Hari ini, Serikat Pekerja Gelar Aksi Tuntut Pemerintah Realisasikan THR Ojol

Para pengemudi ojek online (ojol) dan pekerja platform online akan menggelar aksi menuntut segera terealisasinya aturan tentang tunjangan hari raya (THR).

Aksi tersebut digelar di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Jakarta pada Senin (17/2/2025).

Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lili Pujiati mengatakan, aksi bakal digelar pada pagi hari.

"(Aksi) Jadi (dilaksanakan)," ujar Lili saat dikonfirmasi Kompas.com pada Minggu (16/2/2025).

SHUTTERSTOCK/FR_IMAGE Ilustrasi THR. Tips mengatur dana THR dengan baik agar lebih maksimal

Sebelumnya Lili mengatakan, SPAI mendesak pemberian THR untuk ojol dan juga pekerja platform lainnya seperti taksi online dan kurir.

SPAI juga meminta kepada Kemenaker untuk mewajibkan THR ojol kepada platform seperti Gojek, Grab, Shopee Food, Lalamove, Maxim, InDrive, Borzo dan lainnya.

Menurut Lili, pemberian THR ini harus mengikuti aturan THR yang berlaku sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Dalam keterangannya pada 28 Januari 2025, Lili menegaskan pengemudi ojol, taksi online dan kurir paket berhak menerima THR.

Menurutnya, THR termasuk dalam hubungan kerja antara aplikator dan pengemudi, yang meliputi unsur pekerjaan, upah, dan perintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga Lili menilai dasar hukum soal THR bagi ojol penting segera direalisasikan.

“Aturan ini menjadi penting agar THR ojol tidak lagi sebatas janji Kemenaker seperti tahun lalu yang hanya berupa imbauan dan insentif,” katanya.

Terlebih, lanjut Lili, THR juga bisa menambah pendapatan pekerja platform online. Saat ini penghasilan mereka relatif kecil karena aplikator menetapkan tarif layanan murah.Belum lagi potongan platform yang melanggar ketentuan dan membebani pengemudi.

Ilustrasi ojek online atau ojol

“Bila Kementerian Ketenagakerjaan memang ingin melindungi pengemudi ojol, taksi online dan kurir, maka Kemnaker harus tegas mewajibkan platform seperti Gojek, Grab, Shopee Food, Maxim, InDrive, Lalamove, Borzo untuk memberikan THR ojol,” tegasnya.

Dia juga meminta agar serikat pekerja ojol dilibatkan dalam pembuatan aturan THR melalui forum tripartit antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha.

Merespons hal itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Emmanuel Ebenezer (Noel) menyatakan, menurut organisasi buruh dunia (ILO) pengemudi ojol merupakan pekerja.

"Ini adalah PR besar kita, saya sampaikan soal status kemitraan mereka. Karena kalau menurut ILO (organisasi ketenagakerjaan internasional) itu mereka adalah pekerja, bukan mitra," ujar Noel di Kantor Kemenaker pada 31 Januari 2025.

Noel berharap ke depannya ada instrumen aturan khusus untuk melindungi pengemudi ojol, termasuk di dalamnya soal upah dan THR. "Kita sedang coba komunikasikan dengan baik ke kawan-kawan Grab, Gojek, Maxime, para aplikator," ungkapnya.

"Semoga nanti ada instrumen yang sifatnya peraturan pemerintah atau apa itu bisa melindungi driver ojek online," tambahnya.

Adapun Menaker di pemerintahan sebelumnya, Ida Fauziyah menyatakan, perusahaan aplikasi hanya sanggup memberikan insentif tambahan di hari raya, bukan uang tunai seperti yang diterima karyawan pada umumnya.

Ida menyebut, THR bagi pengemudi ojol dari aplikator sifatnya hanya imbauan, bukan kewajiban. Hal ini dianggap sebagai bentuk niat baik.

“Mari kita maknai ini (imbauan THR ojol) sebagai niat baik kami, memang tidak masuk atau bukan dalam konteks kewajiban sebagaimana diatur dalam PP maupun Permenaker Nomor 6 Tahun 2016,” kata Ida, dikutip dari Antara, Minggu (31/3/2024).

Ida menjelaskan, aturan pemberian THR diatur dalam Peraturan Menaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Dalam aturan itu, perusahaan wajib memberikan THR kepada karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

“Di Permenaker ini disebutkan, hubungan kerja berdasarkan PKWT maupun PKWTT. Nanti ada hubungan dengan pembayaran atau pemberian THR bagi pekerja ojol, menurut Permenaker ini memang tidak masuk dalam ruang lingkup yang diatur dalam Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 ini,” jelas Ida.

Tag:  #hari #serikat #pekerja #gelar #aksi #tuntut #pemerintah #realisasikan #ojol