Sri Mulyani Larang PTN Naikkan UKT Meski Ada Efisiensi Anggaran

- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara tegas melarang Perguruan Tinggi Negeri (PTN) untuk tidak menaikan uang kuliah tunggal (UKT) di tengah kebijakan efisiensi anggaran.   Menkeu pun mengakui bahwa PTN terdampak efisiensi anggaran dari sisi bantuan operasional pendidikan ke perguruan tinggi. Namun, pemangkasan itu hanya berlaku untuk kriteria-kriteria yang tak terkait dengan biaya pendidikan.   Meliputi, perjalanan dinas, seminar, ATK, peringatan dan perayaan serta kegiatan seremonial lainnya. Sehingga, kata Menkeu, perguruan tinggi hanya akan terdampak pada item belajar tersebut.  

  "Langkah ini tidak boleh, saya ulangi, tidak boleh mempengaruhi keputusan perguruan tinggi mengenai Uang Kuliah Tunggal (UKT)," tegas Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/2).   Dalam hal ini, lanjut Menkeu, setidaknya UKT tidak boleh naik untuk tahun ajaran baru 2025/2026 yang baru akan mulai pada Juni atau Juli mendatang.   "Yang dalam hal ini baru akan dilakukan untuk tahun ajaran baru tahun 2025-2026 yaitu nanti pada bulan Juni atau Juli," sambungnya.   Lebih lanjut, perempuan yang akrab disapa Ani memastikan pemerintah kembali meneliti secara detail terkait pemangkasan anggaran operasional perguruan tinggi itu.   Sehingga, dapat dipastikan bahwa pemangkasan tidak akan mempengaruhi perguruan tinggi dalam menjalankan tugas dan pelayananannya kepada masyarakat.  

  "Pemerintah akan terus meneliti secara detail anggaran operasional perguruan tinggi untuk tidak terdampak, sehingga tetap dapat menyelenggarakan tugas pendidikan tinggi dan pelayanan masyarakat sesuai amanat perguruan tinggi," tutupnya.   Sebelumnya, Uang Kuliah Tunggal atau UKT PTN berpotensi akan naik seiring dengan pemangkasan anggaran yang berlaku di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendiktisaintek.   UKT yang naik dimungkinkan seiring dengan setengah dari anggaran layanan publik yang terkena pemangkasan. Ada sejumlah komponen bantuan PTN dan PTS, salah satunya BOPTN (Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri).   Ia pun mengusulkan agar anggaran untuk PTN dan PTS tak dipotong dan tak dipotong seluruhnya sesuai arahan efisiensi Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (DJA Kemenkeu).   “Bantuan lembaga itu ada BOPTN Rp 6,018 triliun, kena efisiensi 50 persen. Kami usulkan kembali supaya posisinya kembali ke pagu awal 6,018 triliun. Kalo BOPTN ini dipotong separuh, maka ada kemungkinan perguruan tinggi harus menaikkan uang kuliah,” kata Mendiktisaintek, Satryo Soemantri Brodjonegoro, belum lama ini.  

Tag:  #mulyani #larang #naikkan #meski #efisiensi #anggaran