Wamenkeu Pastikan Efisiensi Anggaran Tak Kurangi Layanan ke Masyarakat

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menegaskan efisiensi anggaran tidak akan mengurangi kualitas layanan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kepada masyarakat.

Sebab, anggaran yang diminta untuk dihemat lebih ke berupa anggaran yang bisa dikurangi atau digantikan seperti anggaran rapat, perjalanan dinas, atau dari pos belanja lain yang tidak terlalu diperlukan.

"Kalau ada kegiatan yang memang penting, seperti patroli di laut, ya harus tetap berjalan. Tapi kalau bisa dilakukan dengan lebih efisien, kita cari caranya," ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (4/2/2025).

PIXABAY/DARNO BEGE Ilustrasi rupiah, uang rupiah.Untuk itu, dia meminta kepada seluruh jajaran Kemenkeu agar tidak mengurangi kualitas kinerja mereka, tetapi justru menata kembali proses kerja agar lebih efektif.

Salah satu strateginya yaitu dengan memanfaatkan teknologi. Ia mencontohkan, Kemenkeu telah mengedepankan digitalisasi dalam pelayanannya kepada masyarakat.

Kemenkeu saat ini telah memiliki berbagai sistem seperti Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) di Ditjen Perbendaharaan, Customs-Excise Information System and Automation (Ceisa) di Ditjen Bea Cukai, dan Coretax di Ditjen Pajak.

Dengan pemanfaatan teknologi ini, menurutnya, seharusnya Kemenkeu tetap bisa menjalankan efisiensi tanpa mengorbankan kualitas layanan.

"Transformasi ini tidak lepas dari pemanfaatan teknologi. Kita harus terus beradaptasi dengan sistem yang semakin canggih agar pekerjaan tetap berjalan optimal dengan jumlah sumber daya yang lebih efisien," ucapnya.

PIXABAY/MOHAMAD TRILAKSONO Ilustrasi rupiah, uang rupiah.

Dia menyebut, komitmen Kemenkeu dalam mengefisienkan anggaran sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara.

"Kita memasuki tahun 2025 dengan pemerintahan baru, dengan setting baru, dengan prioritas-prioritas baru dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Ini adalah dinamika yang wajar, dan kita akan menyesuaikan diri," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp 306,69 triliun, yaitu sebanyak Rp 256,10 triliun dari anggaran belanja K/L dan Rp 50,59 triliun dari transfer ke daerah (TKD).

Instruksi tersebut tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

Kemudian dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani memerintahkan agar anggaran belanja kementerian dan lembaga (K/L) yang dipangkas berasal dari 16 pos anggaran belanja yang telah ditentukan, yaitu mulai dari alat tulis kantor (ATK), perjalanan dinas, seminar, seremonial, hingga infrastruktur.

Tag:  #wamenkeu #pastikan #efisiensi #anggaran #kurangi #layanan #masyarakat