Sri Mulyani Pastikan Belanja Pegawai dan Bansos Tak Kena Efisiensi

- Pemerintah tengah melakukan efisiensi anggaran belanja pada 2025. Namun terdapat beberapa pos belanja yang dipastikan tidak akan terkena pemangkasan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan anggaran untuk belanja pegawai dan bantuan sosial (bansos) tidak akan terkena efisiensi.

Hal ini sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

"Untuk berbagai belanja sosial tidak dikurangkan sama sekali jadi kalau kita lihat beberapa termasuk program-program yang melayani masyarakat, bansos itu semuanya sudah sangat eksplisit tidak dipengaruhi," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (14/2/2025).

Dia menyatakan, pemangkasan anggaran hanya akan dilakukan pada anggaran belanja operasional dan non-operasional meliputi belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, pembangunan infrastruktur, dan pengadaan peralatan dan mesin.

"Belanja gaji tidak dilakukan efisiensi, namun belanja barang dan belanja modal dilakukan penelitian sangat tajam untuk dilakukan efisiensi, ini termasuk perjadin (perjalanan dinas), ATK, seminar, kajian, acara seremonial peringatan," jelasnya.

Efisiensi Tidak Kurangi Pelayanan ke Masyarakat

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menegaskan efisiensi anggaran tidak akan mengurangi kualitas layanan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kepada masyarakat.

Sebab, anggaran yang diminta untuk dihemat lebih ke berupa anggaran yang bisa dikurangi atau digantikan seperti anggaran rapat, perjalanan dinas, atau dari pos belanja lain yang tidak terlalu diperlukan.

"Kalau ada kegiatan yang memang penting, seperti patroli di laut, ya harus tetap berjalan. Tapi kalau bisa dilakukan dengan lebih efisien, kita cari caranya," ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (4/2/2025).

Untuk itu, dia meminta kepada seluruh jajaran Kemenkeu agar tidak mengurangi kualitas kinerja mereka, tetapi justru menata kembali proses kerja agar lebih efektif. Salah satu strateginya yaitu dengan memanfaatkan teknologi.

Ia mencontohkan, Kemenkeu telah mengedepankan digitalisasi dalam pelayanannya kepada masyarakat.

Kemenkeu saat ini telah memiliki berbagai sistem seperti Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) di Ditjen Perbendaharaan, Customs-Excise Information System and Automation (Ceisa) di Ditjen Bea Cukai, dan Coretax di Ditjen Pajak.

Dengan pemanfaatan teknologi ini, menurutnya, seharusnya Kemenkeu tetap bisa menjalankan efisiensi tanpa mengorbankan kualitas layanan.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan efisiensi APBN 2025 sebesar Rp 306,69 triliun. Dari total efisiensi anggaran Rp 306,69 triliun, sebanyak Rp 256,10 triliun berasal dari anggaran belanja K/L, sementara Rp 50,59 triliun dari transfer ke daerah (TKD).

Instruksi ini tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dan ditegaskan dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

Dalam Surat Menteri Keuangan tersebut, efisiensi anggaran belanja K/L 2025 sebesar Rp 256,10 triliun mencakup belanja operasional dan non-operasional, kecuali belanja pegawai dan bansos.

Tag:  #mulyani #pastikan #belanja #pegawai #bansos #kena #efisiensi