RUU Minerba Bakal Disahkan di Rapat Paripurna, Ini Poin yang Disepakati

- Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) bakal disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna DPR RI yang dilaksanakan hari ini, Selasa (18/2/2025).

Rancangan Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara itu telah disepakati dalam pengambilan keputusan tingkat I oleh pemerintah bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI saat rapat pleno, Senin (17/2/2025).

Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan mengatakan, semua fraksi telah menyetujui RUU Minerba pada pembahasan tingkat I dan bisa diajukan dalam tingkat II pada Sidang Paripurna DPR RI. "Dari total 8 fraksi, 100 persen seluruhnya menyetujui RUU tentang perubahan keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara," ungkap Bob dalam rapat pleno.

Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut rampungnya RUU Minerba ini merupakan salah satu tujuan besar yang dibidik pemerintah dan DPR RI dalam melaksanakan amanah Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

"Saya memaknai ini adalah sebuah jalan jihad konstitusi dalam rangka mengembalikan perjuangan kita mewujudkan Pasal 33 UUD 1945 yang sebagaimana sering dikumandangkan oleh Bapak Presiden RI Prabowo Subianto," ucapnya.

Penyusunan RUU Minerba tersebut dilakukan oleh panitia kerja (panja) antara pemerintah dan DPR RI yang dibentuk Baleg DPR RI pada 12 Februari 2025 lalu.

Adapun pembahasan RUU Minerba dilakukan oleh panja dan disepakati dalam rapat pleno mencakup 9 poin, yakni:

1. Perbaikan pasal-pasal yang terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu Pasal 17A, Pasal 22A, Pasal 31A, dan Pasal 169A.

2. Pasal 1 angka 16 perubahan mengenai definisi studi kelayakan.

3. Pasal 5 mengenai kewajiban pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebelum ekspor dan mengutamakan pemenuhan kebutuhan badan usaha milik negara yang menguasai hajat hidup orang banyak.

4. Pasal 35 ayat (5), Pasal 51 ayat (4) dan ayat (5), serta Pasal 60 ayat (4) dan ayat (5) terkait perizinan berusaha dan mineral logam serta pemberian dengan cara prioritas WIUP batubara mengikuti mekanisme sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh pemerintah pusat.

5. Pasal 100 ayat (2) terkait pelaksanaan reklamasi dan perlindungan dampak pascatambang bagi masyarakat dan daerah, di mana menteri melibatkan pemerintah daerah.

6. Pasal 108 mengenai program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dengan penekanan pada masyarakat lokal yang ada di sekitar kawasan tambang dan masyarakat adat melalui:
a. program tanggung jawab sosial dan lingkungan
b. pelibatan masyarakat lokal dan masyarakat adat yang berada di wilayah pertambangan dalam kegiatan pertambangan
c. program kemitraan usaha dan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas.

7. Pasal 169A memasukkan ketentuan terkait audit lingkungan.

8. Pasal 171B terkait IUP yang diterbitkan sebelum berlakunya Undang-Undang ini dan terdapat permasalahan tumpang tindih sebagian atau seluruh WIUP-nya berdasarkan hasil evaluasi pemerintah pusat, dicabut dan dikembalikan kepada negara.

9. Pasal 174 ayat (2) terkait pemantauan dan peninjauan undang-undang.

Adapun materi muatan perubahan RUU Minerba yang telah dibahas dan diputuskan, yakni:

- Memuat kebijakan mengakselerasi keterlibatan berbagai pihak (koperasi, badan usaha kecil dan menengah, badan usaha yang dimiliki organisasi kemasyarakatan keagamaan, dan melalui pemberian WIUP kepada BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta untuk kepentingan perguruan tinggi).

- Memastikan penguatan dan kepastian pasokan bahan baku secara berkelanjutan dan efektif serta efisien, khususnya bagi badan usaha milik negara yang mengemban usaha yang berorientasi dan menyangkut hajat hidup orang banyak.

- Mendorong percepatan pengelolaan kegiatan hilirisasi sebagai salah satu penggerak perekonomian nasional;

- Mewujudkan pemerataan dan keadilan sehingga mencerminkan demokrasi ekonomi Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tag:  #minerba #bakal #disahkan #rapat #paripurna #poin #yang #disepakati