Bahlil Pastikan Lahan Tambang Bersengketa Segera Diambil Alih Negara

- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan, lahan tambang bersengketa akan segera diambil alih negara.

Hal ini seiring dengan telah disahkannya Rancangan Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara atau RUU Minerba menjadi UU.

Ia menuturkan, selama ini banyak lahan tambang yang tumpang tindih bahkan dalam proses sengketa di pengadilan. Alhasil, Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sudah diberikan menjadi sia-sia karena tidak ada kegiatan operasi tambang yang dilakukan. 

PIXABAY/MARTINA JANOCHOVA Ilustrasi tambang, aktivitas pertambangan. "Jadi bagi seluruh IUP yang tumpang tindih, yang sekarang kalian masih debat di pengadilan dan macam-macam. Dengan berlakunya undang-undang (UU Minerba) ini maka semua dikembalikan kepada negara," ujar Bahlil dalam Indonesia Economic Summit di Shangri-La Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Ia menjelaskan, negara sudah memberikan konsensi kepada para pengusaha untuk melakukan kegiatan pertambangan. 

Akan tetapi, yang terjadi justru bersengketa dengan lahan tambang yang IUP-nya tumpang tindih.

Akhirnya lahan tambang tersebut tidak dikerjakan selama bertahun-tahun sehingga negara kehilangan potensi pendapatan. 

"Ini kan barang negara, dikuasai oleh negara. Negara memberikan konsesi ini kepada teman-teman pengusaha untuk menjalankan, tapi apa yang terjadi sesama teman-teman ini berebut pada koordinat yang sama, pada wilayah yang sama. Akhirnya 10 tahun, 5 tahun enggak jalan-jalan itu barang," jelasnya.

"Jadi dari pada begitu, udah, diambil ahli negara saja biar negara tata dengan baik, supaya tidak ada yang ribut-ribut, semuanya dilakukan dengan baik," lanjut Bahlil.

SHUTTERSTOCK/PARILOV Ilustrasi tambang. Sebagai informasi, ketentuan mengenai lahan tambang bersengketa tertuang dalam Pasal 171B ayat (1) pada draft RUU BUMN yang disahkan menjadi UU.

"IUP yang diterbitkan sebelum berlakunya Undang-Undang ini dan terdapat permasalahan tumpang tindih sebagian atau seluruh WIUP-nya berdasarkan hasil evaluasi pemerintah pusat, dicabut dan dikembalikan kepada negara," bunyi pasal tersebut. 

Tumpang tindih sebagian atau seluruh WIUP yang dimaksud meliputi tumpang tindih WIUP dengan WIUP lain yang dikeluarkan pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk komoditas pertambangan yang sama.

Selain itu, meliputi tumpang tindih WIUP dengan IUP yang masih berlaku, atau tumpang tindih IUP dengan IUP lain yang dikeluarkan pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk komoditas pertambangan yang sama.

Pada Pada 171B ayat (4) disebutkan pula bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai permasalahan lahan tambang tumpang tindih ini nantinya akan diatur melalui aturan turunan UU Minerba berupa Peraturan Pemerintah (PP).

Tag:  #bahlil #pastikan #lahan #tambang #bersengketa #segera #diambil #alih #negara