Efisiensi Anggaran, Pemerintah Diminta Tak Hentikan Proyek Infrastruktur Eksisting

Forum Komunikasi Jasa Konstruksi Indonesia (FKJKI) menyoroti efisiensi anggaran yang tengah dilakukan pemerintah.

Ketua FJKKI Andi Rukman Karumpa menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan proyek strategis, terutama yang telah berjalan, agar tidak mangkrak.

"Pemerintah harus memastikan proyek-proyek yang sudah berjalan tidak terhenti karena efisiensi anggaran. Ini penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan mempercepat pembangunan infrastruktur yang menjadi fondasi pembangunan nasional," ujar Andi dalam keterangannya, Minggu (9/2/2025).

Dok. Gapensi Andi Rukman Nurdin (ARN) secara resmi terpilih sebagai Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (BPP Gapensi) untuk periode 2024-2029. Pada acara Musyawarah Nasional (Munas) yang digelar di Birawa Assembly Hall, Bidakara, Jakarta, Andi mengalahkan pesaingnya Agus Gendroyono (AG) hanya dengan selisih tiga suara dari 175 suara sah.

FKJKI, lanjut Andi, juga mengusulkan relaksasi regulasi untuk mempermudah akses pendanaan dan perizinan proyek infrastruktur.

Andi yang juga Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) itu meyakini langkah ini akan mendorong percepatan pembangunan yang lebih efisien di tengah situasi ekonomi yang penuh tantangan.

"FKJKI juga berharap pemerintah memastikan keberlanjutan proyek daerah dengan mendorong pemerintah daerah tetap mengalokasikan anggaran pembangunan," ujarnya.

Selain itu, Andi menekankan pentingnya memastikan keberlanjutan proyek di daerah. Dia berharap pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah tetap mengalokasikan anggaran pembangunan, meski ada kebijakan efisiensi.

"Jangan sampai pembangunan di daerah terhambat," tambahnya.

Andi menyampaikan pelaku usaha sektor konstruksi memiliki komitmen penuh dalam mendukung upaya pemerintah mencapai swasembada pangan.

Dok. PT Cemindo Gemilang Tbk. Ilustrasi pembangunan rumah.

Andi menyampaikan UMKM sektor konstruksi juga siap berperan aktif dalam menjalankan pekerjaan untuk pembangunan maupun perbaikan infrastruktur sekolah maupun layanan kesehatan.

"Dalam rangka swasembada pangan, banyak pekerjaan-pekerjaan irigasi yang harus dibangun teman-teman pelaku UMKM seperti infrastruktur sekolah hingga fasilitas kesehatan," kata Andi.

Tidak hanya memberikan masukan kepada pemerintah, sambung Andi, FKJKI juga mengajak perusahaan konstruksi untuk beradaptasi dengan melakukan efisiensi internal.

Salah satu langkah yang diusulkan adalah melalui pelatihan dan sertifikasi guna meningkatkan daya saing anggota dalam proyek swasta maupun internasional.

"Kami akan mendorong perusahaan-perusahaan konstruksi untuk terus meningkatkan kompetensi melalui pelatihan dan sertifikasi. Ini penting agar mereka tetap kompetitif dan mampu bersaing di pasar global," ucapnya.

FKJKI juga berkomitmen membantu UKM konstruksi agar dapat masuk ke rantai pasok industri besar.

"Kami siap menjembatani kerja sama antara UKM dan BUMN untuk memastikan UKM dapat tumbuh dan berkontribusi dalam pembangunan nasional," kata Andi.

Andi berharap rekomendasi FKJKI ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah dan pelaku industri konstruksi dalam menjaga keberlanjutan pembangunan meskipun berada dalam kondisi efisiensi anggaran.

Ia menyampaikan sebelumnya, asosiasi badan usaha dan asosiasi badan profesi sektor konstruksi juga telah menggelar pertemuan di Graha Gapensi.

"Kami juga akan kembali menggelar pertemuan dengan seluruh anggota FKJKI di Graha Gapensi dalam waktu dekat," kata Andi.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal FKJKI Sigit Adjar Susilo menyampaikan, kebijakan efisiensi anggaran dapat menyebabkan terhambatnya pembangunan infrastruktur penting, mulai dari fasilitas pendidikan, kesehatan, hingga akses jalan yang mendukung distribusi barang dan jasa.

Ia berharap pemerintah dapat mempertimbangkan langkah mitigasi yang lebih efektif guna menjaga stabilitas dan keberlanjutan sektor konstruksi di tengah tantangan efisiensi anggaran.

"Kami mendukung niat suci Presiden dalam mensejahterakan rakyat, oleh sebab itu pemerintah juga harus memprioritaskan pembangunan yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, seperti infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Selain itu, perlu ada peraturan dari pemerintah untuk mengakselerasi skema pembiayaan kreatif yang melibatkan swasta agar proyek-proyek infrastruktur tetap berjalan meski anggaran terbatas," kata Sigit.

Tag:  #efisiensi #anggaran #pemerintah #diminta #hentikan #proyek #infrastruktur #eksisting