



Luhut Ingin RI Bikin Tandingan DeepSeek dan ChatGPT
- Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menginginkan Indonesia untuk membuat sistem kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) seperti DeepSeek dan ChatGPT.
“Saya kira ini penting. Orang bicara DeepSeek, kenapa kita tidak studi mengenai itu? Tidak selalu mahal, harga itu bisa,” kata Luhut dalam acara The Economic Insights 2025 di Jakarta, dikutip dari Antara, Kamis (20/2/2025).
Dia meyakini Indonesia memiliki talenta digital yang mumpuni untuk mengembangkan sistem teknologi serupa.
Sebagai contoh, aplikasi seperti PeduliLindungi, Simbara, hingga e-katalog dikembangkan oleh talenta digital dalam negeri.
Maka, dia yakin Indonesia mempunyai kemampuan yang memadai untuk mengembangkan sistem digital.
“Masa hanya China dan Amerika Serikat saja yang bisa,” tandasnya.
Untuk diketahui, DEN mengusung empat pilar terkait layanan digital pemerintah atau government technology (govtech).
Pilar pertama terkait dengan optimalisasi penerimaan negara, baik pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Sistem digital dalam pilar ini yaitu Coretax untuk pajak dan Simbara untuk PNBP melalui mineral dan batu bara.
Pilar kedua menyoal efisiensi belanja negara, yakni lewat sistem e-catalogue versi 6.0. Sistem ini hadir dengan fitur baru seperti pengawasan real-time.
Lalu integrasi lintas kementerian dan lembaga, analisis kebutuhan otomatis, serta evaluasi vendor berbasis data untuk memastikan belanja negara tepat sasaran dan bebas dari pemborosan.
Pilar ketiga terkait dengan pelayanan publik, seperti administrasi kependudukan, SIM, paspor, pendidikan, dan kesehatan.
Sistem digital pada bidang ini dirancang untuk mengurangi birokrasi berlebih dan memberikan pengalaman yang lebih mudah serta cepat bagi masyarakat.
Adapun pilar terakhir menyangkut kemudahan berusaha lewat sistem Online Single Submission (OSS).
Menurut Luhut, Presiden Prabowo Subianto ingin govtech dapat terintegrasi pada Agustus 2025.