Bidik Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, Indonesia Butuh Investasi Rp 13.032 Triliun

- Indonesia membutuhkan investasi berupa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) senilai Rp 13.032 triliun dalam lima tahun untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen.

Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Dedi Latip menuturkan, berdasarkan perhitungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), nilai tersebut naik 143 persen dari capaian realisasi investasi sepuluh tahun terakhir.

"Dari perhitungan Bappenas, diperlukan investasi PMDN dan PMA sebesar Rp 13.032 triliun. Ini cukup fantastis," kata dia dalam SMBC Indonesia Economic Outlook 2025, Selasa (18/2/2025).

Ia menambahkan, sebagai pembanding, realisasi investasi dari rentang waktu 2019 hingga 2024 adalah sebesar Rp 1.650 triliun.

"Artinya bisa kita lihat begitu cukup besar target dan harapan yang harus dicapai," imbuh dia.

Dedi mengungkapkan, untuk mampu menarik minat investasi tersebut, Indonesia menawarkan beberapa sektor, salah satunya adalah hilirisasi sumber daya alam (SDA).

Selain itu, terdapat sektor energi baru dan terbarukan yang dapat ditawarkan untuk investasi.

Lalu ada sektor ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, ekonomi digital, pusat data, semikonduktor, Ibu Kota Nusantara (IKN), serta industri manufaktur yang berorientasi ekspor.

"Untuk melompat dari negara berpendapatan rendah agar menjadi negara berpendapatan tinggi, investasi perlu berperan dalam mendorong revolusi produktivitas," imbuh dia.

Menurut Dedi, untuk mendorong investasi di Indonesia, pemerintah menawarkan super tax deduction hingga 300 persen untuk research and development.

Selain itu, terdapat potongan hingga 200 persen untuk pelatihan vokasi untuk mendukung peningkatan nilai tambah dan adaptasi teknologi serta inovasi.

Kemudian, pemerintah juga berupaya memperbaiki undang-undang turunan dengan memperbaiki kebijakan turunan Undang-Undang Cipta Kerja.

Dalam hal ini, pemerintah melakukan penguatan kepastian hukum melalui penetapan Service Level Agreement (SLA) dan prinsip fiktif positif melalui revisi peraturan pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021.

Tag:  #bidik #pertumbuhan #ekonomi #persen #indonesia #butuh #investasi #13032 #triliun