IATSRI Bahas Hilirisasi Tambang, Pelaku Industri Soroti Kepastian Regulasi

– Hilirisasi industri pertambangan terus menjadi sorotan di tengah upaya pemerintah meningkatkan nilai tambah dan daya saing global. Namun, ketidakpastian regulasi dalam perizinan masih menjadi tantangan bagi pelaku usaha.

Dalam rangka mencari solusi strategis, Ikatan Alumni Teknik Pertambangan Universitas Sriwijaya (IATSRI) menggelar diskusi bertajuk “Nak Dibawak ke Mano Tambang Kito?”, Sabtu (15/2/2025) di Hotel Aston Palembang.

Ketua IATSRI Jabodetabek, Ricko Afriandy, menegaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya bertujuan mempererat silaturahmi, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi industri pertambangan di Indonesia.

“Kami ingin mempererat silaturahmi sambil memberikan kontribusi nyata bagi industri pertambangan, terutama dalam menghadapi tantangan regulasi dan kebijakan hilirisasi,” ujar Ricko dalam keterangannya.

Hilirisasi untuk Meningkatkan Nilai Tambah

Diskusi ini menyoroti pentingnya hilirisasi batu bara dan mineral untuk meningkatkan nilai tambah, mengurangi ketergantungan ekspor bahan mentah, serta memperkuat daya saing global.

Proses hilirisasi dinilai mampu menciptakan nilai ekonomi lebih tinggi dengan mengolah bahan mentah menjadi produk jadi yang siap dipasarkan.

“Kami berharap solusi yang dihasilkan dari diskusi ini bisa menjadi masukan bagi industri agar hilirisasi berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi ekonomi,” tambah dia. 

Para panelis juga menegaskan bahwa investasi dalam teknologi pengolahan dan pemurnian mineral akan menciptakan rantai pasok yang berkelanjutan, mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen, dan membuka peluang lapangan kerja baru.

Wakil Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI), Resvani, menekankan bahwa hilirisasi tidak hanya terbatas pada pembangunan smelter, tetapi juga harus mencakup industrialisasi guna menghasilkan produk akhir dan industri material maju.

“Hilirisasi bukan hanya soal smelter. Yang harus kita majukan adalah industrialisasi sehingga bisa menciptakan end product dan industry advance material agar pertumbuhan ekonomi 8 persen ini dapat kita capai,” jelas Resvani.

Kepastian Hukum Jadi Tantangan

Selain hilirisasi, isu kepastian hukum dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) serta rencana revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 juga menjadi sorotan utama. Regulasi yang transparan dinilai penting untuk mendukung investasi dan mencegah konflik kepentingan.

Priyadi Sutarso, Direktur Utama Adaro Indonesia dan Direktur Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), menekankan bahwa ketidakpastian regulasi menjadi kendala dalam perencanaan jangka panjang sektor pertambangan.

“Kalau peraturannya berubah-ubah terus, maka kita di lapangan itu sangat sulit sekali merencanakan desain jangka panjang suatu tambang, sehingga tambang yang efektif dan efisien sulit kita wujudkan,” ungkapnya.

Para peserta juga membahas dampak perubahan kebijakan terhadap investasi dan bagaimana pemerintah dapat memberikan kepastian hukum yang lebih jelas agar sektor pertambangan tetap kompetitif.

Diskusi ini turut dihadiri oleh perwakilan dari berbagai sektor pertambangan, termasuk Kementerian ESDM Pusat dan Sumatera Selatan, PERHAPI, APBI, APNI, ATBI, IAGI, Pertamisi, PT Timah Tbk, PT Merdeka Copper Gold Tbk, serta akademisi.

Dukungan sponsor dari perusahaan ternama seperti PT Petrosea Tbk, PT Bukit Makmur Mandiri Utama, PT Adaro Indonesia Tbk, PT Wargi Sentosa, PT Gaya Makmur Mobil, PT Bukit Asam Tbk, PT Timah Tbk, PT Cipta Kridatama, PT Merdeka Copper Gold Tbk, PT Minevesting Resources Indonesia, PT Tata Bara Utama, PT Putra Perkasa Abadi, dan Deswik Mining turut menyukseskan acara ini.

Melalui diskusi ini, IATSRI berharap dapat mendorong kebijakan yang lebih progresif untuk kemajuan sektor pertambangan serta menegaskan komitmen mereka dalam mendukung dan merawat industri pertambangan Indonesia di masa depan.

Tag:  #iatsri #bahas #hilirisasi #tambang #pelaku #industri #soroti #kepastian #regulasi