

Presiden Prabowo Subianto secara resmi telah meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin (24/2). (Youtube Setpres)


Ekonom Pertanyakan Independensi dan Profesionalisme Para Pimpinan Danantara
Presiden Prabowo Subianto secara resmi telah meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin (24/2).
Bahkan, dalam seremonial peluncurannya turut hadir para mantan Presiden, terdiri dari Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Joko Widodo. Guna menjalankan badan baru ini, Prabowo juga menunjuk Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani sebagai CEO (Chief Executive Officer). Kemudian, Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria sebagai COO (Chief Operating Officer), dan Wakil Direktur Utama PT TBS Energi Utama Tbk Pandu Sjahrir sebagai CIO (Chief Investment Officer). Merespons hal itu, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPNVJ Achmad Nur Hidayat menilai susunan kepemimpinan Danantara menimbulkan banyak tanda tanya, terutama terkait independensi dan profesionalisme mereka. “Dengan pengangkatan tokoh-tokoh yang memiliki latar belakang kuat dalam politik dan bisnis, ada kekhawatiran bahwa Danantara akan lebih melayani kepentingan elite tertentu daripada menjalankan mandatnya sebagai pengelola investasi nasional yang transparan dan akuntabel,” kata Achmad Nur Hidayat dalam keterangannya, Senin (24/2) Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar. Menurut Achmad, banyak dari petinggi yang dipilih memiliki hubungan erat dengan lingkaran kekuasaan. Padahal, dalam konteks pengelolaan investasi negara, independensi adalah faktor kunci dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar demi kepentingan publik, bukan hanya untuk menguntungkan kelompok tertentu. “Hal ini bisa mengarah pada konflik kepentingan, terutama ketika keputusan investasi harus dibuat berdasarkan analisis bisnis murni, bukan pertimbangan politis,” jelasnya. Untuk diketahui, Danantara dibentuk dengan tujuan meningkatkan kapasitas dan memudahkan koordinasi antar Badan Usaha Milik Negara (BUMN), mirip dengan model Temasek di Singapura dan Khazanah Berhad di Malaysia. Adapun nantinya, Danantara akan menjadi Sovereign Wealth Fund atau pengelola aset dengan dana kelolaan awal USD900 miliar. Bahkan, Prabowo sendiri berencana untuk mengucurkan senilai USD 20 miliar atau setara Rp 326 triliun dari hasil efisiensi anggaran sebagai modal investasi. Nantinya, Danantara akan menggabungkan 7 BUMN yang beraset jumbo. Diantaranya ada PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, dan PT Bank Negara Indonesia Tbk. Selain perbankan, Danantara juga akan menaungi perusahaan pelat merah di bidang energi dan telekomunikasi. Meliputi PT PLN, PT Pertamina, PT Telkom Indonesia Tbk, MIND ID, dan Indonesia Investment Authority (INA).
Editor: Bintang Pradewo
Tag: #ekonom #pertanyakan #independensi #profesionalisme #para #pimpinan #danantara