Target 23 Persen Bauran Energi Terbarukan Pada 2025 Terancam Gagal, Pemerintah Diminta Lebih Serius

- Target bauran energi terbarukan (EBT) Indonesia sebesar 23 persen pada 2025, sesuai PP 79/2014, diperkirakan sulit tercapai lantaran minimnya investasi transisi energi.

Akankah transisi energi di RI terganjal minimnya investasi?

Berdasarkan Laporan Capaian Sektor ESDM 2024, tercatat bahwa realisasi investasi di sektor energi baru terbarukan dan konservasi energi (EBTKE) tahun lalu hanya mencapai 1,8 miliar dollar AS atau sekitar Rp 29,46 triliun (kurs Rp 16.365 per dollar AS), jauh dari target 2,6 miliar dollar AS atau sekitar Rp 42,55 triliun.

Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai bahwa buruknya iklim investasi menjadi penyebab utama rendahnya capaian tersebut.

Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, menyebut bahwa berbagai faktor struktural turut memengaruhi, seperti kebijakan dan regulasi yang belum optimal, risiko investasi di Indonesia, serta preferensi terhadap batu bara melalui kebijakan domestic market obligation (DMO).

"Pemerintah harus meningkatkan kualitas regulasi, mereformasi kebijakan DMO batu bara dan subsidi energi, serta menyederhanakan perizinan agar investasi energi terbarukan lebih menarik," ujar Fabby dalam keterangannya, Jumat (14/2/2025).

Fabby juga menyoroti pentingnya sinergi antara Kementerian ESDM, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Bappenas, serta Kementerian Luar Negeri guna menciptakan kebijakan yang lebih harmonis dan menarik bagi investor.

Pendanaan Internasional dan Target yang Bergeser ke 2030

Fabby menambahkan bahwa pemerintah dapat memanfaatkan kemitraan internasional, seperti Just Energy Transition Partnership (JETP), untuk membiayai proyek energi terbarukan. Namun, pencairan dana dari negara-negara anggota International Partners Group (IPG) dan Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) masih terhambat.

"Pemerintah perlu mempercepat penyusunan proyek yang bankable serta mereformasi regulasi agar pencairan dana JETP bisa lebih cepat," kata Fabby.

Meskipun target bauran energi terbarukan 23 persen direncanakan bergeser ke 2030, Fabby menegaskan bahwa pemerintah harus tetap berupaya meningkatkan bauran energi pada tahun ini. Dengan adanya pemotongan anggaran, optimalisasi investasi swasta dan publik menjadi kunci.

"Investasi swasta dapat dilakukan melalui PLN untuk proyek PLTS skala utilitas maupun PLTS atap bagi industri, bisnis, dan rumah tangga. Ini tidak membutuhkan subsidi pemerintah tetapi perlu kepastian regulasi," jelasnya.

Pensiun Dini PLTU dan Produksi Batu Bara

IESR juga mengapresiasi keputusan pemerintah untuk mempercepat pensiun dini PLTU Cirebon dan menggantinya dengan pembangkit berbasis energi terbarukan, seperti 700 MW PLTS dengan penyimpanan baterai, 346 MW PLTS, 1.000 MW PLTB, serta 12 PLTSa.

Namun, Fabby menyoroti bahwa proses keputusan akhir untuk pensiun PLTU Cirebon yang dimulai sejak 2022 belum selesai hingga kini.

"Proses ini menjadi referensi penting bagi pensiun dini PLTU lainnya yang lebih menguntungkan bagi PLN jika dihentikan dibanding terus beroperasi," ujarnya. Menurut kajian IESR, terdapat 4,6 GW PLTU yang berpotensi diakhiri operasinya hingga 2025.

Selain itu, IESR mendorong pemerintah untuk mulai merencanakan pembatasan produksi batu bara yang terus meningkat dalam 10 tahun terakhir. Tahun ini, produksi batu bara nasional mencapai 836 juta ton, melebihi target 710 juta ton.

"Meningkatnya produksi batu bara justru menjadi sinyal melemahnya komitmen transisi energi Indonesia," tegas Fabby.

IESR juga menilai bahwa pemerintah perlu menghitung manfaat dan biaya dari pengakhiran operasi PLTU secara bertahap hingga 2050. Kajian lembaga tersebut menunjukkan bahwa pada 2030, biaya produksi listrik bisa lebih murah jika bauran energi terbarukan mencapai lebih dari 30 persen dalam sistem kelistrikan.

Tag:  #target #persen #bauran #energi #terbarukan #pada #2025 #terancam #gagal #pemerintah #diminta #lebih #serius