Wamenkeu: Pemerintah Sangat Melihat Kelas Menengah sebagai Tulang Punggung Perekonomian Indonesia...
Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menjadi salah satu pembicara di agenda Katadata IDE 2025 di Jakarta, Selasa (18/2/2025). (KOMPAS.com/ ELSA CATRIANA)
13:08
18 Februari 2025

Wamenkeu: Pemerintah Sangat Melihat Kelas Menengah sebagai Tulang Punggung Perekonomian Indonesia...

- Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menyatakan, kelas menengah Indonesia merupakan tulang punggung perekonomian nasional. 

“Pemerintah masih atau sangat melihat kelas menengah sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Karena lebih dari 70 persen konsumsi berasal dari kelas menengah bawah dan kelas menengah,” ujarnya dalam acara Katadata IDE 2025 di Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Oleh sebab itu, APBN terus berperan sebagai salah satu peredam untuk melindungi seluruh lapisan kesejahteraan sosial, baik untuk kelompok paling rentan maupun kelas menengah, melalui berbagai subsidi dan kompensasi.

Thomas menyebutkan bahwa pada tahun 2025, pemerintah mengalokasikan Rp 827 triliun untuk berbagai program, termasuk subsidi.

Di antaranya adalah insentif PPN, bantuan sosial, dan kredit usaha rakyat. “Sebagian besar insentif PPN difokuskan untuk menjaga konsumsi rumah tangga,” katanya.

Sementara itu, di akhir tahun 2024 yang lalu, program subsidi yang diberikan mencakup diskon tarif listrik, pembebasan pajak penghasilan bagi pekerja di sektor tekstil, sepatu, furnitur, serta perpanjangan PPN untuk pembelian rumah.

Kemudian, memasuki tahun 2025, program yang dilakukan pemerintah adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan alokasi Rp 71 triliun, serta kesehatan dengan anggaran Rp 3,2 triliun untuk pemeriksaan kesehatan gratis yang akan memberikan manfaat bagi 52,2 juta orang.

Pemerintah juga telah memperkenalkan insentif super deduction untuk pelatihan vokasi dan penelitian serta pengembangan di bidang R&D guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan inovasi.

Program super deduction vokasi telah mendukung 94 wajib pajak dengan manfaat bagi 86.065 peserta melalui 857 kemitraan vokasi dengan estimasi biaya sebesar Rp 1,25 triliun.

Demikian pula, program super deduction R&D telah mendorong 29 wajib pajak mencakup 9 area fokus dan 38 tema penelitian dengan estimasi biaya sebesar Rp 1,40 triliun.

“Insentif ini bertujuan untuk memperkuat kesiapan tenaga kerja Indonesia dan kemajuan teknologi sehingga memastikan keberlanjutan ekonomi dalam jangka panjang,” pungkasnya.

Editor: Elsa Catriana

Tag:  #wamenkeu #pemerintah #sangat #melihat #kelas #menengah #sebagai #tulang #punggung #perekonomian #indonesia

KOMENTAR