Wacana Pemerintah Hapus Pertalite, Timbul Tenggelam Sejak era Jokowi

- Rencana pemerintah merealisasikan kebijakan pencabutan subsidi BBM seolah timbul tenggelam. Lama tak terdengar gaungnya, wacana subsidi BBM dicabut kembali mengemuka.

Niat pemerintah hendak mencabut subsidi BBM diumumkan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Alasannya, subsidi BBM sangat membebani fiskal APBN.

Selain subsidi yang dianggap memberatkan keuangan negara, impor BBM yang dari tahun ke tahun semakin naik, juga terus menguras devisa negara. Sehingga rencana subsidi BBM dicabut perlu segera direalisasikan.

Diketahui, kapasitas kilang Indonesia hanya mampu mengolah 700.000 sampai 800.000 barel per hari, sementara kebutuhan BBM nasional mencapai sekitar 1,5 juta barel per hari.

Artinya pemerintah terus menanggung selisih harga BBM yang diimpor. Terlebih bila harga minyak dunia naik, subsidi BBM yang dibebankan ke APBN akan semakin membengkak.

Direncanakan sejak era Jokowi

Kebijakan BBM subsidi dihapus sebenarnya sudah diwacanakan di era Jokowi, yang disasar adalah bensin jenis Pertalite. Namun kemudian rencana penghapusan bensin beroktan 90 itu  tidak dilanjutkan.

Pada tahun 2023 atau saat Luhut masih mejabat Menko Marves di era pemerintahan Presiden Jokowi, ia juga mewacanakan penghapusan bensin Pertalite bisa dieksekusi pada 2024.

Luhut saat itu berani memastikan bahwa BBM jenis Pertalite tidak lagi dijual pada 2024. Hal itu dilakukan agar masyarakat bisa beralih ke BBM yang ramah lingkungan agat tidak lagi terjadi polusi udara seperti yang terjadi sekarang ini.

"Nanti kita lakukan (penghapusan Pertalite). Sekarang itu lagi dihitung. Ini kan apa namanya, semuanya masalah ke polusi juga. Kita mau pakai etanol berapa persen, supaya oktannya turun, supaya tadi sulfurnya kurang," kata Luhut dikutip dari pemberitaan Kompas.com pada 6 September 2023.

Menurut dia, transportasi merupakan penyumbang terbesar polusi udara. Bahkan, dia menyebutkan, 37 persen sepeda motor tak lolos uji emisi. Untuk itu, pemerintah berupaya membenahi dari segi kadar BBM-nya.

"Karena sampai hari ini kita lihat bahwa yang paling banyak berpengaruh terhadap udara ini dari transportasi. Hasil dari pengetesan di lapangan sekarang, 37 persen sepeda motor itu tidak lulus emisi. Jadi sekarang kita mau perbaiki dulu bahan bakarnya. Jadi itu semua kita lakukan secara terukur," ucapnya.

Sebelum Pertalite dihapus dari pasaran, pemerintah melibatkan program kemitraan Indonesia-Australia untuk perekonomian (Prospera) untuk mengkaji hal tersebut.

"Sekarang ini kita minta Prospera membuat studi detail masalah ini. Sekarang yang baru kita lakukan ini baru feeling, belum data yang lengkap. Jadi setelah studi ini selesai, dalam minggu-minggu depan kita akan targetin ini lebih bagus lagi," jelas Luhut kala itu.

Subsidi BBM diganti BLT

Sementara itu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa skema blending (campuran) untuk subsidi BBM menjadi alternatif yang paling memungkinkan untuk diterapkan.

“Kemungkinan, salah satu potensi di antara alternatif, yang sudah hampir mendekati keputusan itu adalah skema blending,” ucap Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip dari Antara.

Adapun yang dimaksud dengan skema blending adalah pemberian subsidi dialihkan dalam bentuk barang/komoditas produknya dan sebagian lainnya dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Kebijakan subsidi BBM diganti BLT ini menurut Bahlil dianggap paling ideal, sehingga beban masyarakat yang terdampak bisa diminimalisir.

Bahlil juga menyatakan hingga saat ini skema BBM subsidi dicabut belum diputuskan. Pemerintah masih melakukan kalkulasi terkait skema apa yang akan diimplementasikan terkait subsidi BBM.

“Saya masih menghitung itu (skema BBM subsidi). Masih tetap ada (subsidi), dan nanti kami laporkan secara internal,” kata Bahlil.

Tag:  #wacana #pemerintah #hapus #pertalite #timbul #tenggelam #sejak #jokowi