Investor Resah Ormas Ganggu Industri, Bikin Rugi Besar Ekonomi RI, Pemerintah dan Polisi Mulai Turun Tangan 

– Aktivitas organisasi masyarakat (ormas) di kawasan industri semakin menjadi perhatian pemerintah. Para investor mengaku resah dengan keberadaan ormas yang kerap mengganggu operasional industri. Hal ini pertama kali diungkapkan oleh Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI), Sanny Iskandar, dalam acara Dialog Industri Nasional pada 6 Februari 2025.

Menurut Sanny, beberapa investor bahkan telah mengadu langsung kepada Presiden dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk meminta jaminan keamanan.

"Beberapa investor menulis surat langsung ke Presiden, ada juga yang langsung menemui BKPM untuk meminta jaminan keamanan," ujar Sanny.

Ia menambahkan, gangguan ormas hampir terjadi di semua kawasan industri di Indonesia, terutama di daerah seperti Bekasi dan Karawang. Bahkan, ada kasus di mana ormas menyegel akses masuk ke pabrik, meskipun aparat keamanan telah melarang demonstrasi di kawasan industri.

Kerugian Capai Ratusan Triliun Rupiah

Gangguan yang dilakukan ormas tidak hanya berdampak pada kelancaran bisnis, tetapi juga menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan.

Sanny memperkirakan, total kerugian yang ditimbulkan bisa mencapai ratusan triliun rupiah, baik dari investasi yang tidak jadi masuk ke Indonesia maupun dari biaya tambahan yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mengatasi masalah ini.

"Yang dihitung bukan hanya uang yang keluar, tetapi juga investasi yang batal masuk. Kalau dikalkulasikan, jumlahnya bisa mencapai ratusan triliun rupiah," tegasnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa tantangan utama investasi di Indonesia bukan hanya persoalan infrastruktur dan insentif, tetapi juga faktor keamanan di lapangan.

Banyak investor yang tertarik berinvestasi setelah pemerintah melakukan promosi di luar negeri, tetapi ketika masuk ke kawasan industri, mereka menghadapi kendala besar akibat aktivitas ormas.

Menurut Sanny, ormas sering meminta agar kebutuhan pabrik seperti transportasi, katering, dan layanan lainnya diberikan kepada mereka.

Bahkan, mereka sering mengatasnamakan putra daerah untuk menekan perusahaan agar mengikuti permintaan tersebut.

"Padahal, zaman sekarang semua harus melalui proses tender. Kalau dipaksakan seperti ini, bagaimana investor tidak mundur?" kata Sanny.

Pemerintah dan Kepolisian Turun Tangan

Merespons keluhan ini, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengakui bahwa aktivitas ormas memang menghambat investasi.

"Itu menghambat investasi. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menyelesaikan masalah ini," ujar Agus di JiExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Juru Bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri Antoni Arif, menyatakan bahwa pihaknya telah mengupayakan agar beberapa kawasan industri strategis masuk dalam kategori objek vital nasional yang mendapatkan pengamanan dari kepolisian.

Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum dan keamanan bagi investor agar biaya investasi tidak semakin membengkak akibat pungutan liar.

"Pungli dalam pembangunan pabrik bisa meningkatkan biaya investasi secara signifikan," kata Febri.

Wamenaker Siap Laporkan Ormas ke Kapolri

Masalah ini juga mendapat perhatian dari Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Emanuel Ebenezer. Menurutnya, gangguan yang dilakukan ormas bisa berdampak langsung pada penyerapan tenaga kerja.

"Jika ada rencana investasi yang gagal karena ulah preman, tentu itu akan berdampak pada penciptaan lapangan kerja. Jika lapangan kerja gagal tercipta, kita semua yang akan rugi," tegas Noel.

Ia berencana untuk segera menemui Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo guna membahas langkah-langkah yang harus diambil dalam menyikapi gangguan ormas di kawasan industri.

"Saya yakin Polri akan memberikan respons yang cepat untuk menyelesaikan keluhan investor. Ini bukan sekadar masalah bisnis, tetapi menyangkut nasib bangsa," ungkapnya.

Menurut Noel, negara harus hadir dalam menjamin keamanan bagi para pelaku industri agar tidak ada pihak yang merasa diintimidasi oleh kelompok-kelompok tertentu.

"Jika ada yang mengganggu penyerapan tenaga kerja, maka mereka adalah musuh rakyat, musuh bersama," pungkasnya.

Tag:  #investor #resah #ormas #ganggu #industri #bikin #rugi #besar #ekonomi #pemerintah #polisi #mulai #turun #tangan