



Efisiensi Anggaran, Apa Dampaknya ke Perbankan?
Penghematan anggaran yang dilakukan dikhawatirkan pemerintah bisa memperlambat pertumbuhan kredit perbankan dan mengurangi aktivitas bisnis di sektor swasta.
Wakil Ketua Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) Taswin Zakaria menilai pemangkasan belanja negara akan berdampak langsung ke perekonomian, terutama bagi bank yang tidak termasuk kelompok bank besar.
Menurut Taswin, saat ini hanya bank besar atau kategori Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 4 yang masih bisa mencatatkan pertumbuhan kredit dua digit.
Sementara itu, bank di kategori BUKU 3 dan di bawahnya mengalami kesulitan untuk tumbuh dengan laju yang sama.
"Banyak bank menambah modal, tapi bukan berarti bisnis mereka otomatis ikut tumbuh. Tidak sesederhana itu," kata Taswin di Jakarta, Senin (17/2/2025).
Ia menjelaskan belanja negara selama ini menjadi motor penggerak ekonomi, terutama melalui proyek infrastruktur dan pengeluaran operasional pemerintah.
Ketika anggaran dipangkas, sektor riil dan swasta yang bergantung pada proyek-proyek tersebut ikut terdampak.
"Pemerintah biasanya menjadi pemicu aktivitas ekonomi. Kalau anggaran dipotong, dampaknya bisa berantai ke berbagai sektor, termasuk perbankan," ujarnya.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya menargetkan pertumbuhan kredit di kisaran 8-11 persen.
Namun, dengan adanya efisiensi anggaran, target ini kemungkinan sulit tercapai.
Banyak pelaku usaha yang menggantungkan diri pada belanja pemerintah, sehingga perlambatan bisa berimbas pada minat kredit dan investasi di sektor swasta.
"Ketika pemerintah mengurangi belanja, banyak proyek infrastruktur bisa tertunda atau dibatalkan. Ini bisa membuat perusahaan kesulitan membayar utang atau bahkan menunda ekspansi," tambahnya.
Bagi masyarakat umum, dampak dari kebijakan ini bisa terasa dalam bentuk akses kredit yang lebih ketat dan potensi perlambatan ekonomi.
Jika belanja negara berkurang, bank akan lebih selektif dalam menyalurkan pinjaman, dan efeknya bisa meluas ke dunia usaha dan tenaga kerja.