![](https://jakarta365.net/public/assets/img/icon/view.png)
![Pemerintah Bakal Cermati Dampak Pemangkasan Anggaran ke Perekonomian](https://jakarta365.net/uploads/2025/02/06/kompas/pemerintah-bakal-cermati-dampak-pemangkasan-anggaran-ke-perekonomian-1146944.jpg)
![](https://jakarta365.net/public/assets/img/icon/clock-d.png)
![](https://jakarta365.net/public/assets/img/icon/calendar-d.png)
Pemerintah Bakal Cermati Dampak Pemangkasan Anggaran ke Perekonomian
Pemerintah tengah menggencarkan efisiensi anggaran yang berarti konsumsi pemerintah akan berkurang. Hal ini kemudian menimbulkan kekhawatiran akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi tahun ini.
Pasalnya, pada 2024 pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 5,03 persen alias tidak mencapai target pemerintah yang sebesar 5,2 persen.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan mencermati dampak kebijakan efisiensi anggaran ke perekonomian.
Ilustrasi pertumbuhan ekonomi.
"Apakah efisiensi anggaran berpengaruh? Tentu kita akan monitor selanjutnya," ujarnya saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (5/2/2025).
Kendati demikian, diharapkan aktivitas belanja K/L akan berjalan normal dengan telah disepakatinya efisiensi anggaran masing-masing kementerian dan lembaga (K/L)
Selain itu, pada Februari mendatang juga akan diselenggarakan pelantikan kepala daerah sehingga perekonomian akan kembali bergeliat.
"Ditambah lagi nanti dengan pelantikan dari kepala daerah di bulan Februari tentu juga ada pengaruh daripada belanja daerah," tuturnya.
Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp 306,69 triliun.
Dari total efisiensi anggaran Rp 306,69 triliun, sebanyak Rp 256,10 triliun berasal dari anggaran belanja K/L, sementara Rp 50,59 triliun dari transfer ke daerah (TKD).
Instruksi ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dan ditegaskan dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.
Dalam Surat Menteri Keuangan tersebut, efisiensi anggaran belanja K/L 2025 sebesar Rp 256,10 triliun mencakup belanja operasional dan non-operasional, kecuali belanja pegawai dan bansos.
Adapun 16 pos belanja yang diprioritaskan untuk dipangkas, di antaranya alat tulis kantor, sewa gedung dan kendaraan, seremonial, perjalanan dinas, seminar, rapat, hingga infrastruktur.
Tag: #pemerintah #bakal #cermati #dampak #pemangkasan #anggaran #perekonomian