangi Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025).Hasilnya, disepakati bahwa Apple akan pembangunan pabrik AirTag di Batam senilai 1 miliar dollar AS atau setara dengan 16 triliun (asumsi kurs Rp 16.222 per dollar AS).

Menurut Rosan, produksi dari pabrik tersebut nantinya bisa memenuhi 65 persen kebutuhan AirTag segara global.

"Pada intinya mereka bicara dan berkomitmen penuh untuk pembangunan tahap pertama vendor AirTag itu 1 billion (miliar) dollar AS. Yang diharapkan nanti 65 persen dari kebutuhan AirTag global itu akan dari pabrik tersebut yang akan berdiri di Batam," ujar Rosan usai pertemuan.

Meski demikian, saat itu Apple belum dapat menjual produk terbarunya, yakni iPhone 16 di Indonesia.

Sebab menurut Kemenperin, realisasi investasi dan rencana investasi terbaru dari Apple belum dapat memenuhi perhitungan TKDN yang disyaratkan pemerintah.

Tag:  #pemerintah #apple #sepakat #cabut #larangan #penjualan #iphone