Pemerintahan Prabowo Diminta Percepat Jargas, untuk Kurangi Ketergantungan LPG Impor

– Pemerintah diminta segera mempercepat pembangunan jaringan gas rumah tangga (Jargas) untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG. Langkah ini diyakini dapat membantu perekonomian negara dengan menekan beban keuangan akibat tingginya konsumsi elpiji impor.

Ekonom Universitas Indonesia (UI), Berly Martawardaya, menegaskan bahwa percepatan pembangunan Jargas sangat diperlukan, terutama di kota-kota besar dengan jumlah penduduk yang padat dan beragam tingkat ekonomi.

"Jargas ini harus segera diakselerasi, terutama di kota besar. Jika infrastrukturnya dibangun sejak sekarang, ketergantungan terhadap LPG impor bisa dikurangi dalam jangka panjang," ujarnya kepada Jawa Pos.

Berly, yang juga ekonom senior di Institute for Development of Economics and Finance (Indef), menilai bahwa Jargas tidak akan langsung menggantikan LPG, tetapi dapat mengurangi impor secara bertahap.

"Investasi awal memang mahal, tapi dalam lima tahun penghematannya sudah mulai terlihat. Capex-nya tinggi, tapi Opex-nya rendah," jelasnya.

Jargas Kurangi Beban Impor LPG

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyoroti ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG. Menurutnya, produksi LPG dalam negeri hanya mencapai 1,4 juta ton per tahun, sementara konsumsi nasional menyentuh 8 juta ton per tahun.

"Selisih sekitar 6-7 juta ton itu kita tutup dengan impor. Ini jadi tantangan besar di sektor energi," ungkap Bahlil dalam konferensi pers di Kementerian ESDM baru-baru ini.

Sebagai solusi, pemerintah akan mengoptimalkan program Jargas untuk menutup kesenjangan antara produksi dan konsumsi LPG.

"Setidaknya kita dorong gasifikasi untuk Jargas. Kita bangun jaringan gas langsung ke rumah-rumah rakyat agar lebih hemat dan mengurangi ketergantungan LPG impor," tegasnya.

Kebijakan ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, yang menetapkan pembangunan Jargas sebagai proyek strategis nasional. Pemerintah juga menargetkan bahwa Jargas dapat mengurangi defisit neraca perdagangan migas hingga Rp2,64 triliun per tahun.

Meski secara nasional pembangunan Jargas terus digalakkan, Berly menyoroti tantangan implementasi di tingkat daerah. Ia menyebut bahwa dukungan dari pemerintah daerah (Pemda) masih kurang maksimal, sehingga infrastruktur gas sulit berkembang dengan cepat.

"Yang sering kali jadi tantangan adalah perbedaan kebijakan di daerah. Pemda harus aktif mendukung, agar perencanaannya bisa lebih matang," tambahnya.

Hingga akhir 2024, total sambungan Jargas telah mendekati 1 juta sambungan rumah tangga (SR). Dari jumlah itu, lebih dari 820 ribu SR dikelola oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sebagai badan usaha yang ditunjuk untuk membangun dan mengelola jaringan gas rumah tangga.

Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga telah memberikan arahan untuk mengembangkan sumber energi alternatif, seperti propana (C3) dan butana (C4), sebagai langkah tambahan dalam mengurangi ketergantungan impor LPG.

Dengan percepatan pembangunan Jargas dan pengembangan energi gas alternatif, Indonesia diharapkan dapat menekan impor LPG secara signifikan dan menciptakan sistem energi yang lebih berkelanjutan di masa mendatang.

Tag:  #pemerintahan #prabowo #diminta #percepat #jargas #untuk #kurangi #ketergantungan #impor